Feeds:
Posts
Comments

Abstract

Lake Tempe is recorded as one of largest lakes in Sulawesi, Indonesia. The lake is important for local people activities and also for their income sources. Subsequently, the lake and surrounding areas are also important for regional and international necessities, for examples are for water regulation, water sources for household and paddy field, climate change issues and conservation of migratory birds. Several observations were made from 2013 to 2015 is to identify the environmental and social issues related to the sustainable lake management. Interview of informants was done during observation. Subsequently, literature study was made. Sedimentation is occurred at severe level which local people informed that sedimentation rate is reaching 10 cm/yr. It indicated the forest and other natural vegetation in upstream areas are degraded. Fertilizer is used in crop activities at new created land during dry season along the bank of lake. It increased the chemical pollution into the lake and subsequently threat fish and water bird population. Based on observation, most of the fishes caught by fishermen can be considered small in size, which indicate that the fish populations are being over-exploited. The water bird populations are decreased and it should be noted that whistling duck population is become extinct as impact of over-exploitation and illegal poaching. Some noxious species, such as Eichhornia crassipes (aquatic plant), Mimosa pigra (weedy shrub) and Hypostomus sp. (suckermouth catfish) have invested the lake areas. Therefore, the lake sustainability is threatened and good management and action are needed to restore the lake function.

LAKE TEMPE_001

 

[tulisan ini pertama diterbitkan di Mongabay Indonesia pada 2 Januari 2016: http://www.mongabay.co.id/2016/01/02/mencermati-kondisi-mangrove-11-tahun-pasca-tsunami-aceh/]

 

Mencermati Kondisi Mangrove 11 Tahun Pasca Tsunami Aceh

Picture1

Kita baru saja memperingati 11 tahun tsunami Aceh. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Tak terasa telah 11 tahun sudah bencana alam berupa gempa sangat kuat yang memicu tsunami besar pada 26 Desember 2004 berlalu. Saking dahsyatnya, tsunami itu tidak saja melanda pesisir utara Sumatera, namun juga wilayah pesisir di 13 negara lainnya di Samudera Indonesia/India sampai pantai timur Afrika. Meski demikian, ingatan kita tak akan lupa akan besarnya dampak yang diakibat oleh bencana alam itu. Sejarah mencatat,  sebagaimana dilaporkan oleh Athukorala dan Resosudarmo tahun 2006, bahwa kombinasi gempa dan tsunami di akhir tahun 2004 itu menyebabkan korban manusia dan kerugian terbesar dalam sejarah kehidupan manusia di bumi sampai saat ini. Dan kerusakan terberat dan korban terbanyak terdapat di Aceh.

Selain berita kesedihan, tsunami itu juga memberi pelajaran penting bagi kita. Salah satu pelajaran pentingnya adalah hutan mangrove yang sehat mampu menjadi benteng, peredam tsunami, sehingga mampu mengurangi dampak kerusakan tsunami. Fakta-fakta di lapangan seperti banyak dilaporkan oleh banyak peneliti sesaat setelah tsunami melanda bahwa perkampungan yang berada di belakang hutan mangrove yang lebat selamat dari terjangan tsunami. Sebaliknya, kerusakan berat serta korban nyawa banyak terjadi pada perkampungan yang berhadapan langsung dengan laut atau hutan mangrovenya telah rusak atau hilang sebelum tsunami melanda. Pada kasus hutan mangrove yang rusak malah dapat meningkatkan daya rusak tsunami karena (1) tsunami tersebut membawa pepohonan mangrove yang tumbang karena tegakannya sudah tidak kompak sebelum tsunami tiba dan atau (2) fragmentasi hutan mangrove menyebabkan aliran tsunami teralirkan kepada celah-celah mengikuti fragmentasi hutan sehingga arusnya semakin kuat.

Mangrove Aceh sebelum tsunami dan dampaknya

Sebelum tsunami melanda sebagian besar lahan pasang surut pantai Aceh sudah tak ditumbuhi mangrove. Chen dkk (2005) melaporkan bahwa pada tahun 2004, mangrove di Aceh Besar dan Banda Aceh hanya sekitar 0,5% saja dari areal pesisir, dan hutan pantai jauh lebih kecil lagi, hanya sekitar 0,2% saja. Sebagian besar hutan mangrove telah dikonversi menjadi tambak. Hutan mangrove dan hutan pantai yang tersisa itupun dalam kondisi terfragmentasi.

Hal yang sama juga dilaporkan oleh BAPPENAS dan The International Donor Community (2005) untuk seluruh kawasan pesisir Aceh diinformasikan bahwa pada tahun 2000, hutan mangrove yang bagus hanya 30.000 ha (8,8%) yang sebagian besar terdapat di Pulau Simeulue, 286.000 ha (83,9%) ) dalam kondisi rusak sedang dan 25.000 ha (7,3%) rusak berat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kawasan pesisir Aceh tanpa pelindung alami ketika tsunami di akhir tahun 2004 melanda.

Pulau Simeulue yang terletak paling dekat dengan pusat gempa dan tsunami, namun tingkat kerusakan dan jumlah korban nyawa yang ditimbulkan sangat sedikit dibandingkan daerah pesisir lainnya, seperti Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain memiliki hutan mangrove yang masih terjaga baik, warga Simeulue juga memiliki kearifan lokal yang dikenal dengan budaya Smong. Ketika gempa besar terjadi, mereka dengan segera menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Respon cepat tersebut karena mereka tahu bahwa setelah gempa besar, akan diikuti oleh naiknya air laut yang sekarang dikenal dengan tsunami. Ini adalah pengetahuan yang disampaikan secara turun temurun melalui cerita dan lagu oleh penduduk Simeulue sebagai pelajaran dari tsunami tahun 1907 yang melanda kawasan tersebut. Kearifan lokal seperti Smong tersebut, saat tsunami 2004 melanda, belum dimiliki oleh sebagain warga pesisir Aceh di daratan utama Sumatera, ditambah lagi dengan kerusakan dan kehilangan hutan mangrove yang telah terjadi.

Mangrove Aceh kini dan tantangannya

Pasca tsunami, perhatian untuk penyelamatan mangrove yang masih baik dan rehabilitasi mangrove yang rusak meningkat dengan tajam. Sampai akhir tahun 2006 saja sekitar 30 juta bibit mangrove telah ditanam oleh berbagai lembaga baik lokal, nasional dan internasional pada areal terdampak tsunami di Aceh sebagaimana dilaporkan oleh Wibisono dan Suryadiputra. Bila dengan jarak tanam 1 x 1 m, maka 3.000 ha lahan mangrove dapat tertanam. Jumlah bibit mangrove yang ditanam sampai akhir operasional BRR tahun 2009 tentu lebih besar lagi atau 5 tahun pasca tsunami. Apa lagi bila sampai saat ini, dimana rehabilitasi mangrove yang rusak tetap menjadi program prioritas pemerintah dan berbagai lembaga lainnya pasca BRR selesai melaksakan mandatnya.

Hasil analisis spasial yang dilakukan penulis sampai satu dasawarsa pasca tsunami pada daerah terdampak tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar terlihat bahwa tingkat pemulihan mangrovenya baru mencapai 70% dari kondisi tahun 2004 atau sesaat sebelum tsunami. Padahal, sebagian besar kegiatan rehabilitasi mangrove pasca tsunami dilakukan di lokasi tersebut. Apa sebab? Berdasarkan hasil observasi lapang dan laporan dari berbagai lembaga diketahui bahwa pada 2 tahun pertama kegiatan rehabilitasi tingkat keberhasilan rehabilitasi tergolong rendah atau gagal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas bibit, kesalahan penanganan di persemaian, kesalahan dalam pemilihan lokasi tanam dan persiapan lahan yang kurang, kurangnya pengalaman dalam rehabilitasi mangrove dan atau konflik kepentingan. Kelemahan dan kesalahan serupa masih ditemukan sampai saat ini, meski dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 tahun pertama pasca tsunami.

Picture4

Berdasarkan pengamatan terkini, pada beberapa lokasi, hutan mangrove hasil rehabilitasi tumbuh dengan baik. Berbagai jenis biota air dan burung-burung air kembali hadir. Menunjukan hutan mangrove hasil rehabilitasi kembali pulih fungsinya. Namun demikian, ditemukan pula perusakan terhadap hutan mangrove hasil rehabilitasi, padahal sebelumnya mangrove telah tumbuh dengan baik. Kegiatan perusakan tersebut berupa penebangan dan juga pengalihfungsian dari hutan mangrove menjadi penggunaan lain. Hal ini tentu menjadi tantangan ke depan bagaimana menjamin kelestarian hutan mangrove hasil rehabilitasi, apalagi yang berada di kawasan milik, bukan hutan negara.

Picture8

Picture7

Selain perusakan hutan mangrove hasil rehabilitasi, juga dijumpai upaya penjualan hutan mangrove hasil regenerasi alami dengan baik di Gampong Jawa, Banda Aceh. Hal ini karena lahan tersebut berupa lahan milik. Penulis mengusulkan, agar pemerintahan Kota Banda Aceh atau pemerintahan Aceh dengan skema yang memungkinkan untuk memiliki lahan mangrove tersebut dan kemudian dijalakan kawasan lindung atau konservasi. Hutan mangrove tersebut bila dikelola demikian akan menjadi monument bagi generasi yang akan datang, dan sekaligus akan menjadi benteng alami serta juga sebagai tempat hidup biota perairan. Hal ini dalam jangka panjang akan menjamin populasi biota perairan dan pada akhirnya akan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di wilayah tersebut.

Picture5

Oleh karena itu, masih terdapat banyak pekerjaan rumah untuk memulihkan kondisi mangrove Aceh. Kerjasama yang baik antara pemerintah, warga dan berbagai lembaga terkait menjadi salah satu kunci utama. Kunci berikutnya adalah menghadirkan jembatan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial dan ekonomi dan aktivitas rehabilitasi dan pengelolaan mangrove. Semoga itu mampu kita hadirkan.

Onrizal

Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara

Email: onrizal@usu.ac.id

26 Desember 2015 ini tepat 11 tahun pasca tsunami Aceh. Tsunami besar yang dipicu oleh gempa dahsyat berkekuatan 9,3 skala richter (SR) di pantai barat Meulaboh itu tak hanya menerjang pesisir pantai Aceh dan Sumatera Utara, namun juga di 13 negara lainnya di Asia dan Afrika yang memiliki pantai di Samudra Hindia. Ketinggian gelobang tsunami yang dihasilkan juga dahsyat. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tinggi tsunami di pantai barat Aceh adalah 20 m dan ketinggian tsunami tertinggi tercatat di Leupung antara Bukit Ujung Riteung dan Bukit Labuhan, yakni 51 m di atas permukaan laut (Lavigne dkk., 2009). Halif dan Sabki (2005) melaporkan bahwa energi yang dilepaskan oleh tsunami tersebut setara dengan 80 ribu bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang.

Tercatat hampir 350 ribu nyawa melayang atau hilang di 14 negara yang terkena dampak tsunami 26 Desember 2004. Di Aceh sendiri, tercatat lebih dari 120 ribu nyawa melayang dan lebih dari 116 ribu orang hilang serta sekitar setengah juta orang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan publikasi oleh Athukorala dan Resosudarmo (2006) dinyatakan bahwa tsunami di akhir tahun 2004 itu tercatat sebagai bencana alam yang memakan korban terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. BAPPENAS dan Lembaga Donor Internasional (2005) melaporkan bahwa total kerusakan yang diakibatkan oleh kombinasi gempa dan tsunami tersebut mencapai US $ 4,45 milyar atau setara dengan 97% pendapatan domestik bruto Aceh, termasuk didalamnya adalah sebesar US $ 1 milyar kehilangan produktivitas. Kehilangan yang sangat besar.

Berselang 3 bulan kemudian, tepatnya 28 Maret 2005 gempa dengan kekuatan 8,7 SR berpusat di dasar lautan antara Kepulauan Banyak dan Pulau Nias. Gempa tersebut juga memicu tsunami meskipun hanya menerpa pantai barat Sumatera Bagian Utara. Kantor BRR NAD-Nias Perwakilan Nias (2008) melaporkan bahwa di Nias saja gempa dan tsunami pada akhir Maret 2005 tersebut menyebabkan 850 nyawa melayang, 11.579 orang terluka dan sekitar 70.000 kehilangan tempat tinggal.

Hasil penelitian sedimentasi oleh Monecke dan timnya yang dipublikasikan pada tahun 2008 melaporkan bahwa setidaknya telah terjadi 3 tsunami dahsyat yang sebelumnya menerjang pantai Aceh yang diperkirakan terjadi pada tahun 780-990, 1290-1400 dan 1907. Dengan demikian, tsunami besar dimasa mendatang kemungkinan besar akan terjadi kembali.

Tak hanya pantai Aceh dan Sumatera Utara, sejatinya pantai Indonesia rawan diterjang tsunami. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng dunia yang selalu bergerak dan pergerakan itu pada suatu masa dapat menyebabkan gempa bumi yang kemudian memicu tsunami. Hamzah dkk. (2000) merangkum bahwa dalam kurun 1600 sd 1999 telah terjadi 105 tsunami yang menerjang pantai Indonesia atau hampir 4 tahun sekali terjadi 1 tsunami. Selanjutnya, Pribadi dan timnya (2013) melaporkan bahwa dalam kurun waktu 1991 sd 2012 sebanyak 27 tsunami yang dipicu oleh gempa bumi juga menerjang pantai Indonesia atau rata-rata setiap tahun terjadi tsunami. Dengan demikian, kejadian tsunami semakin sering menerpa pantai Indonesia pada periode terkini. Oleh karena itu, perlu persiapan dan kesiapan sejak sekarang untuk mengurangi dampak negatif dari tsunami yang akan terjadi dimasa mendatang.

Mangrove, pelindung dari tsunami

Kejadian dan dampak tsunami di penghujung tahun 2004 membuka mata dunia. Tidak saja oleh besarnya korban nyawa manusia, namun juga keajaiban dari hutan mangrove. Danielsen dkk beberapa saat setelah tsunami besar di penghujung tahun 2004 mempublikasi artikelnya pada salah satu jurnal ilmiah paling bergengsi di dunia, Science, bahwa kerusakan yang disebabkan tsunami sangat kecil atau malah tidak ada pada kawasan pantai yang hutannya masih baik, sedangkan kerusakan berat terjadi pada pantai yang hutannya telah habis atau telah rusak sebelum tsunami tiba di pesisir India. Fakta-fakta serupa juga dilaporkan oleh Dahdouh-Guebas dan tim (2005) untuk pantai Sri Langka, Chang dkk (2006) untuk pantai Thailand dan Onrizal dkk (2009) pada pantai Nias. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Latief dan Hadi (2007) untuk kasus tsunami yang menerjang Pangandaran, Jawa Barat pada tahun 2006.

Dahdouh-Guebas pada tahun 2006 mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa 93% dari lebih dari 400 desa di pesisir Kepulauan Andaman yang terletak di sebelah utara Aceh selamat dari terjangan tsunami di akhir tahun 2004 karena terlindung oleh hutan mangrove yang relatif tidak terganggu. Hasil penelitian Kathiresan dan Rejendran (2005) menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif antara luasan hutan mangrove yang masih baik dengan korban manusia dan kerusakan infrastruktur akibat tsunami. Mereka menemukan bahwa semakin luas hutan mangrove, maka korban nyawa dan kerusakan infrastruktur akibat tsunami semakin kecil.

Namun demikian, hasil penelitian Cochard dkk (2008) melaporkan bahwa hutan mangrove yang rusak yang ditandai dengan tegakan yang tidak kompak dan terfragmentasi dapat memicu kerusakan yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan karena tegakan mangrove yang jarang dan terfragmentasi tersebut tidak mampu menahan tsunami dan pohon yang patah atau tumbang kemudian terapung dibawa tsunami sehingga menambah daya rusak tsunami. Fragmentasi hutan juga menyebabkan pengumpulan tsunami pada celah antar tegakan hutan sehingga kekuatan perusak tsunami semakin besar pula. Hal ini terbukti dari penelitian lapang pasca tsunami 2004 di Aceh dan Thailand yang kemudian diikuti dengan permodelan komputer seperti dilaporkan oleh Yanagisawa dan tim.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di hampir 3.000 km pantai Aceh dan Sumatera Utara dan berbagai hasil penelitian lainnya pasca tsunami 2004 dapat disimpulkan bahwa efektifitas hutan mangrove sebagai pelindung seperti diringkas berikut ini:

Kesatu, hutan mangrove yang terdiri dari banyak jenis pohon jauh lebih efektif dalam mengurangi dampak tsunami dibandingkan dengan hutan mangrove yang hanya terdiri dari sedikit atau satu jenis pohon saja. Kedua, hutan mangrove yang rapat jauh lebih efektif sebagai pelindung dari tsunami dibandingkan hutan mangrove yang jarang. Ketiga, pohon-pohon mangrove yang memiliki akar di atas tanah yang komplek (seperti akar tunjang pada pohon Rhizophora atau bakau) jauh lebih efektif dalam meredam tsunami daripada pohon mangrove yang tak memiliki akar di atas permukaan tanah (seperti pohon Excoecaria atau buta-buta). Keempat, hutan mangrove dengan struktur campuran baik jenis maupun umurnya jauh lebih efektif dari hutan mangrove yang hanya terdiri dari struktur sederhana. Kelima, hutan mangrove dengan lebar yang tebal jauh lebih efektif dalam meredam tsunami dibandingkan hutan mangrove dengan lebar yang tipis, dan keenam, hutan mangrove dengan tajuk yang berlapis jauh lebih efektif dalam meredam tsunami dibandingkan hutan mangrove dengan tajuk tunggal. Sehingga dalam bahasa sederhananya dapat dinyatakan bahwa hutan mangrove yang sehat dan tidak terganggu mampu meredam atau mengurangi dampak negatif tsunami.

Sayangnya, sebelum tsunami menerjang di penghujung tahun 2004, kerusakan hutan mangrove telah terjadi di berbagai daerah di Asia dan Afrika. Di pesisir Aceh, dalam kurun waktu 5 tahun saja dalam pesiode 1993-1998 kehilangan hutan mangrove mencapai 70,4%, yakni berkurang dari 102.970 ha (Ditjen INTAG, 1993) menjadi hanya 31.504 ha (Departemen Kehutanan, 1998). Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata Aceh kehilangan mangrovenya seluas 14.293,2 ha per tahun. Faktor penyebab utamanya adalah konversi hutan mangrove menjadi tambak. Oleh karena itu, ketika tsunami terjadi pada 26 Desember 2004, sebagian besar pantai Aceh tanpa sabuk pengaman alami yang bernama hutan mangrove.

Kepedulian Kita

Pasca tsunami 2004, perhatian terhadap hutan mangrove meningkat tajam. Hal ini terbukti dengan meningkatnya aktivitas rehabilitasi hutan mangrove di Aceh dengan dukungan masyarakat internasional dan dana dari APBN. Sampai akhir tahun 2006 saja, tercatat sekitar 30 juta bibit mangrove ditanam, namun sayang sebagian besar mati akibat berbagai faktor, seperti kesalahan jenis pohon yang ditanam, kesalahan penanganan di pembibitan di persemaian, kesalahan lokasi tanam, kurangnya pengetahuan dan pengalaman para pelaksana rehabilitasi, ketiadaan blue print rehabilitasi dan konflik kepentingan (Onrizal, 2006 dan Wibisono dan Suryadiputra, 2006). Setelah itu, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, sehingga mampu meningkatkan keberhasilan kegiatan rehabilitasi mangrove pada daerah terdampak tsunami di Aceh.

Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, berbagai tekanan terhadap hutan mangrove hasil rehabilitasi juga terjadi. Ancaman dan tekanan tersebut berupa penebangan hutan mangrove hasil rehabilitasi. Selanjutnya berupa reklamasi atau alih fungsi lahan mangrove hasil rehabilitasi menjadi permukiman. Hal ini mungkin terjadi karena (a) tahapan perencanaan rehabilitasi yang kurang matang, (b) tata ruang yang belum dipahami secara bersama dengan baik, (c) status kepemilikan lahan yang belum jelas, (d) kurangnya pemahaman akan pentingnya mangrove dalam melindungi kehidupan penduduk pesisir dari tsunami atau (e) kombinasi dari berbagai faktor tersebut.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa sampai satu dasawarsa pasca tsunami, tingkat rehabilitasi mangrove Aceh baru mencapai 70% dari kondisi sebelum tsunami. Tentu masih sangat luas hutan mangrove yang harus direhabilitasi, apalagi misalnya untuk mencapai kondisi pada tahun 1993. Untuk itu tidak saja diperlukan perbaikan dalam perencanaan, namun juga dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove.

Memadukan faktor-faktor ekologi, ekonomi dan sosial menjadi suatu keniscayaan dalam setiap tahapan kegiatan rehabilitasi mangrove, tidak saja di Aceh, namun juga di seluruh wilayah republik ini. Hal ini penting dilakukan, agar berbagai tekanan dan ancaman terhadap hutan mangrove hasil rehabilitasi dapat diminimalisir sejak dini.

Penyadaran publik dan para pengambil kebijakan publik (politisi dan birokrasi) akan pentingnya keberadaan hutan mangrove menjadi salah satu kunci pelestarian hutan mangrove. Hutan mangrove terbukti sangat mendukung hasil perikanan pesisir pantai. Semakin baik hutan mangrove, semakin banyak dan beragam hasil tangkap perikanan pesisir pantai. Hamilton dan Snedaker (1984) melaporkan bahwa hampir 100% udang yang ditangkap pada kawasan ASEAN bergantung pada kawasan mangrove. Walters dkk. (2008) menginformasikan bahwa 80% species biota laut yang komersial diduga sangat tergantung pada kawasan mangrove. Sebelumnya, Martosubroto dan Naamim (1977) melaporkan bahwa setiap kehilangan 1.000 ha hutan mangrove, maka hasil tangkap udang komersial akan berkurang sebesar 112,8 ton. Dengan demikian, hutan mangrove tidak saja penting dalam melindungi pesisir pantai dari tsunami, namun juga sangat penting dalam membangun dan menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir, termasuk gizi anak bangsa.

Kepedulian kita dalam melestarikan hutan mangrove yang masih baik dan merehabilitasi yang telah rusak pada akhirnya akan bermanfaat bagi kehidupan kita, ummat manusia. Tidak saja untuk kita saat ini, namun juga untuk generasi yang akan datang. Mari peduli!

Oleh Onrizal

dimuat di Harian Waspada, 25 Desember 2015, hal B5.

Harian Waspada

Abstract

A field study was carried out from 2nd until 5th of June 2015 in North Sumatra, Indonesia. We focused on the Singkil swamp area located in west coast of Aceh Province where was influenced by large earthquake on 26 December 2005. The earthquakes triggered large tsunami, called Indian Ocean tsunami and subsequently caused land subsidence of about 1.0m to 2.0m along Singkil coast, resulting in the devastation of most of the inter-tidal vegetation communities due to the environmental changed. We explored 10 sampling sites and listed plant communities and populations starting from Sungai Alas public jetty until Padang Malako with the estimated distance of 1 km interval. Each of the sampling sites had a unique plant community and population but Nypa fruticans as well as Sonneratia caseolaris were observed to be dominated most of the sites and be found along the riverside. The plant communities changed from aquatic plants and shrubs to cogon grass (Imperata cylindrica) land and peat swamp forest in Padang Malako. Padang Malako was named after the Malako Tree (Tetramerista glabra), a tree species of peat swamp forest which the fruits of tree species are used by Sumatran Orangutan (SOU) as their source of food. This vegetation succession is needed in order to be protected from the intrusion of human disturbances. Perhaps it can restore the loss of plant communities during tsunami and recover the ecosystem function mainly in maintaining the water regulation, fish resources and maintaining habitats of critically endangered SOU which is endemic to Northern Sumatra.

Singkil Swamp1_001

After the haze disaster, orangutan population in Kalimantan especially, faced great threat due to forest burning.  Now, BOSF which is the leading orangutan survival team, is struggling to save the orangutans. In line to support their effort, we come out with a fund raising program which is the least we can do for them so far.

 

Program Title    : Launching of Post-Haze Orangutan Survival Fund 2015
Invited Speaker: Dr. Ir. Jamartin Sihite
                               CEO, Bornean Orangutan Survival Foundation BOSF
Seminar Title    : Living with Haze and Fire
Date                    : 15 December 2015 (Tuesday)
Time                   :  9.00am until 12.00 pm
Venue                 :  Auditorium 2, EUREKA Complex, USM, Pulau Pinang, Malaysia

banting finale_001 pamplet_001 pamplet_002

The first intensive ecological study of coastal vegetation including mangrove, littoral and peat swamp forests after the 2004 tsunami catastrophe in Northern Sumatra was conducted from January to December 2005 where 16 sampling sites along 2960-km coastline in Northern Sumatra were selected. In each site, one hectare quadrat plot was established and divided into 10 m x 10 m subplots where all standing trees of ≥ 2 cm diameter at breast height (DBH) were identified to species level and measured DBH. Overall 54,871 standing trees were recorded in 16 sites comprising 84 species in 65 genera and 37 families. Mangrove trees Rhizophora apiculata and R. mucronata were widely distributed and most dominant in most sampling sites. This indicated that these species have stronger resilient compared to other species. The highest value of Shannon-Wiener index and Evenness index was 3.03 and 0.85, respectively. It means that some of sites have rich in biodiversity which harbors various species of plants. Subsequently, undisturbed coastal forests including mangroves, littoral forests and peat swamp forests characterized by dense stands, mixed species and structures play an important role in coastal protection against tsunami. Therefore, the coastal vegetation is needed to conserve the biodiversity and to maintenance the production capacity as part of sustainable and longlasting vegetation bioshield.

ICBSI_1

#ICB2015 International Conference on Biodiversity, Solo, Indonesia, 5-6 Nov. 2015

cover Edisi1 Tahun 2015_001

Wanamina (edisi 1 tahun 2015, hal. 1-4)

Hutan Mangrove dan Keanekaragaman Biota Perairan Pantai

Onrizal
Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara
Email: onrizal@gmail.com

Mangrove di sepanjang zona pantai merupakan sumberdaya alam penting bagi manusia sebagai sumber makanan, serat, dan pendapatan (Johsi dkk., 2006) serta vital secara ekonomi, baik skala lokal maupun nasional (FAO, 1982; Dahdouh-Guebas dkk., 2000). Berdasarkan hasil-hasil penelitian, hutan mangrove telah terbukti sebagai ekosistem yang sangat produktif.
Meskipun pentingnya keberadaan hutan mangrove bagi kehidupan pesisir telah diketahui, namun sumberdaya alam penting ini terus mengalami kerusakan dan malah hilang akibat eksploitasi yang berlebihan dan konversi lahan. Berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa konversi hutan mangrove terus meningkat untuk dijadikan lahan pertanian atau tambak ikan/udang, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem tersebut (Dave, 2006, Primavera, 2006). Dalam kurun waktu 25 tahun, Valiela dkk. (2001) mencatat 35% mangrove dunia telah hilang.

Dampak kerusakan hutan mangrove terhadap biota perairan pantai
Al Rasyid (1986) melaporkan bahwa produksi udang sangat terkait dengan produksi serasah mangrove. Hasil telaah oleh Walters dkk. (2008) menginformasikan bahwa 80% species biota laut yang komersial diduga sangat tergantung pada kawasan mangrove di kawasan Florida, USA, 67% spesies hasil tangkapan perikanan komersial di bagian timur Australia (Hamilton dan Snedaker, 1984), dan hampir 100% udang yang ditangkap pada kawasan ASEAN bergantung pada kawasan mangrove. Macintosh (1982) melaporkan bahwa 49% ikan-ikan demersal di Selat Malaka sangat tergantung pada hutan mangrove.
Huxham dkk. (2004) dan Shinnaka dkk. (2007) melakukan penelitian untuk membandingkan populasi dan keanekaragaman ikan pada hutan mangrove yang relatif masih baik dengan yang telah ditebang habis. Hasilnya sangat mencengangkan. Hasil penelitian di Kenya oleh Huxham dkk. (2004) menunjukkan bahwa 2/3 dari 30 jenis ikan yang ditangkap hanya ditemukan pada hutan mangrove yang masih baik. Di Thailand, Shinnaka dkk. (2007) melaporkan bahwa hutan mangrove yang masih baik memiliki populasi dan jenis ikan secara berturut-turut 159-234% dan 116-129% lebih besar dibandingkan hutan mangrove yang telah rusak. Hasil penelitian di Kenya dan Thailand tersebut sejalan dengan penelitian lapang yang panjang selama 50 tahun yang dilaporkan oleh Faunce dan Serafy (2006), yakni hutan mangrove secara nyata mendukung keanekaragaman jenis ikan yang ditunjukkan dengan kekayaan jenis ikan yang tinggi dan populasi setiap jenis yang besar.
Hasil-hasil penelitian eksperimen, seperti yang dilakukan oleh Laegdsgaard dan Johnson (2001), de la Morinière dkk. (2004), Verweij dkk. (2006), Crona dan Ronnback (2007), Wang dkk. (2009), menjelaskan bahwa anak-anak ikan sangat menyenangi perakaran mangrove yang sangat komplek dan sekaligus mengurangi predator. Dengan demikian, hutan mangrove menjadi tempat ideal untuk pembesaran (nursery ground) berbagai jenis-jenis ikan pesisir pantai.
Thayer dkk. (1987) dan Morton (1990) sebelumnya juga melaporkan bahwa populasi ikan di hutan mangrove lebih tinggi dibandingkan dengan habitat yang berdekatan dengan mangrove. Di Australia, Morton (1990) menemukan bahwa rata-rata kepadatan ikan di hutan mangrove mencapai 2 kali lebih besar dibandingkan habitat yang bersebelahan dengan mangrove. Perbandingan kepadatan yang lebih tinggi dilaporkan oleh Thayer dkk. (1987) yang melakukan penelitian di Florida selatan. Thayer dkk. (1987) menemukan bahwa rata-rata kepadatan ikan di mangrove adalah 8 individu per m2, sedangkan pada habitat tanpa mangrove hanya sebesar 0,22 individu per m2. Lugendo dkk (2007) yang melakukan penelitian di Tanzania juga melaporkan bahwa kepadatan ikan di hutan mangrove secara nyata lebih tinggi dibandingkan habitat lain di pesisir pantai.
Hasil penelitian Crona dan Ronnback (2007) di Kenya menunjukkan bahwa hutan mangrove hasil rehabilitasi sangat penting bagi kelestarian hasil perikanan di sekitarnya. Crona dan Ronnback (2007) juga melaporkan bahwa dari keseluruhan jenis ikan yang tertangkap, sebagian besar (75%) merupakan jenis-jenis ikan komersial. Selanjutnya, Wang dkk. (2009) menjelaskan pentingnya keberadaan kanal-kanal (sungai-sungai kecil) di sekitar mangrove dan tidak memutus keterkaitannya dengan mangrove, misalnya dengan tidak membuat dam atau pematang yang memisahkan mangrove dengan sungai-sungai kecil tersebut.
Pada kawasan mangrove yang masih baik di Provinsi Thrang, Thailand, Tongnunui dkk. (2002) melaporkan 135 jenis ikan yang termasuk dalam 43 suku menjadikan hutan mangrove sebagai habitatnya. Di Pagbilao, Pilipina dan Queensland, Australia masing-masing dilaporkan sebanyak 128 species ikan menjadikan hutan mangrove sebagai habitatnya, seperti dilaporkan oleh Pinto (1988) untuk Pilipina dan Robertson dan Duke (1990) untuk Australia.
Martosubroto dan Naamim (1977) melakukan penelitian keterkaitan hutan mangrove dengan produksi tangkapan udang komersial di Indonesia. Mereka menemukan hubungan bahwa setiap kehilangan 1.000 ha hutan mangrove akan menyebabkan berkurangnya hasil tangkap udang komersial sebesar 112,8 ton. Dengan demikian, kita dapat menghitung berapa kehilangan nilai ekonomi akibat hilangnya hutan mangrove? Itu baru dari jenis udang saja yang merupakan sebagian kecil saja dari total kontribusi hutan mangrove.
Kathiresan dan Rajendran (2002) melaporkan hutan mangrove yang baik di pantai tenggara India mendukung hasil perikanan tangkap yakni 11 kg per ha per hari untuk shellfish dan 4.5 kg per ha per hari untuk finfish day, sehingga mendukung pendapatan sebesar US$ 17 per hari (US$ 14 per day dari shellfish dan US$ 3 per hari dari finfish). Onrizal dkk. (2009) melaporkan kerusakan hutan mangrove telah menyebabkan penurunan rata-rata pendapatan nelayan yang mencapai 41%. Amala (2004) melaporkan bahwa konversi hutan mangrove di pantai Napabalano, Sulawesi Tenggara juga menyebabkan berkurangnya secara nyata populasi kepiting bakau (Scylla serrata) yang menyebabkan berkurangnya pendapatan nelayan.
Para nelayan di kawasan hutan mangrove yang telah rusak atau dikonversi menjadi areal penggunaan lain di pantai timur Sumatera Utara menyampaikan keluhan terkait penurunan hasil tangkap dan pendapatan mereka setelah hutan mangrove rusak atau hilang (Gambar 1). Pada sisi lain, pada kawasan dengan hutan mangrove yang relatif masih terjaga masih dapat tersenyum dengan hasil tangkap yang memadai (Gambar 2). Hasil observasi yang dilakukan penulis, hasil tangkap nelayan di kawasan hutan mangrove yang telah rusak hanya berkisar 10-30% dibandingkan dengan hasil tangkap nelayan di kawasan hutan mangrove yang masih baik.

Picture1 Picture2

Penutup
Berbagai hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan besarnya kontribusi hutan mangrove bagi produksi perikanan pesisir pantai, dan kehilangan besar akan terjadi bila hutan mangrove rusak apalagi musnah. Kerusakan mangrove telah secara nyata menurunkan produktivitas ekosistem pesisir, mengancam kehidupan nelayan dan selanjutnya memicu kekurangan sumber gizi bagi anak bangsa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk melestarikan hutan mangrove dan merehabilitasi hutan mangrove yang rusak merupakan inventasi yang sangat produktif, bukan hanya untuk generasi saat ini, juga bagi generasi yang akan datang.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.