Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2012

 

[Opini pada harian Waspada, Rabu 16 Mei 2012 halaman B5]

 

Oleh: Onrizal*

 

Tak pelak lagi kini, ketika musim hujan tiba, ketakutan penduduk akan dilanda banjir melanda penduduk Sumatera Utara. Mengapa? Sejak tahun 2000 sampai sekarang saja, di setiap musim hujan hampir selalu diikuti oleh banjir atau banjir bandang.

Sebagai pengingat, penulis ungkap kembali beberapa bencana banjir bandang besar yang melanda pasca tahun 2000. Pada tahun 2001, banyak daerah di Sumut dilanda banjir dan banjir bandang, termasuk Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Malam hari tanggal 2 November 2003 bertepatan dengan hari ke-8 bulan Ramadhan di tahun itu, banjir bandang melanda daerah Bukit Lawang. Kejadian mencekam di malam hari sekitar pukul 20.30 wib itu, seperti dicatat Brahmantyo (2009) telah merenggut 154 jiwa tewas atau hilang dari penduduk asli maupun wisatawan asing dan lokal. Hingga bulan Februari 2004 tercatat 80 orang dinyatakan tidak ditemukan jasadnya.

Dini hari 14 September 2009, banjir bandang besar menerpa kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal. Setidaknya 25 orang warga dilaporkan tewas.

Sepuluh tahun pasca banjir bandang tahun 2001, Kota Medan kembali diterjang banjir bandang pada pekan pertama 2011 (tepatnya 6 Januari 2011). Sang Walikota Medan, seperti dikutip media saat itu, mengatakan “ini banjir 10 tahunan.”

Tak sampai hitungan tahun, menjelang dini hari tanggal 1 April 2011, warga Medan yang bermukim di bantaran sungai Babura terbangun, dikejutkan oleh banjir besar yang telah masuk ke rumah mereka. Pagi dan siang harinya banjir makin membesar, sampai-sampai merendam rumah dinas para pejabat, seperti rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, rumah dinas Kapolda Sumatera Utara, dan rumah dinas Walikota Medan yang belum pernah terendam oleh banjir-banjir sebelumnya yang melanda kota Medan. Banjir kali ini tercatat sebagai salah satu banjir terbesar dalam sejarah Kota Medan.

Banjir bandang kembali menerjang Mandailing Natal pada anggal 26 Februari 2012. Banjir akibat meluapnya sungai (Aek) Ranto Puran, Mandailing Natal itu setidaknya merendam 5 desa, 11 rumah hanyut, 40 rumah rusak berat, 740 KK mengungsi.

Banjir dan akar masalahnya

Bencana banjir telah menyebabkan korban nyawa, kehilangan harta benda, rusaknya infrastruktur, terganggunya kegiatan ekonomi sehingga banjir itu berakibat kerugian ekonomi, sosial dan ekologi. Dana APDB terkuras pada masa tanggap darurat dan rehabilitasi. Namun demikian, rentetan banjir bandang di Sumatera Utara khususnya dan negeri ini umumnya, secara substansi belum merubah pandangan dan sikap sebagian besar aparat pemerintahan, masyarakat dan swasta. Aparat hanya sibuk saat bencana banjir itu menerjang, dan beritanyapun lenyap seiring dengan surutnya air. Tak tampak dalam kebijakan “pembangunan” seperti tercantum dalam APBD. Faktor resiko bencana belum masuk dalam pertimbangan dan penyusunan APBD itu.

Kenapa suatu daerah bisa kena banjir atau banjir bandang? Seringkali kita baca atau dengar pendapat pasca banjir, termasuk dari kebanyakan pejabat eksekutif dan legislatif yang menyatakan hujan sebagai biang keladi, sebagai penyebab terjadinya banjir.

Ya, sangat sering kita mendengar hujan menjadi tertuduh sebagai penyebab suatu daerah dilanda banjir. Sepintas terlihat alasan itu benar, namun apakah betul demikian? Benar, hujan merupakan input dalam peristiwa banjir dan kejadian hujan itu di luar kuasa manusia. Lalu, salahkah hujan?

Lebih lanjut ada yang mengulas lebih, selain hujan, kerusakan hutan di hulu menjadi penyebab banjir bandang itu. Terlihat alasan ini lebih kuat, hujan ditambah hutan yang rusak menjadi penyebab banjir bandang. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu wilayah dengan hutan yang masih baik dan dengan luasan kawasan berhutan yang cukup akan mampu penampung dan penyimpan curah hujan (CH) menjadi air tanah. Hanya sekitar 0,1 – 10% saja dari CH yang akan mengalir langsung ke sungai atau menjadi aliran permukaan (run off), sedangkan 90 – 99,9% dari CH yang terjadi pada DAS yang baik akan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga peluang terjadinya banjir pada DAS yang masih baik akan sangat-sangat kecil kalau tidak boleh dibilang tidak ada.

Bagaiman dengan Kota Medan yang sangat sedikit ruang terbuka hijau dan daerah resapan airnya? Hasil analisa BPDAS Wampu Sei Ulau tahun 2011 terhadap kemampuan wilayah Kota Medan dalam meresapkan air kedalam tanah saat musim hujan rata-rata hanya 45%. Artinya, sebesar 55% curah hujan itu tidak bisa diresapkan ke dalam tanah, sehingga menjadi aliran permukaan saat hujan tersebut.

Oleh karena itu, sangat wajar, karena hutannya rusak, maka saat hujan pasti banjir menerjang. Pertanyaan lebih lanjut, benarkah salahnya hujan dan hutan yang rusak?

Saya mencermati, meneliti dan berdiskusi dengan banyak rekan terkait banjir dan banjir bandang ini. Jika kita cermati dengan seksama benarkah banjir karena hutan/tutupan vegetasi yang jumlahnya sangat sedikit (misalnya pada DAS Deli yang luas ril hutannya hanya sekitar 5 % dari luas keseluruhan DAS Deli)? Sehingga kita sering mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh tutupan vegetasi (hutan) yang sangat kecil dalam suatu DAS. Ini saya sebut sebagai pernyataan pertama.

Jika kita berhenti menganalisa hanya sampai disitu, maka kerusakan hutan di dalam DAS itu adalah sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Sekarang coba kita bertanya lebih dalam: apakah keberadaan tutupan bervegetasi yang kecil ini hanya suatu “pertanda/ fenomena /symtom” yang menunjukkan ada “masalah lain” di belakangnya? Sehingga bisa dikatakan bahwa ada permasalahan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja kelestarian DAS. Nah, ini saya sebut sebagai pernyataan kedua.

Jika kacamata analisis yang kita gunakan adalah pembahasan “non kelembagaan/non institusional” maka pernyataan pertama “tidak salah”. Namun jika dilihat/dicermati dari sudut pandang “kelembagaan/institusional” atau pernyataan kedua, maka pernyataan pertama kurang begitu tepat, kenapa?

Permasalahan rusaknya hutan, kecilnya tutupan vegetasi/hutan dalam suatu unit DAS itu melekat pada “behaviour/perilaku” individu, masyarakat, dan birokrasi. Jadi permasalahan tidak melekat pada benda (hutan ataupun DAS) namun pada perilaku.

Oleh karena itu, maka “fenomena banjir” yang merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan DAS disebabkan oleh perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat atau birokrasi yang ada di atas DAS tersebut. Kami menduga, bahwa “perilaku birokrasi” memberi andil paling besar dibanding aktor lainnya. Kenapa? Karena birokrasilah yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan segala aspek kegiatan yang ada di suatu wilayah DAS.

Program GERHAN yang telah menelan uang milayaran setiap tahun, namun gagal, penyebab utamanya adalah karena kegagalan di birokrasi. Sangat banyak atau sudah umum adanya, aparat birokrasi terjebak oleh jebakan administrasi (administration trap), hanya semata-mata memenuhi keabsahan administrasi. Bahkan lebih bahayanya lagi, birokrat takut berinovasi untuk kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan karena takut jika diperiksa “inspektorat” akan ada temuan yang tidak sesuai administrasi.

Nah, kalau sudah sampai disini, pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi perilaku individu, masyarakat dan birokrasi itu? Banyak yang mempengaruhi. Bisa Regulasi/UU/PP/Perda dll, bisa norma agama, ideologi atau bahkan kesepakatan bersama dari suatu masyarakat, koalisi tertentu, dan lainnya.

Langkah ke depan

Ingin banjir dan banjir bandang tak berulang di Sumatera Utara? Saya yakin, kita semua menginginkan itu. Oleh karena itu, perlu pembenahan mendasar terhadap perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat dan birokrasi dalam beraktivitas dan bersikap di atas wilayah DAS.

Dalam tataran kebijakan perlu disusun pedoman pengelolaan DAS di Sumatera Utara dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) sebagai payung apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di atas suatu unit DAS, apa kewajiban dan hak setiap para pihak yang terlibat. Perda itu juga harus merinci tanggung gugat dan ancaman pidana bagi siapa saja yang menyebabkan rusaknya wilayah DAS.

Kerjasama antara kabupaten atau kota yang terletak dalam satu hamparan DAS menjadi suatu keharusan/kewajiban, misalnya antara Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Seluruh DAS yang bagian wilayahnya mencakup Kota Medan, bagian hulunya terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Oleh karena itu, setelah perda perlu disusun Rencana Terpadu (RP) setiap unit DAS, misalnya RPDAS Deli yang didalamnya mengikat pemerintahan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo.

Langkah selanjutnya, harus ada edukasi baik berupa pendidikan, sosialisasi kepada segala pihak terkait melalui berbagai media, termasuk dalam aktivitas pendidikan sekolah sejak dini.

Ini bukan obat mujarab yang keberhasilannya seperti membalik telapak tangan. Namun perlu keseriusan, nafas panjang dan konsistensi dalam pelaksanaannya dari semua pihak, karena yang dilakukan adalah merubah perilaku. Bila itu kita lakukan, maka kegagalan program GERHAN tidak akan terulang sehingga lahan kritis akan terus berkurang, pengalihfungsian daerah resapan air menjadi permukiman tidak akan terjadi, dan berbagai perilaku buruk lainnya yang selama ini terjadi. Lebih lanjut, kondisi lingkungan suatu DAS akan pulih, sehingga dapat berfungsi kembali. Dan pada akhirnya bencana banjir bandang tak lagi menghantui penduduk di Sumatera Utara ini.

Semoga!

—-

*Dosen dan Peneliti bidang Ekologi dan Manajemen Hutan Tropika pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Read Full Post »

Keseimbangan hara merupakan salah satu faktor penting dalam produktivitas tanaman, termasuk tanaman kopi. Hal penting selanjutnya adalah pemeliharaan kesuburan tanah agar dapat berkelanjutan.

Apa dan bagaimana keseimbangan hara dan pengelolaan kesuburan tanah pada kebun kopi. Berikut file presentasi pada  Lokakarya Nasional “Keseimbangan hara dan pengelolaan kesuburan tanah berkelanjutan pada kopi arabika di Sumatera Utara dan Aceh” yang diselenggarakan pada 22 Mei 2012 di Fakultas Pertanian USU Medan

1. Menuju formula pemupukan kopi: pengalaman IFC

2. Pengelolaan kesuburan tanah berkelanjutan pada produksi kopi arabika

3. Pengelolaan lahan kopi arabika Gayo berbasis satuan lahan dan hubungannya dengan indikasi geografis

4. The impact of climate change on population of coffee crop pest and diseases in Northen Sumatera

5. Nutrition of coffee

6. Sekilas tentang Amarta II dan Rencana bagi PROJECT kopi arabika – SUMUT

Semoga bermanfaat

Read Full Post »

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) Vol. 20 No. 2, April 2012 yang diterbitkan oleh Wetland International Indonesia Programme banyak memberi informasi tentang lahan basah di Teluk Banten dan Nusa Tenggara Timur.  Hal ini terkait dengan salah satu kegiatan Wetlands International – IP yang difokuskan pada kedua wilayah tersebut melalui program Partner for Resilience (PfR).

Selengkapnya bisa diunduh pada WKLB Vol 20 No 2 (April 2012)

Selamat membaca dan berkontribusi

[Wetland.org]

Read Full Post »

2012, DOI: 10.1007/s12686-012-9650-5
Development and characterization of 15 polymorphic microsatellite loci in Sonneratia alba (Lythraceae) using next-generation sequencing

Abstract

A set of 15 new microsatellite loci was developed and characterized for the widespread mangrove tree species Sonneratia alba (Lythraceae) by using next-generation sequencing. Forty-eight S. alba samples from seven populations in the Indo-West Pacific region were genotyped; all loci were polymorphic, with the number of alleles ranging from three to eight. The mean observed heterozygosity per locus was 0.21 for a population from Sabah, Malaysia. No null allele or significant linkage disequilibrium was detected, indicating the robustness of the markers. Only one locus (SA103) showed deviation from Hardy–Weinberg equilibrium. As characterization of these microsatellite loci was done with samples covering most of the species’ distribution range, the markers can be applied to genetic diversity studies over the broad geographical range of the species.

Keywords:  Conservation – Diversity – Mangrove – Pyrosequencing – SSR

(Source: http://www.springerlink.com/content/q0319h1u96128738/)

Preview: http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd?code=q0319h1u96128738&size=largest

Read Full Post »

[diterbitkan pada harian Waspada, kolom opini, Jumat, 4 Mei 2012]

Banjir dan kekeringan silih berganti menghampiri kita setiap tahun. Saat musim hujan, hampir selalu disertai dengan banjir atau malah banjir bandang. Seperti tahun lalu, dua banjir besar melanda Kota Medan, tepatnya pada tanggal 6 Januari dan 1 April 2011. Korban harta, nyawa, rusaknya infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan kerugian ekonomi merupakan keniscayaan yang harus ditanggung karena bencana banjir itu.

Lalu, ketika kemarau tiba, air dari PDAM seret, macet dan mampet karena kesulitan air sumber bahan baku, jika pun ada, airnya sudah tercemar, sehingga perlu biaya lebih mahal dan waktu lebih lama untuk mengolahnya. Areal persawahanpun kering kerontang karena bendunganpun air menurun drastis akibat debit sungai yang jauh berkurang. Fenomena banjir atau banjir bandang dan kekeringan yang menerpa Kota Medan ini menunjukkan daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup Kota Medan dalam kondisi rusak atau kritis.

Meluruskan pemahaman tentang DAS

Seorang prosesor di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dalam satu seminar bertanya: “apakah itu DAS?” Pada slide sang profesor terpampang gambar sungai. Melihat para peserta hening, lalu, sang profesor itu berkata “hampir seluruh mahasiswa pascasarjana di kelas saya yang diantaranya banyak juga para pejabat daerah yang sedang studi lanjut itu menjawab DAS itu adalah sungai, seperti terpampang dalam slide itu.” Jelas jawaban itu, salah kata sang profesor.

Seorang pejabat kementerian yang menceritakan pengalamannya disorot tajam oleh anggota DPR yang terhormat di suatu rapat “mengapa usulan rehabilitasi lahannya ini di DAS lagi? Bukankah tahun lalu sudah di DAS, apakah tidak ada lahan lagi, selain DAS?” Nah ini, contoh anggota DPR yang merasa benar, namun lupa memahami undang-undang (UU) yang dibuat DPR dan pemerintah. Jika ditanyakan balik “kalau bukan di DAS, lalu rehabilitasi lahan dimana lagi, bapak/ibu anggota dewan yang terhormat?” Nah, loh.

Pada media massa juga sering melakukan kesalahan serupa, seperti “jangan membangun permukiman di DAS, nanti kebanjiran.” Atau ada kalimat lain “waspada banjir di musim penghujan, terutama bagi penduduk yang bermukim di sepanjang DAS.” Kalau bukan di DAS, lalu mau mendirikan permukiman dimana lagi?

Jadi, banyak yang mengira DAS itu adalah sungai atau daerah bantaran sungai, seperti dalam beberapa dialog dan publikasi contoh di atas. Kesalahan pemahaman terkait DAS itu hampir merata di sebagian besar lapisan kelompok sosial. Akibatnya banyak waktu dan energi terbuang percuma. Demikian pula, kesalahan pemahaman ini juga berdampak pada kesalahan dalam merencanakan program solusi terhadap permasalahan sebenarnya yang melekat pada DAS yaitu: banjir dan kekeringan.

Lalu apa sesungguhnya DAS itu? Kunci pertama untuk memahami DAS dengan benar adalah bahwa seluruh wilayah daratan termasuk sungai di dalamnya terbagi habis dalam unit-unit DAS. Hal ini secara jelas tertulis dalam UU No 7/2004 Pasal 1 yang menyatakan DAS adalah suatu wilayah  daratan  yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan  sungai dan anak-anak sungainya  yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Jadi, DAS itu tidak sama dengan sungai, atau bukan hanya sungai saja atau bukan pula hanya daerah bantaran atau kiri kanan sungai. Sungai, anak sungai, dan bantaran sungai itu hanya bagian dari suatu DAS. Sehingga, satu unit DAS itu terdiri dari (1) satu sungai utama yang mengalirkan airnya langsung ke laut, serta (2) anak-anak sungai yang airnya mengalir ke sungai utama tadi, dan (3) daerah daratan yang apabila hujan, air permukaan dan butiran erosi tanah atau benda apa saja yang dibawanya akan mengalir ke anak-anak sungai atau langsung ke sungai utama tersebut, sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sungai tersebut.

Setiap unit DAS diberi nama dengan nama sungai yang bermuara ke laut langsung. Misalnya DAS Deli, karena sungai Deli langsung bermuara ke laut. Bagaimana dengan daerah-daerah yang mengalirkan airnya ke sungai Babura? Daerah-daerah tersebut beserta sungai Baburanya merupakan bagian dari DAS Deli, yang diberi nama dengan Sub-DAS Babura. Atau dengan kata lain, sungai Babura itu merupakan anak dari sungai Deli. Mengapa? Karena air dari sungai Babura tidak bermuara langsung ke laut, namun bermuara ke sungai Deli.

Indikator kesehatan DAS

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu DAS yang baik (dengan hutan yang masih baik dan dengan luasan kawasan berhutan yang cukup) akan mampu penampung dan penyimpan curah hujan menjadi air tanah. Hanya sekitar 0,1 – 10% saja dari curah hujan yang akan langsung mengalir ke sungai atau menjadi aliran permukaan (run off), sedangkan 90 – 99,9% dari curah hujan yang terjadi pada DAS yang baik akan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga peluang terjadinya banjir pada DAS yang masih baik akan sangat-sangat kecil dibandingkan DAS yang rusak.

Demikian pula sebaliknya, bila DAS rusak maka kemampuannya dalam menampung dan menyimpan air hujan turun drastis. Ketika hujan terjadi, hampir seluruh air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan, mengalir ke sungai dalam waktu bersamaan. Meluap, dan jadilah air bah! Ini bukan bencana alam, tapi adalah bencana ekologis!

Penutupan hutan memegang peranan penting dalam pengaturan sistem hirologi, terutama “efek spons” yang dapat menyekap air hujan dan mangatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan menjaga aliran air di musim kemarau.  Fungsi tersebut akan hilang jika hutan di daerah DAS yang lebih tinggi hilang atau rusak. Di seluruh wilayah tropika, 90 % petani di dataran rendah tergantung pada kegiatan 10 % masyarakat yang tinggal di daerah hulu sungai.  Salah satu contoh penting di dunia adalah DAS Sungai Gangga, dimana 40 juta penduduk yang tinggal di pegunungan Himalaya mempengaruhi 500 juta penduduk di dataran rendah (MacKinnon et al,  1990).

Suatu DAS yang baik dengan tutupan vegetasi yang cukup dan bertingkat akan mencegah erosi tanah. Mengapa demikian? Erosi tanah secara alami terjadi bila tanahnya terbuka, sehingga ketika hujan, butiran-butiran air hujan akan memecahkan butiran tanah dan kemudian terbawa oleh aliran air hujan tersebut. Kehadiran hutan dan tutupan vegetasi lainnya yang tersusun secara bertingkat akan mengurangi energi kinetik butiran hujan sehingga butiran tanah tidak jadi pecah dan akhirnya erosi tanah tidak terjadi atau kecil sekali.

Pada DAS yang rusak, erosi tanah inilah yang menyebabkan sungai-sungai menjadi dangkal. Semakin terbuka lahannya dan tidak ada jalur hijau atau sabuk pengaman berupa tutupan vegetasi yang cukup di daerah bantaran sungai, maka erosi tanah akan langsung masuk sungai tanpa halangan dan pendangkalan sungai akan semakin cepat terjadi. Pada akhirnya, apabila ini terus berlangsung, hal ini akan menjadi salah satu faktor pemicu banjir pada musim penghujan, apalagi disertai konversi daerah resapan air menjadi daerah terbangun: permukiman, industri dan sejenisnya. Oleh karena itu, praktek pengelolaan lahan, sebagai akibat kebijakan pengelolaan lahan sangat berperan penting terjadi atau tidaknya pendangkalan sungai dan banjir.

Inilah salah satu alasan kenapa dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup (pasal 17 ayat 5). Namun ironinya di bagian utara Sumatera Utara, hanya 4 dari 20 unit DAS yang luas tutupan hutannya yang memenuhi syarat UU No 26 tahun 2007 itu. Ini adalah buah kebijakan pengelolaan lahan yang hanya mencari keuntungan ekonomi atau PAD semata tanpa mempertimbangkan faktor resiko. Misalnya, lahan basah dikasih izin untuk permukiman. Sehingga wajar, banjir dan kekeringan silih berganti datang setiap tahunnya.

Salah satu indikator utama DAS yang sehat adalah dari ketersediaan air, baik jumlah, distribusi (menurut waktu dan ruang) maupun kualitas airnya. Pada DAS yang sehat, air akan tersedia sepanjang tahun, demikian pula debit air sungai akan mengalir sepanjang tahun tanpa perbedaan yang mencolok antara musim penghujan dan kemarau. Dengan demikian, banjir tidak hadir pada musim penghujan, dan sebaliknya kekeringan tidak menerpa di masa kemarau. Kondisi ini juga menunjukan kinerja pengelolaan DAS berjalan secara baik.

Bagaimana di wilayah anda, pembaca?

Read Full Post »