Feeds:
Posts
Comments

Nelayan berjibaku selamatkan mangrove

[Warta Konservasi Lahan Basar, Volume 23, Nomor 1, (April 2015) Hal. 4, 5, dan 19]

 

Nelayan berjibaku Nelayan berjibaku0

 

Gangguan hutan mangrove
Areal mangrove itu termasuk hutan register 8/L pesisir timur Kabupaten Langkat. Dengan demikian, hutan mangrove tersebut berstatus kawasan lindung (L) dan telah ditetapkan sejak zaman kolonial Belanda. Sampai awal tahun 2000-an, hutan mangrove di kawasan tersebut masih tergolong baik. Beberapa gangguan hutan mangrove umumnya terbatas pada sumur minyak bumi yang merupakan bagian eksloitasi minyak bumi Brandan-Pangkalan Susu yang sudah ada sejak zaman Belanda.
Azhar Kasim selaku Ketua Kelompok Tani Mangrove Keluarga Bahari yang juga warga Brandan, Langkat mengisahkan awal okupasi lahan mangrove register 8/L dimulai pada tahun 2003. Ribuan hektar hutan mangrove di kawasan tersebut di tebang habis (land clearing) untuk dijadikan kebun kelapa sawir secara ilegal, baik perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perorangan. Diduga modus utamanya adalah merekayasa seolah-olah masyarakat lokal menklaim lahan hutan mangrove tersebut adalah lahan warisan mereka dan kemudian dijual kepada pihak perusahaan, tanpa mengindahkan bahwa areal tersebut termasuk ke dalam hutan register. Pada tahun 2007, hutan mangrove yang telah dibabat habis itu mulai ditanami kelapa sawit.

Perlawanan masyarakat nelayan
Akibat konversi hutan mangrove tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit, hasil tangkap nelayan turun drastis pada wilayah tersebut. Hal ini kemudian memicu perlawanan masyarakat nelayan yang terkena dampak. Pada tahun 2011, masyarakat nelayan bergerak massif dan terus-menerus serta dengan melibatkan jaringan nelayan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Termasuk upaya yang dilakukan adalah penyebaran informasi di media massa. Hal ini mampu “menekan” aparat penegak hukum untuk bertindak, sehingga sekitar 1,200 ha lahan yang telah dikonversi berhasil dibebaskan.
Namun kasus hukumnya berjalan lambat, dan pada 18 September 2013 salah satu terdakwa bernama Sutrisno atau Akam yang merupakan Direktur UD Harapan Sawita dijatuhi hukuman yang ringan, yakni hanya enam bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan dan denda Rp 5 juta serta subsider satu bulan, seperti dilaporkan Kompas Online pada 18 September 2014 (http://regional.kompas.com/read/2013/09/18/2201049/Alihkan.Mangrove.Jadi.Sawit.Sutrisno.Dihukum.6.Bulan). Artinya sang pelaku tidak dipenjara, hanya hukuman percobaan.

Berjuang merehabilitasi mangrove yang rusak
Kelompok Tani Mangrove Keluarga Bahari Kabupaten Langkat kemudian secara swadaya mulai melakukan rehabilitasi lahan mangrove yang telah berhasil dibebaskan. Secara swadaya kelompok ini juga telah melakukan penanaman mangrove seluas ± 70 ha. Meskipun demikian berbagai bentuk intimidasi sering mereka dapatkan, antara lain berupa perusakan persemaian atau tanaman mangrove di lokasi rehabilitasi ataupun intimidasi pada nelayan yang terlibat dalam program rehablitasi secara langsung. Namun hal tersebut tak menyurutkan langkah mereka untuk merehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak dan menjaga yang masih baik bersama masyarakat nelayan. Selain itu, pendekatan kepada pihak pemerintah terkait terus dilakukan.
Dukungan pihak pemerintah secara nyata oleh pihak nelayan mulai dirasakan pada tahun 2012. Kelompok nelayan ini mendapatkan dukungan program dari Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM) Wilayah II yang berkedudukan di Medan untuk merehabilitasi 25 ha lahan mangrove yang rusak yang lokasinya bersebelahan dengan 70 hektar lahan mangrove yang telah mereka rehabilitasi sebelumnya secara swadaya. Dukungan pihak BPHM Wilayah II ini semakin mengokohkan perjuangan nelayan setempat. Selanjutnya, dukungan diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Langkat, dan Bupati Langkat hadir dan ikut menanam mangrove sebagai tanda Program Pembuatan Areal Model Rehabilitasi Mangrove yang bekerjasama dengan BPHM Wilayah II dimulai diimplementasikan.
Kegiatan ini tidak hanya melibatkan anggota kelompok tani, namun juga nelayan sekitar yang tak termasuk kelompok tani. Jumlah pengurus dan Kelompok Tani Mangrove Keluarga Bahari ini adalah 175 orang yang tersebar di 7 desa yang tercakup dalam 3 kecamatan (Sei Lepan, Brandan Barat, dan Babalan), Kabupaten Langkat.
Dukungan pada upaya kelompok nelayan terus bertambah. Pada tahun 2012 juga, kelompok ini bekerjasama dengan KLH dalam rehabilitasi mangrove seluas 25 ha dengan jumlah bibit sekitar 80.000 batang. Pada tahun yang sama bersama pasukan Marinir mereka menanam sekitar 50.000 batang mangrove pada areal mangrove bekas konversi tersebut. Selanjutnya pada tahun 2013, kelompok ini kembali mendapat kepercayaan dari pihak BPDAS Wampu Sei Ular untuk melaksanakan pembuatan bibit mangrove untuk rehabilitasi mangrove dengan luas 304 ha pada kawasan register L/8.
Fasilitasi pembuatan areal model rehabilitasi mangrove seluas 25 ha oleh BPHM II sangat membantu dan meningkatkan kepercayaan kelompok dalam melanjutkan rehabilitasi mangrove pada kawasan tersebut karena dukungan lembaga resmi pemerintah, yakni BPHM II, Pemerintahan Kabupaten Langkat, BPDAS, KLH dan Marinir. Pada sisi lain, hal ini juga menyebabkan berkurangnya tingkat gangguan dan ancaman dari pihak-pihak yang diduga dari kelompok/kaki tangan perusahaan yang sebelumnya telah mengkonversi kawasan register tersebut.
Meskipun tingkat tekanan dan ancaman mulai berkurang, serta kehadiran nelayan, namun pada malam hari tanggal 7 Juli 2013 pembibitan yang dibuat kelompok diduga disiram minyak mentah oleh orang tak dikenal. Sehingga, 200.000 batang dari 800.000 batang bibit mangrove yang sedang di persemaian mengalami kerusakan/kematian. Kasus ini juga telah dilaporkan kelompok kepada pihak kepolisian, namun sampai sekarang belum ditemukan tersangkanya. Untuk sementara, penjagaan secara bergilir oleh anggota kelompok merupakan upaya menjaga keamanan kegiatan kelompok di lapangan.

Evaluasi keberhasilan rehabilitasi
Tingkat hidup tanaman pada areal model rehabilitasi berkisar antara 65-75% pada pertengahan tahun 2013. Penyebab utamanya diduga akibat tingginya kandungan pirit pada lahan mangrove yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indikasi kehadiran pirit tanah pada lahan areal model rehabilitasi tersebut dapat dilihat pada lapisan coklat keperakan pada permukaan air. Kandungan pirit pada areal akar tanaman (atau sekitar 0-50 cm) bersifat racun bagi tanaman mangrove, sehingga menghambat pertumbuhan sampai menyebabkan kematian. Pada areal demikian, disarankan dilakukan pencucian lahan terlebih dahulu sebelum kegiatan penanaman dilakukan. Proses pencucian pirit tanah dapat dilakukan dengan menjebol sebanyak mungkin tanggul yang dibagun oleh perkebunan kelapa sawit, sehingga aliran pasang surut berjalan lancar yang sekaligus proses pencucian lahan tersebut terus berjalan.
Program ini sekarang manfaatnya telah mulai dirasakan. Pembukaan kanal-kanal dan anak-anak sungai yang sebelumnya ditutup oleh perkebunan kelapa sawit telah memungkinkan perkembang biakan biota air, sehingga hasil tangkap nelayan perlahan-lahan kembali meningkat. Saat survey lapangan, masyarakat nelayan lokal telah kembali menjaring ikan dan udang. Perangkap kepiting bakau yang sebelumnya terhenti ketika kawasan tersebut dikuasai perkebunan sawit ilegal sebelumnya, kini mulai tampak lagi. Kehadiran nelayan ini, secara otomatis juga meningkatkan pengamanan kawasan termasuk tanaman mangrove hasil rehabilitasi.

Tindakan kedepan
Agar upaya pelestarian mangrove terus berjalan dan berhasil, kelembagaan rehabilitasi yang telah ada di kawasan tersebut perlu terus diperkuat. Peningkatan kapasitas kelompok untuk mengelola sebagai kawasan wisata mangrove perlu didukung, termasuk kapasitas untuk membuat berbagai makanan dan minuman hasil olahan dari bagian selain kayu tumbuhan mangrove, serta dukungan pemasaran produk-produk tersebut. Dengan demikian, tidak hanya hasil tangkap biota peraiaran yang meningkat, namun hasil penjualan jasa wisata mangrove dan berbagai produk olahan dari hutan mangrove selain kayunya.
Semoga program rehabilitasi mangrove yang sedang berjalan dapat berhasil, sehingga mampu memulihkan kembali fungsi ekosistem hutan mangrove bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung kecukupan gizi anak bangsa dari berbagai hasil tangkap biota perairan dan hasil hutan mangrove selain kayu, seperti lebah madu dan berbagai makanan dan minuman berbahan baku bunga, buah dan daun mangrove.

Ucapan terima kasih.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak BPHM Wilayah II atas fasilitasi survey lapangan.

Artikel versi WKLB 23 (1) Nelayan berjibaku selamatkan mangrove

Alhamdulillah dapat kiriman email dari Pemimpin Redaksi Majalah Herpetologer Mania, Akhmad Junaidi Siregar. Kirimannya adalah Majalah Herpeloger Mania edisi November 2014. Edisi ini berisi berbagai informasi dan kegiatan terkait herpetofauna dan penggiatnya. Artikel yang dimuat mencakup hasil riset, ekspedisi, situasi lapangan (gambar/foto), dan profil. Edisi ini juga terdapat artikel dari dua pulau berbeda, yakni Sumatera dan Nusa Tenggara. Sangat menarik.

Silahkan file lengkap diunduh di Majalah digital Herpetologer Mania edisi November 2014.

Selamat membaca dan terima kasih kepada redaksi yang telah mengirimkan file lengkap majalah Herpetologer Mania edisi November 2014 ini.

HM nov 2014

Gambir

Gambir. Ya, gambir biasa digunakan untuk menemani makan sirih. Tradisi yang sudah sangat lama, meskipun kini mulai berkurang ya?

Gambir yang dimaksud dihasilkan dari tumbuhan gambir (Uncaria gambir (Hunter) Roxb.) yang merupakan tumbuhan perdu. Gambir yang digunakan untuk menemani makan sirih tersebut sebenarnya dalah getahnya yang telah kering yang sebelumnya diesktrak melalui perebusan.

 

Petani gambir di Desa Bongkaras di tepi Hutan Lindung Batuardan, Dairi menceritakan bahwa dalam setahun, tanaman gambir dapat dipanen sebanyak 3 s.d. 4 kali, atau sekali dalam 3 atau 4 bulan. Setiap panen saat ini dapat menghasilkan sekitar Rp. 12.500.000 per hektar dari gambir yang telah dikeringkan. Hasil yang cukup lumayan, bukan?

Persoalannya adalah tanaman gambir biasanya ditanam tanpa pohon peneduh, dan biasanya untuk perluasan kebun terlebih dahulu dengan menebang hutan alias mengkonversi hutan menjadi kebun gambir. Oleh karena tanaman ini ditanam di dataran tinggi, konversi hutan pada daerah demikian dapat memicu terganggunya fungsi hutan dalam pengaturan tata air dan pencegahan erosi dan tanah longsong. Sehingga perlu terobosan untuk mengurangi dampak negatif dari budidaya gambir selama ini. Ada ide atau solusi?

Picture1

Tanaman Gambir

Picture2Getah gambir yang sedang dikeringkan setelah diekstrak

BPK Lestarikan Mangrove

Wanamina 2014

BPK dan Perannya dalam Pelestarian Mangrove
Pasca tsunami 26 Desember 2004, perhatian terhadap sumberdaya mangrove semakin meningkat. Kerusakan hutan mangrove telah memicu berbagai bencana ekologi. Pada sisi laian, hutan mangrove yang baik tidak saja memberikan keuntungan secara sosial, ekonomi dan budaya, namun jug mampu meredam dan meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami. Fakta-fakta ini lan yang membuka mata masyarakat dunia untuk melestarikan sumberdaya mangrove dan merehabilitasi mangrove yang telah rusak.
Berbagai upaya rehabilitasi mangrove yang rusak telah banyak dilakukan dengan dukungan mulai dari tingkal lokal, nasional, regional sampai dunia internasional. Demikian pula lembaga kementerian Republik Indonesia dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang cakupan kegiatannya mencakup ataupun beririsan dengan sumberdaya mangrove membuat dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove yang rusak baik secara langsung maupun menyokong atau memfasilitasi pihak lembaga non pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi mangrove.

Mengingat dana yang digunakan oleh pemerintahan pusat maupun daerah untuk kegiatan rehabilitasi mangrove merupakan keuangan negara, sehingga kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan. Dalam konteks ini, para pemeriksa (auditor) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang oleh UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diberikan kewenangan kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk didalamnya aset negara berupa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta biaya/kewajiban untuk mengelola aset tersebut. Dengan demikian peran para pemeriksa BPK antara lain adalah turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan perspektif lingkungan dalam langkah-langkah pemeriksaan yang akan dilakukan pada setiap jenis pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kegiatan rehablitasi mangrove. Dalam konteks ini, pemeriksa BPK berperan untuk memastikan sumberdaya keuangan negara yang digunakan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan.

Selengkapnya di Wanamina 2014

Buletin WANAMINA (Wahana Berita Mangrove Indonesia) 2014 (2): 6-11

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yakni 3.112.989 ha atau ~ 22,6% dari luar total mangrove dunia yang seluas 13.776.000 ha (Giri et al. 2011). Namun demikian, Indonesia juga menyumbang kerusakan hutan mangrove terbesar dibandingkan negara-negara lain. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menginformasikan bahwa hutan mangrove Indonesia yang rusak mencapai 57,6% (RLPS, 2001). Berbagai dampak negatif akibat kerusakan mangrove telah dirasakan, seperti berkurangnya populasi ikan dan malah banyak jenis-jenis ikan yang hilang, abrasi pantai, air tanah yang menjadi asin karena intrusi air laut, banjir rob seperti sekarang yang rutin “menenggelamkan” permukiman di pantai utara Jakarta ketika bulan purnama dan berbagai dampak negatif lain. Oleh karena itu, hutan mangrove yang rusak perlu direhabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan fungsi dan manfaat hutan mangrove bagi generasi sekarang dan yang akan datang.
Berbagai program rehabilitasi mangrove yang rusak telah banyak dilakukan dengan tingkat keberhasilan dari rendah (gagal) sampai sukses. Salah satu langkah penting untuk menjamin keberhasilan program rehabilitasi mangrove diawali dengan merancang kegiatan rehabilitasi mangrove yang sesuai secara terpadu dan partisipatif.

rehabmng

Konsep Rehabilitasi Mangrove
Rehabilitasi ekosistem mangrove adalah tindakan sebagian atau (lebih jarang) sepenuhnya menggantikan karakteristik struktural atau fungsional dari suatu ekosistem mangrove yang telah berkurang atau hilang, atau pengganti yang berkualitas atau karakteristik ekosistem mangrove hasil rehabilitasi memiliki lebih banyak nilai sosial, ekonomi atau ekologi dibandingkan dengan keadaan lahan mangrove yang terganggu atau terdegradasi. Dengan demikian, rehabilitasi ekosistem mangrove merupakan kegiatan pemulihan lahan mangrove yang terdegradasi ke ekosistem mangrove yang dapat berfungsi kembali terlepas dari keadaan asli dari lahan yang terdegradasi tersebut. Restorasi mangrove adalah tindakan membawa ekosistem mangrove ke, sedekat mungkin, dengan kondisi aslinya (Gambar 1). Dengan demikian, restorasi merupakan kasus khusus dari rehabilitasi (Field, 1998, 1999)
Rehabilitasi termasuk didalamnya restorasi ekologi merupakan salah satu cabang ekologi yang paling menantang (Bradshaw, 1987). Namun demikian, rehabilitasi ekosistem mangrove memiliki tantangan yang lebih lagi karena merupakan ekosistem alam yang sangat dinasmis sebagai akibat pengaruh pasang surut air laut serta gangguan akibat manusia dan alam (natural and anthropogenic disturbances) (Biswas et al., 2009).
Restorasi ekologi menurut Society for Ecological Restoration (2002) adalah proses untuk membantu pemulihan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, rusak atau hancur. Namun demikian, seringkali tidak praktis menuntut pemulihan total dari ekosistem mangrove ke kondisi semula (kondisi sebelum mengalami gangguan; pre-disturbance state). Akan terdapat gap (perbedaan) antara kondisi ekosistem mangrove yang alami (tidak terganggu atau gangguan alam dengan intensitas dan frekuensi yang rendah) dengan ekosistem mangrove hasil rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi (termasuk restorasi) adalah meminimalkan gap antara ekosistem alami dengan ekosistem hasil rehabilitasi (Gambar 2) (Biswas et al., 2009).

Selengkapnya di Isi Edisi2 Tahun 2014_Onrizal artikel

Ekologi Ternate

Tahun 2011, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menerbitkan buku Ekologi Ternate yang merupakan hasil penelitian dalam berbagai bidang, yang mencakup Geologi, Iklim, Flora, Fauna, Mikrobiologi, dan Sosial Budaya. Selengkapnya dapat diunduh di: http://www.biologi.lipi.go.id/bio_indonesia/mTemplate.php?page=2&h=29

Selamat membaca dan berbagi

Kunjungan singkat di Kota Muar, Johor sambil mencatat jenis-jenis tumbuhan mangrove yang tumbuh di sekitar muara Sungai Muar. Tepi Sungai Muar bagian timur sebagian besar telah dibeton dan lantai lahan ditimbun dengan pecahan batu. Meskipun demikian, bagian sempit dari tepi sungai di bagian timur tersebut masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada bagian barat tepi Sungai Muar tidak dibeton dan masih terdapat tegakan hutan mangrove yang masih bagus. Berdasarkan pengamatan dari sebelah timur tepi sungai, tepi sebelah barat dari Sungai Muar didominasi oleh mangrove jenis Avicennia spp. Tampak juga jenis-jenis Rhizophora spp dari seberang sungai.

Pada tepi sebelah timur Sungai Muar yang berdekatan dengan Pelabuhan Jeti Emas dapat ditemukan anakan Avicennia alba, A. marina, A. officinalis, Rhizophora apiculata dan Nypa fruticans. Anakan tumbuhan mangrove ini diperkirakan berasal dari tegakan mangrove di sebelah barat sungai yang terbawa oleh pasang surut air laut. Pada bagian yang lebih hulu dekat Hotel Muar Traders  yang juga berada di tepi timur Sungai Muar dapat ditemukan pepohonan Avicennia alba dan Sonneratia caseolaris. Pada daerah ini juga banyak ditemukan anakan berbagai jenis tumbuhan mangrove yang telah disebutkan di atas, kecuali anakan Rhizophora apiculata.

Salah satu hal yang penting dicatat adalah anakan jenis Ficus benjamina dapat tumbuh pada celah tembok yang dibagun di tepi sungai. Jenis terakhir ini bukan termasuk jenis pohon mangrove.


1

2

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.