Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Opini’ Category

Tsunami, Teknologi Early Warning System dan Kearifan Masyarakat Lokal

Onrizal

 

Ketika malam memasuki peraduan pada 25 Oktober 2010, gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan samudra Hindia. Awalnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan teknologi Early Warning System (EWS) yang dikelolanya mengingatkan gempa tersebut berpotensi tsunami. Penduduk kota Padang dan sekitarnya segera mengungsi. Setelah sekitar 1 jam, peringatan tsunami diumumkan BMKG berakhir karena tsunami tidak terjadi.

Namun apadaya, ketika peringatan tsunami berakhir oleh BMKG, saudara kita di Mentawai justru sedang bergulat melawan terjangan gelombang tsunami. Namun pemerintah selama hampir 24 jam tidak mempunyai informasi yang akurat dan tepat mengenai apa yang sesungguhnya terjadi (kompas.com, 30/10/2010). Tsunami kembali membawa duka. Lebih dari 400 nyawa penduduk Kepulauan Mentawai melayang, ratusan belum ketemu dan ribuan menjadi pengungsi.

Lalu, ada apa dengan teknologi EWS atau sistem peringatan dini yang dikelola BMKG itu?

Teknologi EWS: Sejarah dan Track Recordnya

Setelah beberapa peristiwa tsunami menelan cukup banyak korban jiwa, pada tahun 1949 Amerika Serikat membentuk Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) di Honolulu, Hawaii. Pusat peringatan dini tersebut tersambung dengan jaringan pusat-pusat pencatat gempa secara internasional di Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Philipina, Fiji, Cilie, Hongkong, New Zealand dan Samoa.

Bolt dalam bukunya Eartquake, a primer (1978) antara lain menulis ketika tanggal 22 Mei 1960 gempa besar di lepas pantai Chile dan kemudian PTWC mengingatkan tsunami segera terjadi, namun masyarakat Hawaii mengabaikan dan ternyata 10 jam kemudian gelombang tsunami benar datang, sehingga menewaskan 61 orang. Demikian juga pada tanggal 28 Maret 1964 ketika gempa besar di teluk Alaska, dan PTWC juga memperingatkan akan terjadi tsunami, namun lagi-lagi masyarakat pantai California juga mengabaikan dan ternyata 4,5 jam berikutnya tsunami menerjang yang menewaskan 120 orang. Hal ini terjadi karena sebelumnya banyak alarm palsu dari PTWC, sehingga masyarakat mengacuhkan peringatan yang diberikan.

Pada tahun 2003, ke dalam sistem pemantauan tsunami tersebut ditambahkan detektor-detektor canggih di lautan yang terpasang pada pelampung-pelampung yang dijangkar ke dasar laut yang secara terus menerus mengirimkan berbagai data metereologi dan tekanan gelombang laut yang terjadi di atasnya ke PTWC. Dalam skenarionya, begitu suatu gempa besar tercatat, hal ini langsung dibertahukan ke PWTC. Apabila berbagai analisis yang dilakukan dalam sekejap waktu mengindikasikan adanya kemungkinan akan terjadi suatu tsunami, PTWC secara resmi mengeluarkan peringatan dan pejabat setempat segera mengumumkannya kepada publik lewat radio, televisi dan pengeras-pengeras suara.

Meskipun demikian, M. Eliot menulis sebuah artikel pada majalah TIME 10 Januari 2005 yang menyajikan data yang sangat mengkawatirkan, dimana selama 56 tahun PWTC beroperasi tingkat keberhasilannya ternyata sangat rendah sekali, dimana 75% dari peringatan yang dikeluarkan itu palsu. Artinya tsumani yang dikira akan terjadi ternyata tidak muncul dan evakuasi penduduk (yang biayanya tidak sedikit) menjadi sia-sia.

Teknologi EWS di Indonesia

Sementara itu, teknologi EWS di Indonesia belum pernah ada sampai peristiwa tsunami besar di akhir tahun 2004, meskipun pelbagai kejadian tsunami sebelumnya telah menelan korban jiwa dan harta yang juga besar. Hasil penelusuran Pratikto dkk (1998) menunjukkan bahwa tsunami yang melanda Flores pada tahun 1992 memakan 1918 korban jiwa, dan demikian juga dengan tsunami yang menerpa Biak tahun 1996 yang melenyapkan 104 jiwa.

Berbagai hasil penelitian telah mengabarkan betapa ancaman tsunami begitu nyata di wilayah pantai Indonesia, dan itu sudah disampaikan jauh sebelum tsunami 26 Desember 2004 tersebut. Para ahli juga telah merekomendasikan pentingnya dilakukan upaya mengurangi dampak tsunami.

Namun, peringatan ilmiah itu baru mendapat respon yang memadai dari pihak pemerintah Indonesia setelah tsunami 26 Desember 2004 dengan korban yang tercatat terbesar dalam sejarah. Dengan dukungan dunia Internasional, pemerintah Indonesia kemudian membangun teknologi EWS.

Mengapa butuh bantuan dan dukungan dunia Internasional? Salah satu alasan utamanya adalah teknologi EWS tersebut sangat mahal dan belum sepenuhnya kita kuasai.

Setelah pemasangan teknologi EWS setelah tsunami Aceh, nah, untuk pertama kalinya sirine dari teknologi EWS di NAD menyalak pada Senin 4 Juni 2007 tanpa ada gempa yang mendahuluinya. Demikian pula dengan teknologi EWS yang terpasang di pantai barat Sumatera Barat juga tak mampu mendeteksi tsunami terayar di Mentawai. Akibatnya korban nyawa tak terelakkan.

Alam Takambang Jadi Guru

Ketika banyak korban nyawa melayang di Aceh saat tsunami 26 Desember 2004, namun sangat sedikit korban nyawa di pulau Simeulue yang sangat dekat dengan pusat gempa dan tsunami. Mengapa bisa demikian? Rupanya, mereka memiliki pengetahuan/kearifan lokal yang telah terbukti menyelamatkan dan mengurangi dampak tsunami. Pengetahuan gejala alam tentang tsunami telah dikenal lama dan secara turun temurun diwariskan.

Penulis juga menemukan pengetahuan yang sama pada masyarakat Lahewa di pantai utara Nias, sehingga mereka juga selamat dari hantaman tsunami. Namun ironisnya, pengetahuan tersebut belum dimiliki oleh masyakat di pantai barat Nias, sehingga banyak korban nyawa di pantai barat Nias tersebut, padahal mereka berada dalam satu pulau yang tidak terlalu besar.

Kabar terbaru dari tsunami Mentawai hampir mirip dengan kondisi Nias. Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, sebagaimana dikutip kompas 1 Nov 2010 menyatakan bahwa rumah-rumah di sebuah perkampungan di Kecamatan Pagai Selatan rata dengan tanah, tetapi seluruh warganya selamat dari hantaman tsunami. Masyarakat di kampung bisa selamat dari hantaman gelombang tsunami karena saat terjadi gucangan gempa dibunyikan kentungan oleh kepala sukunya. Begitu mendengar kentungan, warga langsung lari ke arah perbukitan. Namun kearifan itu tak dimiliki oleh sebagian kampung lainnya di Kepulauan Mentawai.

Masyarakat di tiga wilayah tersebut yang selamat dari tsunami dengan pengetahuan yang turun temurun dari tetua mereka. Pengetahuan seperti itu dikenal dengan interpretasi lingkungan, yakni mengenal gejala alam dan keterkaitannya sehingga bisa diambil sikap dan tindakan yang tepat atau dalam kamus orang minang disebut dengan Alam Takambang Jadi Guru.

Penutup

Kini, kearifan lokal masyarakat pulau Simeulu, Aceh, masyarakat Lahewa di pesisir utara Nias dan masyarakat di salah satu perkampungan di Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai dalam mendistribusikan dan menurunkan pengetahuan tentang tsunami perlu dipelajari lalu diadopsi pada daerah lain yang juga rawan dilanda tsunami. Interpretasi lingkungan menjadi bagian pendidikan, baik formal maupun non-formal. Sementara muatannya disesuaikan dengan objek sasaranya.

Ketika kesadaran dan pengetahuan interpretasi lingkungan menjadi kesadaran dan pengetahun umum masyarakat serta ketaatan pembangunan dengan tata ruang yang berbasis ilmiah dilakukan, maka dampak bencana akibat gempa dan tsunami, insya Allah, bisa diminimalisir tanpa harus tergantung pada teknologi “canggih” dan mahal.

Semoga.

Advertisements

Read Full Post »

Tahun 2003, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN atau GNRHL). Mengapa program dicanangkan? Salah satu alasan utamanya adalah besarnya laju kehilangan hutan Indonesia, yakni rata-rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1,7 juta ha per tahun. Akibatnya, secara nasional, pada tahun 2000 sebagaimana dilaporkan INTAG terdapat 24.693.773 ha lahan kritis di dalam kawasan hutan di Indonesia.

Sebagian besar (65% atau 16.100.356 ha) lahan kritis tersebut terletak di kawasan produksi sebagai akibat praktek ekspolitasi yang tidak baik dan sisanya (35% atau 8.594.417 ha) terletak di kawasan lindung yang umumnya kibat perambahan. Bila ditambahkan lahan kritis di luar kawasan hutan, tentu luas lahan kritis secara nasional akan semakin besar. Salah satu dampak yang dirasakan dengan semakin meluasnya lahan kritis adalah semakin sering dan parahnya bencana, seperti banjir di musim penghujan dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

Sejatinya, GERHAN ini merupakan gerakan moral secara nasional yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS-DAS prioritas. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan DAS yang rusak, sehingga berfungsi optimal dan lestari. Pertanyaannya saat ini setelah 9 tahun GERHAN dilaksanakan adalah apakah secara substasi mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan RHL dan kemudian lahan kritis mulai menuju pemulihan?

Bagaimana lahan kritis dan GERHAN di Sumatera Utara? Sumatera Utara memiliki 71 unit DAS di Sumatera Utara (lihat Peta 1), yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun.

Bila berkaca pada UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka sangat sedikit DAS di Sumatera Utara yang memenuhi syarat minimal yang dinyatakan UU tersebut (lihat Peta).

Bagaimana kondisi hutan riil di lapangan? Pada SWP DAS Wampu Sei Ular, hanya 20% (4 dari 20 unit DAS) saja yang tutupan hutannya yang memenuhi persyaratan minimal UU No. 26 tahun 2007 tersebut, yakni DAS Batang Serangan, DAS Besitang, DAS Singkil dan DAS Wampu. Keempat unit DAS yang luas hutan memenuhi syarat minimal UU tersebut adalah DAS yang bagian hulunya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). DAS Deli yang melewati Kota Medan, tutupan hutannya hanya 5,21% jauh dari syarat minimal 30% (lihat Grafik).

Meskipun Program GERHAN telah dilaksanakan di Sumatera Utara, namun belum mampu menghadang laju kerusakan hutan dan lahan, sehingga jumlah lahan kritis terus bertambah. Pada akhir tahun 2010, Ir. G. Siboro yang saat itu menjabat sebagai Kepala BP DAS Wampu Sei Ular dalam presentasinya berjudul “Quovadis Pengelolaan DAS di Sumatera Utara” antara lain menginformasikan bahwa lahan kritis di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah 1.665.908,68 ha, dan pada tahun 2010 menjadi 2.471.246,61 ha. Sehingga dalam kurun waktu 2004-2010, terdapat penambahan lahan kritis sebesar 805.337,93 ha atau dengan laju rata-rata penambahan lahan kritis di Sumatera Utara adalah 134.222,99 ha/tahun.

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Utara adalah 85.047,77 ha selama 5  tahun atau rata-rata sebesar 17.009.55 ha setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan asumsi super ekstrim bahwa tidak ada penambahan lahan kritis lagi, maka dibutuhkan waktu  145 tahun untuk merehabilitasi  lahan kritis di Sumatera Utara.

Kita bersama melihat sebuah ironi, disaat Program GERHAN yang dilaksanakan untuk memulihkan sumberdaya hutan dan lahan, namun fakta yang terjadi adalah lahan kritis semakin bertambah. Inilah kondisi paradoks yang terjadi. Apakah akar permasalahan sesungguhnya?

Akar masalah kerusakan DAS

Salah satu penyebab utama mengapa luasan lahan kritis terus bertambah meskipun program GERHAN dilaksanakan adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang masih bersifat eksploitatif, seperti konversi hutan menjadi peruntukan lainnya. Sangat sering, aspek ekologis dikesampingkan dalam pengelolaan SDA, dikalahkan oleh aspek ekonomis jangka pendek. Hal ini juga terlihat pada usulan revisi RTRWP Sumatera Utara yang menurut Ir. G Siboro yang tidak berbasis DAS, namun berorientasi pada eksploitasi.

Kebijakan lain sebagai penyebab semakin bertambahnya lahan kritis adalah banyaknya perizinan penebangan hutan tanpa pertimbangan dan perlindungan hutan. Kita juga banyak melihat, kawasan resapan air, dikonversi menjadi permukiman. Dan itu patut diduga dilakukan dengan izin resmi dari pihak pemerintah yang seharusnya menegakkan aturan.

Tahukah kita, kebijakan eksploitatif yang berorientasi keuntungan ekonomi jangka pendek itu akan merugikan secara ekologis? Salah satu contoh kita ambil DAS Deli yang sebagian wilayahnya mencakup Kota Medan. Salah satu hasil penelitian skripsi mahasiswa Kehutanan USU ( Butarbutar, 2010) menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pencegah banjir dengan metode kontingensi (willingness to pay) di DAS Deli adalah sekitar Rp 128 milyar setiap tahunnya. Lalu nilai ekonomi berupa biaya pengendalian banjir di DAS Deli adalah sekitar Rp 17 milyar setahun. Itu baru nilai ekonomi hutan dari sebagian kecil aspek ekologis, yakni pencegah banjir. Belum lagi kita menghitung nilai ekonomi hutan dari bagian aspek ekologis lainnya.

Sekarang mana yang lebih untung, keuntungan ekonomi dengan mengkonversi hutan yang ada menjadi penggunaan lain atau mempertahankan hutannya agar banjir dapat dicegah? Inilah salah satu faktor resiko yang belum dimasukkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD!

Jadi terlihat jelas, akar utama kerusakan DAS adalah terletak pada “behaviour/perilaku” individu, masyarakat, dan birokrasi. Permasalahan tidak melekat pada benda (hutan ataupun DAS) namun pada perilaku. Oleh karena itu, fenomena semakin bertambahnya lahan kritis dan rusaknya DAS adalah disebabkan oleh perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat atau birokrasi yang ada di atas DAS tersebut.

Kami patut menduga, bahwa “perilaku birokrasi” memberi andil paling besar dibanding aktor lainnya. Kenapa? Karena birokrasilah yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan segala aspek kegiatan yang ada di suatu wilayah DAS. Dampaknya sekarang yang kita lihat adalah, laju pertambahan lahan kritis jauh melebihi kemampuan kita dalam merehabilitasi lahan yang rusak. Sehingga dampaknya adalah DAS semakin kritis dan bencana ekologis akan semakin sering berulang, misalnya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Ragam perilaku kita yang merusak DAS

Bagaimana hasil perilaku kita di atas DAS? Pada bagian hulu DAS, yang seharusnya kita konservasi agar dapat melindungi tata air dan mencegah erosi, malah banyak dijadikan lahan budidaya. Parahnya lagi, praktek budidaya yang dilakukan justru semakin memicu meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah, sehingga memperbesar potensi banjir dan mempercepat kehilangan kesuburan tanah.

Praktek pembakaran hutan dan lahan masih menjadi “budaya”, misalnya di daerah dataran tinggi Toba. Hal ini mengurangi kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap air ke dalam tanah, hilangnya keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, praktek ini merugikan secara ekonomi dan ekologi bagi kehidupan kita dan lam sekitar.

Sangat susah, saat ini, kita menjumpai hulu DAS yang masih berupa hutan yang alami. Adakalanya hutan dalam kawasan lindung sekalipun, banyak yang dirambah. Pada hulu DAS yang masih dapat dipertahankan dengan baik, air jernih dan bersih terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah di bawahnya.

Beralih ke bagian tengah suatu DAS yang umum dijadikan areal budidaya, masih sangat banyak kita temukan praktek budidaya yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Salah satunya adalah keberadaan sempadan sungai. Keppres 32 tahun 1990 telah mengamatkan, misalnya pada pasal 16 menyatakan sempadan sungai (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman, dan (b) untuk sungai di kawasan permukian berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Bagaimana praktek di lapangan? Banyak areal budidaya, seperti kebun, persawahan dan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tidak memiliki jalur hijau sebagai sabuk pengaman. Hal ini memicu erosi tebing sungai dan juga erosi tanah dari kegiatan budidaya langsung masuk ke sungai, sehingga sungai semakin cepat dangkal.

Selain itu, banyak lahan-lahan resapan air yang diberi izin untuk dijadikan kawasan permukiman, sehingga menjadi langganan banjir setiap tahun. Mengapa? Karena memang dibagun di tempat air “parkir”.

Pada bagian hilir DAS, umumnya berupa kawasan permukiman atau perkotaan. Banyak kota yang tidak tertata dengan baik, termasuk tanpa mempertimbangkan resiko banjir. Rasio daerah terbangun dengan daerah terbuka hijau banyak diabaikan. Banyak halaman yang justru malah dibeton! Hal ini sangat mengurangi kapasitas tanah dalam meresapkan air hujan.

Pada daerah perkotaan, seperti Medan, banyak kita temui reklamasi bantaran sungai, sehingga semakin mempersempit badan sungai. Sampah yang dibuang langsung ke sungai telah menjadi pemandangan sehari-hari, seolah-olah sungai adalah tempat pembuangan sampah. Termasuk kemudian adalah sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri yang mungkin tanpa “kontrol” atau ada permainan antara oknum pabrik dengan oknum pengawas. Jadilah sungai kita kotor, tercemar, bau dan sebagainya. Sampai-sampai ikan sapu-sapu saja mati, seperti diberitakan beberapa waktu lalu, padahal mereka sangat tahan terhadap pencemaran. Tidak kah ini menyadarkan kita, bahwa perilaku kita sudah sangat merusak dan merugikan?

Banjir rob kini telah menjadi langganan masyarakat Belawan, hampir setiap bulan ketika bulan perdani tiba. Lebih kurang 5 hari setiap bulannya. Dulu, sangat jarang mereka terkena banjir rob, yakni banjir akibat pasang tinggi air laut. Mengapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah semakin rusaknya atau hilangnya hutan mangrove di daerah pasang surut pantai. Padahal lahan mangrove yang masih bagus, menurut hasil penelitian Prof Cecep Kusmana dari IPB Bogor, mampu mengikat air pasang dengan perbandingan volume 1 : 15. Oleh karena itu, sangat jarang daerah di belakang hutan mangrove yang masih baik yang mengalami banjir rob.

Potret kerusakan lingkungan akibat perilaku kita yang merusak di atas DAS telah menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, ekologi, kesehatan serta berbagai sendi kehidupan kita. Akankah kita tetap begini terus, atau mau secara bersama-sama bergerak merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kita harus menempuh jalur struktural dan non-struktural, formal, non formal maupun informal, karena merubah perilaku bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak bisa! Mari duduk bersama dan bergerak bersama dengan rencana yang kita sepakati bersama.

***

Onrizal

Dosen dan Peneliti pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

[Harian Waspada, 5 Juni 2012, Halaman B2, Liputan Khusus]

Read Full Post »

[diterbitkan pada harian Waspada, kolom opini, Jumat, 4 Mei 2012]

Banjir dan kekeringan silih berganti menghampiri kita setiap tahun. Saat musim hujan, hampir selalu disertai dengan banjir atau malah banjir bandang. Seperti tahun lalu, dua banjir besar melanda Kota Medan, tepatnya pada tanggal 6 Januari dan 1 April 2011. Korban harta, nyawa, rusaknya infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan kerugian ekonomi merupakan keniscayaan yang harus ditanggung karena bencana banjir itu.

Lalu, ketika kemarau tiba, air dari PDAM seret, macet dan mampet karena kesulitan air sumber bahan baku, jika pun ada, airnya sudah tercemar, sehingga perlu biaya lebih mahal dan waktu lebih lama untuk mengolahnya. Areal persawahanpun kering kerontang karena bendunganpun air menurun drastis akibat debit sungai yang jauh berkurang. Fenomena banjir atau banjir bandang dan kekeringan yang menerpa Kota Medan ini menunjukkan daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup Kota Medan dalam kondisi rusak atau kritis.

Meluruskan pemahaman tentang DAS

Seorang prosesor di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dalam satu seminar bertanya: “apakah itu DAS?” Pada slide sang profesor terpampang gambar sungai. Melihat para peserta hening, lalu, sang profesor itu berkata “hampir seluruh mahasiswa pascasarjana di kelas saya yang diantaranya banyak juga para pejabat daerah yang sedang studi lanjut itu menjawab DAS itu adalah sungai, seperti terpampang dalam slide itu.” Jelas jawaban itu, salah kata sang profesor.

Seorang pejabat kementerian yang menceritakan pengalamannya disorot tajam oleh anggota DPR yang terhormat di suatu rapat “mengapa usulan rehabilitasi lahannya ini di DAS lagi? Bukankah tahun lalu sudah di DAS, apakah tidak ada lahan lagi, selain DAS?” Nah ini, contoh anggota DPR yang merasa benar, namun lupa memahami undang-undang (UU) yang dibuat DPR dan pemerintah. Jika ditanyakan balik “kalau bukan di DAS, lalu rehabilitasi lahan dimana lagi, bapak/ibu anggota dewan yang terhormat?” Nah, loh.

Pada media massa juga sering melakukan kesalahan serupa, seperti “jangan membangun permukiman di DAS, nanti kebanjiran.” Atau ada kalimat lain “waspada banjir di musim penghujan, terutama bagi penduduk yang bermukim di sepanjang DAS.” Kalau bukan di DAS, lalu mau mendirikan permukiman dimana lagi?

Jadi, banyak yang mengira DAS itu adalah sungai atau daerah bantaran sungai, seperti dalam beberapa dialog dan publikasi contoh di atas. Kesalahan pemahaman terkait DAS itu hampir merata di sebagian besar lapisan kelompok sosial. Akibatnya banyak waktu dan energi terbuang percuma. Demikian pula, kesalahan pemahaman ini juga berdampak pada kesalahan dalam merencanakan program solusi terhadap permasalahan sebenarnya yang melekat pada DAS yaitu: banjir dan kekeringan.

Lalu apa sesungguhnya DAS itu? Kunci pertama untuk memahami DAS dengan benar adalah bahwa seluruh wilayah daratan termasuk sungai di dalamnya terbagi habis dalam unit-unit DAS. Hal ini secara jelas tertulis dalam UU No 7/2004 Pasal 1 yang menyatakan DAS adalah suatu wilayah  daratan  yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan  sungai dan anak-anak sungainya  yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Jadi, DAS itu tidak sama dengan sungai, atau bukan hanya sungai saja atau bukan pula hanya daerah bantaran atau kiri kanan sungai. Sungai, anak sungai, dan bantaran sungai itu hanya bagian dari suatu DAS. Sehingga, satu unit DAS itu terdiri dari (1) satu sungai utama yang mengalirkan airnya langsung ke laut, serta (2) anak-anak sungai yang airnya mengalir ke sungai utama tadi, dan (3) daerah daratan yang apabila hujan, air permukaan dan butiran erosi tanah atau benda apa saja yang dibawanya akan mengalir ke anak-anak sungai atau langsung ke sungai utama tersebut, sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sungai tersebut.

Setiap unit DAS diberi nama dengan nama sungai yang bermuara ke laut langsung. Misalnya DAS Deli, karena sungai Deli langsung bermuara ke laut. Bagaimana dengan daerah-daerah yang mengalirkan airnya ke sungai Babura? Daerah-daerah tersebut beserta sungai Baburanya merupakan bagian dari DAS Deli, yang diberi nama dengan Sub-DAS Babura. Atau dengan kata lain, sungai Babura itu merupakan anak dari sungai Deli. Mengapa? Karena air dari sungai Babura tidak bermuara langsung ke laut, namun bermuara ke sungai Deli.

Indikator kesehatan DAS

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu DAS yang baik (dengan hutan yang masih baik dan dengan luasan kawasan berhutan yang cukup) akan mampu penampung dan penyimpan curah hujan menjadi air tanah. Hanya sekitar 0,1 – 10% saja dari curah hujan yang akan langsung mengalir ke sungai atau menjadi aliran permukaan (run off), sedangkan 90 – 99,9% dari curah hujan yang terjadi pada DAS yang baik akan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga peluang terjadinya banjir pada DAS yang masih baik akan sangat-sangat kecil dibandingkan DAS yang rusak.

Demikian pula sebaliknya, bila DAS rusak maka kemampuannya dalam menampung dan menyimpan air hujan turun drastis. Ketika hujan terjadi, hampir seluruh air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan, mengalir ke sungai dalam waktu bersamaan. Meluap, dan jadilah air bah! Ini bukan bencana alam, tapi adalah bencana ekologis!

Penutupan hutan memegang peranan penting dalam pengaturan sistem hirologi, terutama “efek spons” yang dapat menyekap air hujan dan mangatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan menjaga aliran air di musim kemarau.  Fungsi tersebut akan hilang jika hutan di daerah DAS yang lebih tinggi hilang atau rusak. Di seluruh wilayah tropika, 90 % petani di dataran rendah tergantung pada kegiatan 10 % masyarakat yang tinggal di daerah hulu sungai.  Salah satu contoh penting di dunia adalah DAS Sungai Gangga, dimana 40 juta penduduk yang tinggal di pegunungan Himalaya mempengaruhi 500 juta penduduk di dataran rendah (MacKinnon et al,  1990).

Suatu DAS yang baik dengan tutupan vegetasi yang cukup dan bertingkat akan mencegah erosi tanah. Mengapa demikian? Erosi tanah secara alami terjadi bila tanahnya terbuka, sehingga ketika hujan, butiran-butiran air hujan akan memecahkan butiran tanah dan kemudian terbawa oleh aliran air hujan tersebut. Kehadiran hutan dan tutupan vegetasi lainnya yang tersusun secara bertingkat akan mengurangi energi kinetik butiran hujan sehingga butiran tanah tidak jadi pecah dan akhirnya erosi tanah tidak terjadi atau kecil sekali.

Pada DAS yang rusak, erosi tanah inilah yang menyebabkan sungai-sungai menjadi dangkal. Semakin terbuka lahannya dan tidak ada jalur hijau atau sabuk pengaman berupa tutupan vegetasi yang cukup di daerah bantaran sungai, maka erosi tanah akan langsung masuk sungai tanpa halangan dan pendangkalan sungai akan semakin cepat terjadi. Pada akhirnya, apabila ini terus berlangsung, hal ini akan menjadi salah satu faktor pemicu banjir pada musim penghujan, apalagi disertai konversi daerah resapan air menjadi daerah terbangun: permukiman, industri dan sejenisnya. Oleh karena itu, praktek pengelolaan lahan, sebagai akibat kebijakan pengelolaan lahan sangat berperan penting terjadi atau tidaknya pendangkalan sungai dan banjir.

Inilah salah satu alasan kenapa dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup (pasal 17 ayat 5). Namun ironinya di bagian utara Sumatera Utara, hanya 4 dari 20 unit DAS yang luas tutupan hutannya yang memenuhi syarat UU No 26 tahun 2007 itu. Ini adalah buah kebijakan pengelolaan lahan yang hanya mencari keuntungan ekonomi atau PAD semata tanpa mempertimbangkan faktor resiko. Misalnya, lahan basah dikasih izin untuk permukiman. Sehingga wajar, banjir dan kekeringan silih berganti datang setiap tahunnya.

Salah satu indikator utama DAS yang sehat adalah dari ketersediaan air, baik jumlah, distribusi (menurut waktu dan ruang) maupun kualitas airnya. Pada DAS yang sehat, air akan tersedia sepanjang tahun, demikian pula debit air sungai akan mengalir sepanjang tahun tanpa perbedaan yang mencolok antara musim penghujan dan kemarau. Dengan demikian, banjir tidak hadir pada musim penghujan, dan sebaliknya kekeringan tidak menerpa di masa kemarau. Kondisi ini juga menunjukan kinerja pengelolaan DAS berjalan secara baik.

Bagaimana di wilayah anda, pembaca?

Read Full Post »

“Agar banjir bandang tak berulang, agar nyawa tak melayang sia-sia karena ketidak pedulian dan tak mau mengambil pelajaran”

*****

Saat itu bulan Ramadhan 1423H, bulan nan suci dan agung bagi kaum muslimin seluruh dunia. Pada tahun 1423H tersebut, awal Ramadhan terdapat di pekan akhir bulan Oktober 2003. Sebagaimana ungkapan lama dalam masyarakat, bulan yang berakhiran ber-ber, seperti September, Oktober, November dan Desember agar menyediakan ember. Kenapa ? Karena pada bulan yang berakhiran ber-ber tersebut adalah musim penghujan.

Ya, waktu itu di daerah Langkat Hulu, Sumatera Utara sedang berlangsung hujan lebat. Air hujan seolah-olah ditumpahkan dari langit, tidak ada hentinya selama beberapa hari terakhir saat itu. Hari itu Minggu tanggal 2 November 2003 bertepatan dengan dengan hari ke-8 bulan puasa (Ramadhan) 1423 H. Ketika takbir dan tahmid dikumadangkan dengan khusuk mengiringi sholat tarawih, tiba-tiba suara air bergemuruh di antara derasnya hujan, datang mendekat dan menerjang apa saja yang dilaluinya. Banjir bandang itupun menghantam Bukitlawang.

Musibah banjir bandang Bukitlawang itu juga menghantam kawasan wisata Bahorok di perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser. Air bah yang membawa segala macam material: kayu gelondongan, lumpur, pasir dan bebatuan menerjang semua yang berada di sepanjang Sungai Bahorok, sungai utama yang mengalir di Bukitlawang. Gelondongan kayu yang besar tersebut beserta material lainnya yang dibawa air bah menyergap semua yang berada di bantaran sungai. Rumah, pondok wisata, hotel yang tersebar di kiri kanan sungai itu pada ketinggian kurang dari 5 meter permukaan sungai saat normal hancur diterjang air bah.

Kejadian mencekam di malam hari sekitar pukul 20.30 wib itu telah merenggut 154 jiwa tewas atau hilang dari penduduk asli maupun wisatawan asing dan lokal. Hingga bulan Februari 2004 tercatat 80 orang dinyatakan tidak ditemukan jasadnya [1]. Inna lil lahi wa inna ilaihi rojiun.

*****

Akankah hujan terus menjadi tersangka, biang keladi terjadinya banjir bandang? Mengapa kita yang diberi akal tidak menggunakannya secara jujur dan objektif? Bukan kah alam telah memberi tanda? Dimana kita harus membangun permukiman, dimana yang berbahaya? Kitalah yang sering membuat kerusakan di muka bumi.

Kasus banjir di Bukitlawang antara lain dari berbagai publikasi dinyatakan karena hutan di hulunya di pergunungan Leuser banyak yang gundul akibat penebangan haram atau yang lebih dikenal dengan illegal logging dan perambahan [2, 3, 4] – meskipun banyak pihak yang memperdebatkan. Lalu, kayu gelondongan yang berserakan pasca banjir bandang itu berasal darimana?[5] Sementara di Jember dilaporkan hutan di pegunungan Argopuro yang merupakan daerah hulu dengan kelerengan yang cukup tajam juga dalam kondisi rusak. Sehingga ketika musim hujan, sisa hutan yang ada yang telah rusak tidak sanggup lagi menyimpan air dan menahan tanah dari erosi dan longsor. Maka air banjirpun membawa lumpur tanah.

Hasil penelitian Fakultas Kehutanan IPB dalam periode 1978 – 2004 [6] juga bisa menjelaskan hal tersebut. Pada areal berhutan lebat, laju erosi tertingginya hanya 0,02 ton/ha/th. Jika hutan lebat tersebut kemudian berubah menjadi semak belukar, maka laju erosinya meningkat menjadi 2,09 ton/ha/th atau meningkap hampir 105 kali lipat. Selanjutnya apabila menjadi lahan gundul tanpa vegetasi, maka laju erosinya meningkat secara spektakuler, yakni mencapai 514,00 ton/ha/th atau meningkat 25.700 kali lipat dari areal berhutan. Sangat bisa dibayangkan, betapa besar peluang banjir bandang membawa lumpur ketika hutan digunduli saat musim hujan.

Selanjutnya, pada tanah yang tidak stabil penebangan hutan menaikkan hampir lima kali kejadian longsor dan volume tanah yang longsor meningkat tiga kalinya. Pembuatan jalan untuk penebangan meningkatkan 50 kali pada kejadiaan longsor dan volume tanah yang longsor meningkat 30 kali [6]. Dengan demikian, hutan sangatlah penting untuk pengendaliaan tanah longsor.

Dari berbagai fakta dan kejadian serta hasil penelitian ilmiah, sudah sangat jelas kaitan kerusakan hutan dan lahan terhadap meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor.

Cukuplah bencana banjir dan tanah longsor tersebut sebagai penyadaran bagi kita semua. Jadilah bagian dari solusi, bukan menjadi bagian masalah. Lingkungan adalah milik bersama, mari jaga dan kelola lingkungan secara arif, bersama dan berkelanjutan untuk kemakmuran umat manusia sebagaimana tujuan penciptaannya.

Semoga kita bisa mengambil pelajaran!


[1] Brahmantyo, B. 2009. Mengenang kembali banjir bandang Bukitlawang Bahorok 2003-2009. Ekspedisi Geografi Indonesia 2009 Sumatera Utara. Bakosurtanal, Bogor, Hal. 88 – 89

[2] Ridho, P.G. 2003. Walhi: Banjir Bahorok akibat degradasi lingkungan. [http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/11/04/brk,20031104-80,id.html]

[3] Julianty. 2006. Menengok kembali peristiwa banjir bandang Bahorok – apa yang harus diperbaiki? Buletin Planolog 1: 12-17

[4] BAPPENAS dan BAKORNAS PB. 2006. Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana 2006-2009. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)

[5] Malley, F.C. 2004. Kataspora banjir Bahorok dan persekongkolan mengelabui publik. Intip Hutan edisi Juni 2004: 6-9

[6] Kusmana, C., Istomo, S. Wilarso, E.N. Dahlan, & Onrizal. 2004. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam pemulihan kualitas lingkungan. Makalah utama pada Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan, pada 4 Juni 2004 di Klub Rasuna, Ahmad Bakrie Hall, Jakarta

*Disarikan dari Onrizal. 2010. Ayat-ayat konservasi

Other link: http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/27/refleksi-banjir-bandang-bukitlawang/

Read Full Post »

Rasanya sulit mencari orang di bumi ini yang tak pernah minum kopi. Mungkin pembaca salah seorang penikmat kopi. Berbagai fakta manfaat kopi bagi kesehatan manusia telah banyak diungkap. Namun demikian, apakah kesukaan anda akan terus dapat dirasakan pada waktu-waktu mendatang seperti yang anda nikmati hari ini?

Secangkir kopi, selain enak menemani kita saat berdiskusi atau sambil kerja, juga merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Indonesia. Selain itu, kopi juga penting secara sosial yang menghangatkan hubungan di dalam masyarakat, mulai dari rumah, kedai tradisonal sampai kafe dan restoran dengan gaya moderen.

Mengapa kopi penting secara ekonomi dan sosial?

Berdasarkan statistik perkebunan, pada tahun 2009, terdapat 1.266.235 ha perkebunan kopi di Indonesia. Sebagian besar perkebunan kopi tersebut berupa perkebunan rakyat (1.217.506 ha atau 95,2%) dan sisanya perkebunan milik pemerintah (22.794 ha atau 1,8%) dan swasta (25.935 ha atau 2,0%). Hasil kopi yang dihasilkan perkebunan tersebut, selain dikonsumsi di dalam negeri, juga menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan, sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Tentunya dengan fakta ini, kopi penting sebagai sumber pendapatan petani dan juga pendapatan daerah dan negara.

Sumatera merupakan salah satu sentra penghasil kopi di dunia. Sudah sejak lama, pasar internasional mengenal kawasan di Sumatera bagian utara ini sebagai produsen kopi unggulan, yaitu (1) kopi Sidikalang yang berasal dari kebun kopi di dataran tinggi Dairi dan sekitarnya (Sumatera Utara), dan (2) kopi Gayo yang berasal dari kebun kopi di dataran tinggi Gayo, terutama yang tersebar di kabupaten seperti Aceh Tengah, Bener Merian, dan Gayo Luwes.

Daerah dataran tinggi Gayo dan Dairi serta sekitarnya, secara alami, baik faktor iklim dan geografisnya cocok untuk budidaya kopi. Namun dengan perubahan iklim yang telah terjadi, misalnya dalam bentuk meningkatnya suhu permukaaan bumi dan perubahan curah hujan, baik jumlah maupun distribusi akan berpengaruh pada produktivitas kopi.

Mengapa produktivitas kopi rentan terhadap perubahan iklim? Rupanya, tumbuhan kopi hanya dapat berproduksi optimal dalam kisaran suhu yang relatif sempit, yakni antara 18-20 oC (Witgens, 2009). Di kisaran suhu itu, meski kopi dapat tumbuh namun kemampuannya menghasilkan buah kopi jauh berkurang. Hasil penelitian Fakultas Pertanian USU bekerjasama dengan Conservation International Indonesia (Bakti et al, 2011) menunjukkan bahwa pada periode 2006-2010 di sentra penghasil kopi Dairi, suhu rata-rata berkisar 20,25 – 21,85 oC, sehingga sudah berada di luar kisaran suhu optimal berbuah dan berproduksi.

Hasil olahan data statistik Kabupaten Aceh Tengah dalam angka menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 sampai 2010 telah terjadi penurunan secara terus menerus produktivitas rata-rata kebun kopi per hektar, dari 0,83 ton/ha pada tahun 2007 menjadi hanya 0,52 ton/ha. Sementara buah kopi merupakan hasil yang sangat diharapkan oleh petani sebagai sumber pendapatannya.

Meskipun belum tersedia data serangan hama dan penyakit dalam kurun waktu yang lama, namun secara teori kehidupan hama dan penyakit kopi membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai, termasuk iklim. Nah, dengan demikian patut diduga perubahan iklim akan berpengaruh pada serangan hama dan penyakit tumbuhan kopi. Mengapa demikian? Hasil penelitian, seperti disampaikan oleh Zell (2004), Kovats et al. (2005), McMichael & Lindgren (2011), bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi perubahan sebaran beberapa vektor penyakit infeksi (seperti kutu pada daerah lintang yang lebih tinggi atau malaria menjangkau ke dataran yang lebih tinggi). Sehingga, perubahan iklim telah mempengaruhi kesehatan manusia.

Bagaimana hubungan antara perubahan iklim dengan produktivitas kopi? Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait perubahan iklim dengan perubahan penyakit pada manusia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, patut diduga perubahan iklim juga akan mempengaruhi populasi, keanekaragaman dan sebaran vektor penyakit dan hama tanaman kopi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas kopi. Akibat selanjutnya, hasil panen yang diperoleh petani tentu berkurang.

Dr Hasanuddin, ahli penyakit tumbuhan dari FP USU mengungkapkan perlunya antisipasi kemungkinan berubahnya status populasi dan serangan hama dan penyakit menjadi gangguan yang serius pada produktivitas kopi akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berkelanjutan terkait hama dan penyakit kopi kaitannya dengan berbagai faktor iklim, sehingga akan dapat diduga secara lebih tepat keterkaitan antara perubahan iklim terhadap kejadian dan tingkat serangan hama dan penyakit kopi.

 

Bumi makin panas, daerah yang sesuai untuk kebun kopi berubah!

Peningkatan suhu permukaan bumi sebagai salah satu bentuk perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfir, salah satunya adalah gas karbondiokasida (CO2). Secara global, konsentrasi gas CO2di atmosfir terus meningkat secara cepat, dari sekitar 285 ppm pada tahun 1880, terus mencapai 315 ppm pada tahun 1960, dan saat ini melebihi 390 ppm, seperti diungkap oleh peneliti NASA (Cole & McCarthy, 2012).

Bank Dunia tahun 2007 dan peneliti perubahan iklim lainnnya menyatakan bahwa kerusakan (degradasi) dan kehilangan (deforestasi) hutan menyumbang 20% sampai25% dari total emisi tahunan CO2 dunia, sehinga hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat nyata sebagai penyebab meningkatnya suhu global (global warming) sebagai salah satu bentuk dari perubahan iklim.

Sementara itu, hasil invetarisasi GRK Nasional oleh Bappenas tahun 2010 mendapat fakta bahwa 2/3 emisi GRK di Indonesia diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut serta konversi hutan, termasuk menjadi kebun kopi atau penggunaan lahan lainnya. Semakin tinggi emisi yang dilepas ke atmosfir, semakin tinggi perubahan suhu yang akan terjadi. Oleh karena itu, terlihat hubungan yang saling melingkar antara produksi kopi dengan perubahan iklim dan perilaku kita dalam menggunakan lahan. Lalu dengan demikian, upaya apa yang bisa kita lakukan?

 

Terry Hills, seorang peneliti Conservation International yang berbasis di Brisbane, Australia menyatakan bahwa kopi sangat rentan terhadap perubahan iklim, termasuk naiknya suhu sebagai akibat meningkatnya emisi GRK. Pada akhirnya areal yang sesuai untuk budidaya kopi di Sumatera bagian utara akan semakin sempit.

 

Tindakan lokal saat ini, dampaknya menyelamatkan kesempatan generasi berikutnya

Fakta ilmiah telah menjelaskan kepada kita bahwa peningkatan konsertrasi emisi GRK, termasuk gas karbon akibat berbagai aktivitas manusia telah memicu perubahan iklim, berubah naiknya suhu permukaan bumi serta berubahnya pola, jumlah dan distribusi curah hujan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mencegah (mitigasi) meningkatnya gas-gas GRK yang lepas ke udara.

Hills, antara lain menyarankan untuk menggunakan pohon naungan dalam budidaya kopi sebagai salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim. Hasil simulasi Terry Hills menunjukkan pemberian pohon naungan pada kebun kopi dapat menurunkan suhu mikro antara 3-4 oC. Selain itu, keberadaan pohon naungan akan mengurangi kecepatan angin, meningkatkan kelembaban udara, melindungi bunga dari curah hujan yang terus menerus, menghindari penurunan temperatur yang besar pada malam hari, menghindari puncak produksi dua tahunan dan membantu dalam pengelolaan hama/penyakit.

Hasil penelitian kami pada tahun 2010 dan 2011 di kebun kopi di dataran tinggi Gayo menunjukkan bahwa kapasitas kebun kopi untuk menyerap CO2 (karbon) dari udara dan menyimpannya dalam bagian tumbuhan masih dapat ditingkatkan menjadi dua kali dari kondisi budidaya kopi saat ini. Hal itu dapat dilakukan dengan pengaturan jenis dan jumlah pohon naungan.

Penambahan pohon naungan tersebut, selain dapat meningkatkan serapan dan simpanan karbon juga menghadirkan iklim mikro (suku) yang optimal bagi kopi untuk berbuah. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, karena kopinya semakin produktif dibandingkan yang diusahakan saat ini, juga petani mendapat sumber tambahan penghasilan dari berbagai jenis pohon pelindung penghasil buah komersial seperti alpukad, jeruk dan nangka.

Tentunya dengan berbagai perbaikan budidaya kopi, baik berupa aktivitas adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim, produktivitas kopi akan tetap terjaga. Apabila itu dilakukan, tentu generasi yang dapat menikmati kelezatan kopi akan semakin panjang.

Semoga…..!

Link lain: http://green.kompasiana.com/iklim/2012/04/20/akankah-perubahan-iklim-mengancam-kenikmatan-anda-minum-kopi/

 

Read Full Post »

Perubahan iklim: ancaman bagi kesehatan manusia

Perubahan iklim telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi sebagai dampak dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir (Alvarado & Wertz-Kanounnikoff, 2007). Sebagian besar ilmuwan iklim dunia menyatakan bahwa emisis GRK akibat akumulasi aktivitas manusia telah berkontribusi nyata pada peningkatan pemanasan global (IPCC, 2007). Hasil penelitian terbaru NASA (Cole & McCarthy,  2012) menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata global pada tahun 2011 merupakan yang terpanas kesembilan sejak tahun 1880. Temuan ini menjadi suatu trend dimana sembilan dari 10 tahun terpanas dalam catatan meteorologi telah terjadi sejak tahun 2000. Data ini juga menunjukkan suhu rata-rata di seluruh dunia meningkat 0,51 oC dibandingkan data baseline pertengahan abad ke-20.

Konsentrasi GRK secara terus-menerus meningkat dalam tempo yang cepat. Konsentrasi gas CO2 di atmosfir pada tahun 1880 sekitar 285 ppm. Pada tahun 1960, konsentrasi rata-ratanya mencapai 315 ppm dan saat ini melebihi 390 ppm (Cole & McCarthy, 2012). Boer (2004) menyatakan sekitar 270 (±30) giga ton karbon (Gt C) telah dilepas ke atmosfir selama periode 1850 – 1998. Hasil invetarisasi GRK Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2000 total emisi GRK Indonesia untuk tiga GRK utama (yaitu CO2, CH4 dan N2O) tanpa LULUCF (land use, land use change and forestry, yakni perubahan penggunaan lahan dan hutan serta kebakaran gambut) mencapai 594,738 Gg CO2e. Dengan memasukkan LULUCF, total emisi GRK Indonesia meningkat menjadi 1.415.988 Gg CO2e (SNC, 2010).

Sektor berbasis lahan pada tahun 2000 menyumbang emisi GRK sekitar 65% dari emisi nasional dan ini merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lain. Emisi sektor berbasis lahan tersebut berasal dari kegiatan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (land use change and forestry; LUCF) (47%), termasuk kegiatan pertanian (5%) dan kebakaran lahan gambut (13%). Selanjutnya, sektor energi menyumbang 23% dari total emisi GRK Indonesia. Sekitar 98% dari total emisi sektor energi berasal dari pembakaran bahan bakar, dan 51,5% berasal dari minyak bumi dan penyulingan gas, 18,2% dari transportasi, 12,2% dari produksi listrik, 7,4% dari perumahan dan 5,9% dari industri manufaktur dan konstruksi. Jumlah emisi sektor energi tersebut meningkat 25% pada tahun 2005 dibandingkan emisi tahun 2000. Sektor lainnya sebagai penyumbang emisi adalah industri dan limbah (SNC 2010). Oleh karena itu, terlihat bahwa sektor-sektor utama penyumbang emisi tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan kemudian diikuti oleh perilaku penduduk Indonesia.

Perubahan iklim telah mempengaruhi kesehatan manusia. Hal ini termasuk dampaknya terhadap perubahan sebaran beberapa vektor penyakit infeksi (seperti kutu pada daerah lintang yang lebih tinggi atau malaria di dataran tinggi) dan dampak cuaca ekstrim dan kejadian iklim yang terkait dengan kematian, kecelakaan dan kondisi kesehatan lainnya (Zell, 2004, Kovats et al., 2005, McMichael & Lindgren, 2011). Secara global, tingkat kerentanan manusia terhadap perubahan iklim antara lain dipengaruhi perbedaan geografis (misalnya kepadatan penduduk, letak dari garis equator) dan perilaku dalam kebijakan perubahan iklim (Kovats et al., 2005, Wiley, 2010, Samson et al., 2011).

Banyak penyakit menular yang sensitif terhadap kondisi iklim (Gambar 1). Suhu, curah hujan dan kelembaban mempengaruhi replikasi, pematangan dan kelangsungan hidup patogen, organisme vektor (jika ada), dan kisaran dan sebaran berbagai jenis hewan yang berperan sebagai perantara atau pembawa. Sebagai contoh, penyakit yang disebabkan oleh serangga ‘berdarah dingin’ yang sangat sensitif terhadap suhu (McMichael & Lindgren, 2011).

Gambar 1. Faktor iklim yang berpengaruh terhadap penyakit infeksi pada manusia (Human ID) melalui banyak jalur dan kompleksitas yang bervariasi (Sumber: McMichael & Lindgren, 2011)

Sebagai contoh, penyakit infeksi yang terpengaruh oleh perubahan iklim diantaranya adalah malaria, demam berdarah dengue (DBD) dan tubercolosis (TBC). Malaria disebabkan gigitan nyamuk malaria (sebagai vektor) yang mengandung parasit. Infeksi DBD terjadi melalui gigitan vektor berupa nyamuk Aedes spp. (misalnya nyamuk Ae. aegymti yang berkembang di daerah perkotaan di Indonesia dan Kamboja sampai daerah beriklim sedang seperti Nepal dan Argentina, dan nyamuk Ae. albopictus yang baik dari Asia tenggara sampai utara (Jepang dan Cina) sampai Amerika dan Eropa)  (Ng, 2011), sedangkan TBC disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tubercolosis (WHO, 2009, Alavi et al., 2011) yang tingkat kerentanannya antara lain dipengaruhi perubahan iklim (Ford et al., 2010).

Secara global, tantangan yang ditimbulkan oleh DBD telah meningkat secara tajam dalam tiga dekade terakhir, tanpa tanda-tanda mereda. Diperkirakan DBD mempengaruhi setidaknya 50-100 juta orang setiap tahun. Dengan lebih dari 124 negara endemik dengue, 3,6 milyar orang beresiko terinfeksi (WHO, 2012a). Lebih dari 70% dari mereka yang beresiko berada di kawasan Asia Pasifik yang mebuat wilayah ini menjadi pusat aktivitas dengue (Gambar 2) (Ng, 2011), termasuk Indonesia. Laporan WHO (2009) memperkirakan perubahan iklim berperan penting pada 3,8% kematian di seluruh dunia akibat DBD pada tahun 2004. Pada tahun 2009 prevelensi TBC secara global adalah sebesar 5.797.317 dan sebesar 292.754 (5,05%) terdapat di Indonesia (WHO, 2011) dengan sebaran seperti pada Gambar 3.

 Gambar 2. Sebaran DBD pada tahun 2011 menurut negara atau daerah yang beresiko terserang (Sumber: WHO, 2012b)

Gambar 3. Prakiraan sebaran tuberkolosis di seluruh dunia berdasarkan kasus baru tahun 2010 (Sumber: WHO, 2012c)

Bagaimana upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan penduduknya terkait dengan kerentanan terinfeksi penyakit dalam iklim yang berubah? Apakah data yang dimiliki cukup untuk mengambil kebijakan dan program aksi yang tepat, baik mitigasi ataupun adaptasi? Berdasarkan penelusuran penulis, pada tingkat regional dan nasional di Indonesia, masih sangat terbatas analisis sebaran dan perubahan berbagai penyakit yang terkait dengan perubahan iklim.

Lalu, …..?

Bagaimana kesiapan dan saranmu sahabat?


Read Full Post »


132616723711037711013261673011729766444

Gambar hutan mangrove yang mampu bertahan dari terjangan tsunami 26 Desember 2004 di pantai utara Aceh.

Ahad, 26 Desember 2004 sebuah waktu yang akan sangat sulit terhapus dari catatan masyarakat dunia. Ya, saat itu, gempa dahsyat yang diikuti tsunami besar memporak-porandakan kawasan pantai mulai dari Aceh, Nias, dan pantai-pantai lainnya di Asia yang menghadap Samudera Hindia sampai pantai timur Afrika. Tercatat lebih dari 200 ribu jiwa meninggal dan ratusan ribu lainnya hilang. Selain itu, infrastruktur berupa bagunan dan jalan hancur. Sebuah bencana dahsyat di akhir tahun 2004 itu, kini telah 7 tahun sudah.

Banyak pelajaran yang bisa diambil dari bencana itu. Salah satunya, adalah hutan mangrove dan hutan pantai yang diciptakan hidup di pesisir pantai berperan penting untuk melindungi manusia dan hasil karyanya dari daya rusak tsunami. Permukiman penduduk yang terletak di belakang hutan mangrove yang masih baik tidak mengalami kerusakan. Bukti lapangan ini menjadi fakta peranan hutan mangrove yang mampu meredam energi perusak tsunami.

13261679967148557681326168092870553774Salah satunya adalah hutan mangrove di Lahewa, Nias bagian utara. Dengan lebar sekitar 300 meter dari tepi pantai mampu menyelamatkan permukiman penduduk di belakangnya, meskipun rumah tersebut kebanyakan berupa rumah panggung, dengan dinding tepas dan atap nipah (Onrizal et al., 2009).

Hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional menunjukkan, hutan mangrove dan hutan pantai yang masih baik dan kompak dengan lebar 200 m dan kerapatan 30 pohon/100 meter persegi mampu melindungi pantai dari terjangan tsunami dengan mengurangi tinggi genangan sampai 70%, dan meredam energi tsunami juga sampai 70% dibandingkan pantai tanpa hutan mangrove atau hutan pantai.

Ayo, selamatkan hutan mangrove dan hutan pantai dari kerusakan! Serta, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan pantai yang rusak. Selamatkan hutan, sesungguhnya menyelamatkan kehidupan manusia! Mari.

1326169293840428150Gambar yang menjelasakan fungsi perlidungan hutan mangrove dan hutan pantai terhadap kawasan pantai dari terjangan tsunami (Tanaka et al. 2007)

 

(Tulisan sama di http://green.kompasiana.com/penghijauan/2012/01/10/7-tahun-tsunami-mangrove-yang-melindungi/). Ada saran sahabat?

 

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »