Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2009

News: Perdagangan Karbon

Senin, 26/10/2009 17:50 WIB
Indonesia Bakal Kantongi 300 Ribu Euro dari Perdagangan Karbon
Gede Suardana
 – detikFinance

Jakarta – Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas mulai mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan karbon. Indonesia akan mendapatkan sekitar 300 ribu Euro dari negara-negara maju penghasil emisi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Nasional untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar pada pertemuan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) ke-31 di hotel Westin, Nusa Dua, Senin (26/10/2009). Pertemuan ini dihadiri 430 pakar perubahan iklim dari 140 negara.

Nilai itu didapatkan dari sebanyak 30 sertifikat pengurangan emisi atau CER (Certified Emission Reduction) yang sudah disetujui Badan Eksekutif CDM (Clean Development Mechanism) di bawah Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCC/ United Nation Framework on Climate Change).

“Satu sertifikat setara dengan satu ton gas karbon dan berharga sekitar 10 ribu Euro,” kata Rachmat.

Rachmat menambahkan Indonesia telah mengajukan sekitar 127 proposal kepada Badan Eksekutif CDM dengan potensi nilai penjualan sebesar 10 juta Euro. Ia berharap, CDM menyetujui proposal sehingga mendapatkan CER.

Namun, Rachmat berharap CER tersebut tidak langsung dijual, terutama kepada negara maju penghasil emisi terbesar. Pasalnya, pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-15 di Copenhagen, Denmark pada Desember 2009 akan kembali dibahas tentang mekanisme perdagangan karbon sehingga harga karbon akan melonjak naik.

Sementara itu, Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 26% pada 2020 dari kondisi yang ada saat ini. Indonesia juga berambisi akan beralih dari negara penyumbang emisi menjadi negara pengelola karbon pada 2030.

Target itu bakal dicapai karena Indonesia memiliki hutan sebagai paru-paru dunia dengan kapasitas penyerapan karbon yang besar.

(gds/dro)

Source: http://www.detikfinance.com/read/2009/10/26/175025/1228918/4/indonesia-bakal-kantongi-300-ribu-euro-dari-perdagangan-karbon

Read Full Post »

Waduh… Kepunahan Masal Makin Dekat

Jejak keberadaan koloni terumbu karang

Artikel Terkait:

Jumat, 2 Oktober 2009 | 19:37 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Irene Sarwindaningrum

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Para ahli biologi memperkirakan dunia tengah menghadapi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati secara masal. Dugaan ini muncul dari krisis keanekaragaman hayati yang semakin parah. Diperkirakan, saat ini sebanyak 50-150 spesies bumi punah setiap harinya.

“Perkiraan ini berdasar atas proyeksi laju kepunahan yang terjadi saat ini. Proyeksi tersebut menyebutkan Sekitar 50 persen dari sekitar 10 juta spesies yang ada saat ini diprediksi akan punah dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. Laju kepunahan beragam spesies saat ini mencapai 40-400 kali lipat dari laju kepunahan 500 tahun yang lalu,” kata Ign Pramana Yuda, Peneliti Teknobiologi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dalam pidato ilmiah dies natalies ke-44 universitas tersebut di Yogyakarta, Jumat (2/10).

Laju kepunahan burung dan binatang menyusui antara tahun 1600-1975, misalnya, telah diperkirakan mencapai 5-50 kali lipat dari laju kepunahan sebelumnya. Tidak hanya spesies, kepunahan juga mengancam gen dan ekosistem di mana spesies tersebut tinggal.

Menurut Pramana, Indonesia adalah salah satu kawasan yang memiliki ancaman kepunahan terbesar. Ekosistem hutan tropis berkurang 10-20 juta hektar setiap tahunnya. Sebanyak 70 persen terumbu karang di Indonesia juga mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kerusakan juga terjadi di sejumlah ekosistem khas di Indonesia lainnya seperti hutan bakau, sungai, danau, dan kawasan pertanian.

Pramana mengatakan, kepunahan massal kali ini terjadi dalam skala yang jauh lebih luas dan laju l ebih cepat dari lima kepunahan massal yang pernah terjadi di Bumi sebelumnya. Kepunahan massal yang terbaru terjadi sekitar 65 juta tahun lalu. Luasnya skala kepunahan massal kali ini bisa dilihat dari banyaknya spesies yang punah dan makin pendeknya usia kelestarian satu spesies. Saat ini usia spesies kurang dari 35 ribu tahun, padahal jutaan tahun yang lalu satu spesies bisa berusia 10 juta tahun.

Solidaritas lintas spesies

Besarnya skala kepunahan ini perlu diredam karena bisa berakibat berdampak buruk pada kelangsungan kehidupan di bumi . Salah satu upaya peredaman itu adalah dengan menumbuhkan solidaritas lintas spesies yang saat ini masih sangat minim. Selama ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih berorientasi kesejahteraan umat manusia.

Menurut Pramana, sektor pendidikan berperan sangat penting dalam hal ini. Komunitas akademis perlu mulai mengembangkan program dan kurikulum pendidikan serta pelestarian yang mengacu pada konservasi keanekaragaman hayati. Sejumlah penelitian menunjukkan, belum banyak perguruan tinggi yang membekali dengan keterampilan dan pengetahuan memadai soal konservasi hayati.

Peneliti Keanekaragaman Hayati dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Djoko Raharjo berpendapat, kepunahan yang terjadi saat ini tidak bisa disebut alami karena dipicu oleh berbagai sebab buatan , antara lain polusi, eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam, dan industrialisasi. “Meskipun sudah sangat parah, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk meredamnya pada laju yang alami,” ujarnya.

Berbagai penemuan di bidang konservasi memberikan harapan baru di bidang pelestarian alam. Masyarakat juga bisa berkontribusi dengan menekan penggunaan energi dari bahan tambang serta mengurangi konsumsi yang bisa menyebabkan polusi serta ekploitasi alam berlebihan.

Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/02/19374057/Waduh….Kepunahan.Masal.Makin.Dekat

Read Full Post »

24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam

 

Jumat, 2 Oktober 2009 | 12:18 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com — Tercatat sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah lenyap, baik akibat kejadian alam, maupun ulah manusia. Namun, itu belum seberapa. Yang lebih mengkhawatirkan, 2.000 pulau lain di Tanah Air juga terancam tenggelam akibat dampak pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10). Acara kuliah umum ini dihadiri pula oleh Bupati Sorong Stepanus Malak dan civitas akademika Utama.

Freddy menyatakan, ke-24 pulau ini hilang akibat tsunami Aceh pada 2004, abrasi, dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali. Pulau-pulau ini di antaranya Pulau Gosong Sinjai di NAD akibat tsunami, Mioswekel di Papua akibat abrasi, dan Lereh di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir. Pemanasan global, ucapnya, menjadi ancaman paling konkret dan berbahaya bagi pulau-pulau lain di Tanah Air.

Menurut analisis bersama Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB, pada tahun 2030, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap. “Saya punya list-nya, tetapi tidak bisa diungkapkan di sini,” ujarnya. Dikatakan Freddy, kenaikan permukaan laut bisa mencapai lebih dari 2 meter jika tidak ada penanganan serius dalam menghentikan laju pemanasan global.

Tidak hanya di pulau-pulau kecil, dalam simulasi dampak perubahan iklim, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta akan tenggelam. “Bandara Soekarno-Hatta pun akan tenggelam jika tidak ada upaya serius mengurangi laju pemanasan global. Percaya sama saya, adik-adik sekalian kalau masih hidup di masa itu suatu hari akan mengingat omongan saya ini,” ujarnya.

Ancaman tenggelamnya pulau akibat kenaikan permukaan laut, ucapnya, bukanlah isapan jempol. “Sekarang, telah betul-betul terjadi,” ucapnya memberikan contoh negara Kepulauan Kiribati dan Tuvalu. “Presiden Kiribati telah meminta warga dunia untuk menampung warganya karena ‘negeri’ mereka telah hilang,” tuturnya. Warga-warga dari negara yang berada di Samudra Pasifik ini telah ditampung di Australia dan Selandia Baru.

Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/02/12185635/24.pulau.di.indonesia.hilang.ribuan.lainnya.terancam

Read Full Post »

Protokol Copenhagen Punya Harapan Lebih Baik

Bumi dipotret dari ruang angkasa.

Kamis, 1 Oktober 2009 | 20:44 WIB

Laporan wartawan Kompas Caesar Alexey dari Los Angeles

LOS ANGELES, KOMPAS.com – Langkah berbagai negara untuk menyusun kesepakatan yang baru mengenai perubahan iklim mulai mendapat harapan yang lebih baik. Amerika Serikat menyatakan mau turut mengurangi emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan.

“Harapan bagi Protokol Copenhagen bakal lebih cerah daripada Protokol Kyoto. Jika negara adidaya itu mau turut berpartisipasi mengurangi pencemaran guna menahan laju perubahan iklim, negara-negara lain akan lebih mudah diajak untuk berperan serta,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dalam pembukaan Governors Global Climate Change Summit di Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (30/9).

Governors Global Climate Change Summit adalah salah satu pertemuan pendahuluan tingkat pemerintah daerah dari seluruh negara sebelum menyusun kesepakatan lingkungan tingkat dunia di Copenhagen, Denmark, atau yang lebih dikenal sebagai Protokol Copenhagen, pada Desember 2009 mendatang. Protokol Copenhagen disusun guna menggantikan Protokol Kyoto yang tidak pernah ditandatangani Amerika Serikat.

Pada kesempatan yang sama, Administrator of The US Enviromental Protection Agency, Lisa P Jackson mengatakan, pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama memberi perhatian besar pada pengembangan energi bersih yang rendah karbon. Saat ini sedang disusun undang-undang mengenai energi bersih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah guna menangani perubahan iklim . AS akan menentukan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2020,” kata Lisa.

Dorongan bagi Presiden Barack Obama untuk turut berpartisipasi dalam penanganan perubahan iklim juga disuarakan oleh Gubernur Washington Chris Gregoire dan Gubernur California Arnold Schwarzenegger. Chris Gregoire mengatakan, semua gubernur sudah bertindak di wilayah mereka untuk me ngatasi perubahan iklim. Saat ini, perlu tindakan kongkret dari pemerintah nasional AS untuk mengatasi pemanasan global.  

“Perlu kolaborasi global untuk mengatasi perubahan iklim karena dampaknya akan dan sudah dirasakan oleh warga di berbagai negara. Jika perlu, harus ada revolusi dan otot yang kuat untuk menurunkan emisi karbon. Pemerintah subnasional sudah bertindak, kini giliran pemerintah nasional bertindak,” kata Arnold, yang merupakan mantan binaragawan dan aktor Hollywood.

Sementara itu, Fauzi Bowo menyuarakan mengenai pentingnya pelibatan pemerintah kota dan provinsi dalam penanganan perubahan iklim dalam Protokol Copenhagen. Pemerintah daerah dinilai memegang peranan kunci untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di setiap wilayah.

Di sisi lain perlu ada transparansi teknologi dalam efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar karbon. Fauzi Bowo meminta agar negara maju tidak mengeksklusifkan teknologi semacam ini dan tidak menjualnya dengan harga terlalu mahal karena bakal menghambat negara berkembang untuk turut mengurangi emisi gas rumah kaca.

Fauzi Bowo juga meminta kemudahan prosedur dalam perdangangan karbon atau carbon trade. Carbon trade adalah insentif yang diberikan kelompok negara-negara maju pada negara berkembang yang beru saha menurunkan emisi gas karbon.

“Usaha Jakarta untuk mendapatkan insentif dari carbon trade banyak yang gagal hanya karena masalah prosedur, bukan substansi. Padahal, bus Transjakarta dan tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang sudah mampu mengurangi polusi karbondioksida dan gas metan, yang menjadi pemicu pemanasan global,” kata Fauzi Bowo.

 Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/01/20441161/protokol.copenhagen.punya.harapan.lebih.baik

 

Read Full Post »

24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam
Jumat, 2 Oktober 2009 | 12:18 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com – Tercatat sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah lenyap akibat kejadian alam maupun ulah manusia. Namun itu belum seberapa. Yang lebih mengkhawatirkan, 2.000 pulau lain di tanah air juga terancam tenggelam akibat dampak pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10). Acara kuliah umum ini dihadiri pula oleh Bupati Sorong Stepanus Malak dan civitas akademika Utama.

Freddy menyatakan, ke-24 pulau ini hilang akibat tsunami Aceh 2004 lalu, abrasi, dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali. Pulau-pulau ini diantaranya Pulau Gosong Sinjai di NAD akibat tsunami, Mioswekel di Papua akibat abrasi dan Lereh di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir. Pemanasan global, ucapnya, menjadi ancaman paling kongkrit dan berbahaya bagi pulau-pulau lain di tanah air.

Ancaman akan hilangnya 2.000 pulau kecil di Indonesia pada 2030 itu merupakan hasil analisis bersama Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB. “Saya punya listnya, tetapi tidak bisa diungkapkan di sini,” tuturnya. Dikatakan Freddy, kenaikan permukaan laut bisa mencapai lebih dari 2 meter jika tidak ada penanganan serius dalam menghentikan laju pemanasan global.

Tidak hanya di pulau-pulau kecil, dalam simulasi dampak perubahan iklim, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta akan tenggelam. “Bandara Soekarno Hatta pun akan tenggelam, jika tidak ada upaya serius mengurangi laju pemanasan global. Percaya sama saya, adik-adik sekalian kalau masih hidup di masa itu suatu hari akan mengingat omongan saya ini,” tuturnya.

Ancaman tenggelamnya pulau akibat kenaikan permukaan laut, ucapnya, bukanlah isapan jempol. “Sekarang, telah betul-betul terjadi,” ucapnya memberikan contoh negara kepualauan Kiribati dan Tuvalu. “Presiden Kiribati telah meminta warga dunia untuk menampung warganya karena ‘negeri’ mereka telah hilang,” tuturnya. Warga-warga dari negara yang berada di Samudera Pasifik ini telah ditampung di Australia dan Selandia Baru.

Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/02/12185635/24.Pulau.di.Indonesia.Hilang..Ribuan.Lainnya.Terancam

Read Full Post »