Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘hutan’

Eksplorasi Botani Hutan_2016

Eksplorasi botani hutan merupakan bagian dari kegiatan survey hutan yang bertujuan untuk menghimpun pengetahuan tentang flora pohon di hutan. Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 1917 yang dipelopori oleh Dr. Endert dan sampai sekarang telah terkumpul spesimen herbarium lebih dari 4.000 jenis pohon.

Bagi mahasiswa yang mengikuti praktikum topik ini secara khusus bertujuan untuk:

  1. Mengungkap kekayaan jenis tumbuhan suatu kawasan hutan
  2. Mengkoleksi spesimen herbarium seluruh jenis tumbuhan/pohon yang dijumpai dan membuat koleksi herbarium
  3. Mendeskripsikan seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai
  4. Mengidentifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai
  5. Menyusun kunci identifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai

Cara kerja praktek dan pelaporannya secara detil disajikan pada file berikut: Eksplorasi Botani Hutan_2016.

Panduan untuk penangan spesimen herbarium tersedia di sini.

Contoh laporan dapat mengacu ke artikel ini atau ini.

Selamat praktek dan semoga sukses.

Read Full Post »

Gambir

Gambir. Ya, gambir biasa digunakan untuk menemani makan sirih. Tradisi yang sudah sangat lama, meskipun kini mulai berkurang ya?

Gambir yang dimaksud dihasilkan dari tumbuhan gambir (Uncaria gambir (Hunter) Roxb.) yang merupakan tumbuhan perdu. Gambir yang digunakan untuk menemani makan sirih tersebut sebenarnya dalah getahnya yang telah kering yang sebelumnya diesktrak melalui perebusan.

 

Petani gambir di Desa Bongkaras di tepi Hutan Lindung Batuardan, Dairi menceritakan bahwa dalam setahun, tanaman gambir dapat dipanen sebanyak 3 s.d. 4 kali, atau sekali dalam 3 atau 4 bulan. Setiap panen saat ini dapat menghasilkan sekitar Rp. 12.500.000 per hektar dari gambir yang telah dikeringkan. Hasil yang cukup lumayan, bukan?

Persoalannya adalah tanaman gambir biasanya ditanam tanpa pohon peneduh, dan biasanya untuk perluasan kebun terlebih dahulu dengan menebang hutan alias mengkonversi hutan menjadi kebun gambir. Oleh karena tanaman ini ditanam di dataran tinggi, konversi hutan pada daerah demikian dapat memicu terganggunya fungsi hutan dalam pengaturan tata air dan pencegahan erosi dan tanah longsong. Sehingga perlu terobosan untuk mengurangi dampak negatif dari budidaya gambir selama ini. Ada ide atau solusi?

Picture1

Tanaman Gambir

Picture2Getah gambir yang sedang dikeringkan setelah diekstrak

Read Full Post »

UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DALAM PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN*

Cecep Kusmana1), Istomo1), Sri Wilarso1), Endes N. Dahlan1), dan Onrizal2)

1) Staf Pengajar Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
2) Staf Pengajar Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian USU, Medan

A. KONDISI HUTAN INDONESIA SAAT INI

Indonesia mempunyai kekayaan alam berupa hutan tropis yang sangat luas dan menempati urutan nomor tiga dari segi luasan setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Hutan tropis ini merupakan hutan yang unik dan memiliki biodiversitas yang sangat tinggi.

Tipe-tipe hutan di Indonesia berkisar dari hutan-hutan Dipterocarpaceae dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan monsun musiman dan padang savanna di Nusa Tenggara serta hutan non Dipterocarpaceae dataran rendah dan kawasan sub-alpin dan alpin di Papua. Indonesia juga memiliki hutan Mangrove seluas 3,7 juta hektar dan merupakan hutan mangrove terluas di dunia (Kusmana, 2002).

Hutan-hutan tersebut telah memberikan andil yang cukup besar terhadap Pembangunan dan Perekonomian Indonesia selama tigapuluh dekade terakhir ini, namun demikian akankah hutan-hutan yang dimiliki Indonesia masih memberikan sumbangan yang serupa terhadap kehidupan makhluk di bumi ini dimasa yang akan datang? Dibawah ini adalah gambaran kondisi hutan Indonesia sejak tahun 1950 hingga kini.

A.1. Kondisi Penutupan Lahan.

Pada tahun 1950, luas total lahan di Indonesia tercatat 193.700.000 ha, dimana sebagian besar (84% atau 162.290.000 ha) merupakan hutan (Hannibal, 1950 dalam FWI/GFW, 2001). Berdasarkan hasil perhitungan GFW dalam FWI/GFW (2001) diketahui bahwa pada tahun 1997 luas lahan di Indonesia adalah 189.702.068 ha atau berkurang sekitar 2%, dan luas hutan menjadi hanya 100.000.000 ha atau pengurangan luas hutan mencapai 39% dibandingkan dengan luas pada tahun 1950. Selanjutnya, Badan Planologi Kehutanan (2003) melaporkan bahwa sampai bulan Juni 2003, luas lahan dan hutan terus berkurang, dimana luas lahan dan hutan secara berturut-turut menjadi 187.783.000 ha dan 90.907.000 ha.

A.2. Degradasi Hutan

Hutan di Indonesia sudah mengalami tekanan-tekanan sejak tahun 1950, dan lebih meningkat lagi setelah diundangkannya UU PMA dan PMDN pada tahun 1970-an, dimana era dimulainya exploitasi hutan secara besar-besaran sebagai sumber devisa dalam rangka Pembangunan Nasional. Tekanan terhadap sumberdaya hutan semakin kencang akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh illegal logging, over cutting, perambahan yang disertasi pendudukan lahan hutan, serta adanya bencana alam seperti kebakaran hutan dan lain-lain. Tekanan terhadap sumberdaya hutan diperparah lagi pada saat era reformasi dan otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan RI, luas lahan sangat kritis dan lahan kritis pada akhir Pelita VI (awal tahun 1999/2000) seluas 23.242.881 ha terdiri dari 35 % dalam kawasan hutan dan 65 % luar kawasan hutan. Deforestasi hutan di Indonesia telah terjadi sejak tahun 1950, namun sejak tahun 1970-an deforestasi menjadi semakin besar dimana era penebangan hutan secara komersial dimulai secara besar-besaran. Antara tahun 1970-an dan 1990-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 dan 1,2 juta ha ( Sunderlin dan Resosudarmo, 1996 dalam FWI/GFW, 2001). Lebih lanjut, berdasarkan pemetaan hutan pada tahun 1999 oleh Pemerintah Indonesia menyimpulkan bahwa laju deforestasi rata-rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1.7 juta ha. Pulau-pulau yang mengalami deforestasi terbesar dalam kurun waktu tersebut adalah Sulawesi, Sumatera, Kalimanatan, yang secara keseluruhan kehilangan tutupan lahannya lebih dari 20 % (GoI/World Bank, 2000). Jika laju deforestasi berlangsung dengan kecepatan seperti tahun 1997 dan tidak ada usaha-usaha rehabilitasi, maka hutan dataran rendah non rawa akan lenyap dari Sumatera pada tahun 2005 dan Kalimantan setelah tahun 2010 (Holmes, 2000, dalam FWI/GFW, 2001).

Selengkapnya di Upaya rehabilitasi hutan…

* Karya tulis ini disampaikan pada Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2004 di Klub Rasuna, Ahmad Bakrie Hall, Jakarta

Read Full Post »

Tahun 2003, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN atau GNRHL). Mengapa program dicanangkan? Salah satu alasan utamanya adalah besarnya laju kehilangan hutan Indonesia, yakni rata-rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1,7 juta ha per tahun. Akibatnya, secara nasional, pada tahun 2000 sebagaimana dilaporkan INTAG terdapat 24.693.773 ha lahan kritis di dalam kawasan hutan di Indonesia.

Sebagian besar (65% atau 16.100.356 ha) lahan kritis tersebut terletak di kawasan produksi sebagai akibat praktek ekspolitasi yang tidak baik dan sisanya (35% atau 8.594.417 ha) terletak di kawasan lindung yang umumnya kibat perambahan. Bila ditambahkan lahan kritis di luar kawasan hutan, tentu luas lahan kritis secara nasional akan semakin besar. Salah satu dampak yang dirasakan dengan semakin meluasnya lahan kritis adalah semakin sering dan parahnya bencana, seperti banjir di musim penghujan dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

Sejatinya, GERHAN ini merupakan gerakan moral secara nasional yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS-DAS prioritas. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan DAS yang rusak, sehingga berfungsi optimal dan lestari. Pertanyaannya saat ini setelah 9 tahun GERHAN dilaksanakan adalah apakah secara substasi mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan RHL dan kemudian lahan kritis mulai menuju pemulihan?

Bagaimana lahan kritis dan GERHAN di Sumatera Utara? Sumatera Utara memiliki 71 unit DAS di Sumatera Utara (lihat Peta 1), yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun.

Bila berkaca pada UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka sangat sedikit DAS di Sumatera Utara yang memenuhi syarat minimal yang dinyatakan UU tersebut (lihat Peta).

Bagaimana kondisi hutan riil di lapangan? Pada SWP DAS Wampu Sei Ular, hanya 20% (4 dari 20 unit DAS) saja yang tutupan hutannya yang memenuhi persyaratan minimal UU No. 26 tahun 2007 tersebut, yakni DAS Batang Serangan, DAS Besitang, DAS Singkil dan DAS Wampu. Keempat unit DAS yang luas hutan memenuhi syarat minimal UU tersebut adalah DAS yang bagian hulunya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). DAS Deli yang melewati Kota Medan, tutupan hutannya hanya 5,21% jauh dari syarat minimal 30% (lihat Grafik).

Meskipun Program GERHAN telah dilaksanakan di Sumatera Utara, namun belum mampu menghadang laju kerusakan hutan dan lahan, sehingga jumlah lahan kritis terus bertambah. Pada akhir tahun 2010, Ir. G. Siboro yang saat itu menjabat sebagai Kepala BP DAS Wampu Sei Ular dalam presentasinya berjudul “Quovadis Pengelolaan DAS di Sumatera Utara” antara lain menginformasikan bahwa lahan kritis di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah 1.665.908,68 ha, dan pada tahun 2010 menjadi 2.471.246,61 ha. Sehingga dalam kurun waktu 2004-2010, terdapat penambahan lahan kritis sebesar 805.337,93 ha atau dengan laju rata-rata penambahan lahan kritis di Sumatera Utara adalah 134.222,99 ha/tahun.

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Utara adalah 85.047,77 ha selama 5  tahun atau rata-rata sebesar 17.009.55 ha setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan asumsi super ekstrim bahwa tidak ada penambahan lahan kritis lagi, maka dibutuhkan waktu  145 tahun untuk merehabilitasi  lahan kritis di Sumatera Utara.

Kita bersama melihat sebuah ironi, disaat Program GERHAN yang dilaksanakan untuk memulihkan sumberdaya hutan dan lahan, namun fakta yang terjadi adalah lahan kritis semakin bertambah. Inilah kondisi paradoks yang terjadi. Apakah akar permasalahan sesungguhnya?

Akar masalah kerusakan DAS

Salah satu penyebab utama mengapa luasan lahan kritis terus bertambah meskipun program GERHAN dilaksanakan adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang masih bersifat eksploitatif, seperti konversi hutan menjadi peruntukan lainnya. Sangat sering, aspek ekologis dikesampingkan dalam pengelolaan SDA, dikalahkan oleh aspek ekonomis jangka pendek. Hal ini juga terlihat pada usulan revisi RTRWP Sumatera Utara yang menurut Ir. G Siboro yang tidak berbasis DAS, namun berorientasi pada eksploitasi.

Kebijakan lain sebagai penyebab semakin bertambahnya lahan kritis adalah banyaknya perizinan penebangan hutan tanpa pertimbangan dan perlindungan hutan. Kita juga banyak melihat, kawasan resapan air, dikonversi menjadi permukiman. Dan itu patut diduga dilakukan dengan izin resmi dari pihak pemerintah yang seharusnya menegakkan aturan.

Tahukah kita, kebijakan eksploitatif yang berorientasi keuntungan ekonomi jangka pendek itu akan merugikan secara ekologis? Salah satu contoh kita ambil DAS Deli yang sebagian wilayahnya mencakup Kota Medan. Salah satu hasil penelitian skripsi mahasiswa Kehutanan USU ( Butarbutar, 2010) menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pencegah banjir dengan metode kontingensi (willingness to pay) di DAS Deli adalah sekitar Rp 128 milyar setiap tahunnya. Lalu nilai ekonomi berupa biaya pengendalian banjir di DAS Deli adalah sekitar Rp 17 milyar setahun. Itu baru nilai ekonomi hutan dari sebagian kecil aspek ekologis, yakni pencegah banjir. Belum lagi kita menghitung nilai ekonomi hutan dari bagian aspek ekologis lainnya.

Sekarang mana yang lebih untung, keuntungan ekonomi dengan mengkonversi hutan yang ada menjadi penggunaan lain atau mempertahankan hutannya agar banjir dapat dicegah? Inilah salah satu faktor resiko yang belum dimasukkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD!

Jadi terlihat jelas, akar utama kerusakan DAS adalah terletak pada “behaviour/perilaku” individu, masyarakat, dan birokrasi. Permasalahan tidak melekat pada benda (hutan ataupun DAS) namun pada perilaku. Oleh karena itu, fenomena semakin bertambahnya lahan kritis dan rusaknya DAS adalah disebabkan oleh perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat atau birokrasi yang ada di atas DAS tersebut.

Kami patut menduga, bahwa “perilaku birokrasi” memberi andil paling besar dibanding aktor lainnya. Kenapa? Karena birokrasilah yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan segala aspek kegiatan yang ada di suatu wilayah DAS. Dampaknya sekarang yang kita lihat adalah, laju pertambahan lahan kritis jauh melebihi kemampuan kita dalam merehabilitasi lahan yang rusak. Sehingga dampaknya adalah DAS semakin kritis dan bencana ekologis akan semakin sering berulang, misalnya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Ragam perilaku kita yang merusak DAS

Bagaimana hasil perilaku kita di atas DAS? Pada bagian hulu DAS, yang seharusnya kita konservasi agar dapat melindungi tata air dan mencegah erosi, malah banyak dijadikan lahan budidaya. Parahnya lagi, praktek budidaya yang dilakukan justru semakin memicu meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah, sehingga memperbesar potensi banjir dan mempercepat kehilangan kesuburan tanah.

Praktek pembakaran hutan dan lahan masih menjadi “budaya”, misalnya di daerah dataran tinggi Toba. Hal ini mengurangi kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap air ke dalam tanah, hilangnya keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, praktek ini merugikan secara ekonomi dan ekologi bagi kehidupan kita dan lam sekitar.

Sangat susah, saat ini, kita menjumpai hulu DAS yang masih berupa hutan yang alami. Adakalanya hutan dalam kawasan lindung sekalipun, banyak yang dirambah. Pada hulu DAS yang masih dapat dipertahankan dengan baik, air jernih dan bersih terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah di bawahnya.

Beralih ke bagian tengah suatu DAS yang umum dijadikan areal budidaya, masih sangat banyak kita temukan praktek budidaya yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Salah satunya adalah keberadaan sempadan sungai. Keppres 32 tahun 1990 telah mengamatkan, misalnya pada pasal 16 menyatakan sempadan sungai (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman, dan (b) untuk sungai di kawasan permukian berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Bagaimana praktek di lapangan? Banyak areal budidaya, seperti kebun, persawahan dan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tidak memiliki jalur hijau sebagai sabuk pengaman. Hal ini memicu erosi tebing sungai dan juga erosi tanah dari kegiatan budidaya langsung masuk ke sungai, sehingga sungai semakin cepat dangkal.

Selain itu, banyak lahan-lahan resapan air yang diberi izin untuk dijadikan kawasan permukiman, sehingga menjadi langganan banjir setiap tahun. Mengapa? Karena memang dibagun di tempat air “parkir”.

Pada bagian hilir DAS, umumnya berupa kawasan permukiman atau perkotaan. Banyak kota yang tidak tertata dengan baik, termasuk tanpa mempertimbangkan resiko banjir. Rasio daerah terbangun dengan daerah terbuka hijau banyak diabaikan. Banyak halaman yang justru malah dibeton! Hal ini sangat mengurangi kapasitas tanah dalam meresapkan air hujan.

Pada daerah perkotaan, seperti Medan, banyak kita temui reklamasi bantaran sungai, sehingga semakin mempersempit badan sungai. Sampah yang dibuang langsung ke sungai telah menjadi pemandangan sehari-hari, seolah-olah sungai adalah tempat pembuangan sampah. Termasuk kemudian adalah sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri yang mungkin tanpa “kontrol” atau ada permainan antara oknum pabrik dengan oknum pengawas. Jadilah sungai kita kotor, tercemar, bau dan sebagainya. Sampai-sampai ikan sapu-sapu saja mati, seperti diberitakan beberapa waktu lalu, padahal mereka sangat tahan terhadap pencemaran. Tidak kah ini menyadarkan kita, bahwa perilaku kita sudah sangat merusak dan merugikan?

Banjir rob kini telah menjadi langganan masyarakat Belawan, hampir setiap bulan ketika bulan perdani tiba. Lebih kurang 5 hari setiap bulannya. Dulu, sangat jarang mereka terkena banjir rob, yakni banjir akibat pasang tinggi air laut. Mengapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah semakin rusaknya atau hilangnya hutan mangrove di daerah pasang surut pantai. Padahal lahan mangrove yang masih bagus, menurut hasil penelitian Prof Cecep Kusmana dari IPB Bogor, mampu mengikat air pasang dengan perbandingan volume 1 : 15. Oleh karena itu, sangat jarang daerah di belakang hutan mangrove yang masih baik yang mengalami banjir rob.

Potret kerusakan lingkungan akibat perilaku kita yang merusak di atas DAS telah menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, ekologi, kesehatan serta berbagai sendi kehidupan kita. Akankah kita tetap begini terus, atau mau secara bersama-sama bergerak merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kita harus menempuh jalur struktural dan non-struktural, formal, non formal maupun informal, karena merubah perilaku bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak bisa! Mari duduk bersama dan bergerak bersama dengan rencana yang kita sepakati bersama.

***

Onrizal

Dosen dan Peneliti pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

[Harian Waspada, 5 Juni 2012, Halaman B2, Liputan Khusus]

Read Full Post »

[diterbitkan pada harian Waspada, kolom opini, Jumat, 4 Mei 2012]

Banjir dan kekeringan silih berganti menghampiri kita setiap tahun. Saat musim hujan, hampir selalu disertai dengan banjir atau malah banjir bandang. Seperti tahun lalu, dua banjir besar melanda Kota Medan, tepatnya pada tanggal 6 Januari dan 1 April 2011. Korban harta, nyawa, rusaknya infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan kerugian ekonomi merupakan keniscayaan yang harus ditanggung karena bencana banjir itu.

Lalu, ketika kemarau tiba, air dari PDAM seret, macet dan mampet karena kesulitan air sumber bahan baku, jika pun ada, airnya sudah tercemar, sehingga perlu biaya lebih mahal dan waktu lebih lama untuk mengolahnya. Areal persawahanpun kering kerontang karena bendunganpun air menurun drastis akibat debit sungai yang jauh berkurang. Fenomena banjir atau banjir bandang dan kekeringan yang menerpa Kota Medan ini menunjukkan daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup Kota Medan dalam kondisi rusak atau kritis.

Meluruskan pemahaman tentang DAS

Seorang prosesor di salah satu universitas ternama di Sumatera Utara dalam satu seminar bertanya: “apakah itu DAS?” Pada slide sang profesor terpampang gambar sungai. Melihat para peserta hening, lalu, sang profesor itu berkata “hampir seluruh mahasiswa pascasarjana di kelas saya yang diantaranya banyak juga para pejabat daerah yang sedang studi lanjut itu menjawab DAS itu adalah sungai, seperti terpampang dalam slide itu.” Jelas jawaban itu, salah kata sang profesor.

Seorang pejabat kementerian yang menceritakan pengalamannya disorot tajam oleh anggota DPR yang terhormat di suatu rapat “mengapa usulan rehabilitasi lahannya ini di DAS lagi? Bukankah tahun lalu sudah di DAS, apakah tidak ada lahan lagi, selain DAS?” Nah ini, contoh anggota DPR yang merasa benar, namun lupa memahami undang-undang (UU) yang dibuat DPR dan pemerintah. Jika ditanyakan balik “kalau bukan di DAS, lalu rehabilitasi lahan dimana lagi, bapak/ibu anggota dewan yang terhormat?” Nah, loh.

Pada media massa juga sering melakukan kesalahan serupa, seperti “jangan membangun permukiman di DAS, nanti kebanjiran.” Atau ada kalimat lain “waspada banjir di musim penghujan, terutama bagi penduduk yang bermukim di sepanjang DAS.” Kalau bukan di DAS, lalu mau mendirikan permukiman dimana lagi?

Jadi, banyak yang mengira DAS itu adalah sungai atau daerah bantaran sungai, seperti dalam beberapa dialog dan publikasi contoh di atas. Kesalahan pemahaman terkait DAS itu hampir merata di sebagian besar lapisan kelompok sosial. Akibatnya banyak waktu dan energi terbuang percuma. Demikian pula, kesalahan pemahaman ini juga berdampak pada kesalahan dalam merencanakan program solusi terhadap permasalahan sebenarnya yang melekat pada DAS yaitu: banjir dan kekeringan.

Lalu apa sesungguhnya DAS itu? Kunci pertama untuk memahami DAS dengan benar adalah bahwa seluruh wilayah daratan termasuk sungai di dalamnya terbagi habis dalam unit-unit DAS. Hal ini secara jelas tertulis dalam UU No 7/2004 Pasal 1 yang menyatakan DAS adalah suatu wilayah  daratan  yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan  sungai dan anak-anak sungainya  yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Jadi, DAS itu tidak sama dengan sungai, atau bukan hanya sungai saja atau bukan pula hanya daerah bantaran atau kiri kanan sungai. Sungai, anak sungai, dan bantaran sungai itu hanya bagian dari suatu DAS. Sehingga, satu unit DAS itu terdiri dari (1) satu sungai utama yang mengalirkan airnya langsung ke laut, serta (2) anak-anak sungai yang airnya mengalir ke sungai utama tadi, dan (3) daerah daratan yang apabila hujan, air permukaan dan butiran erosi tanah atau benda apa saja yang dibawanya akan mengalir ke anak-anak sungai atau langsung ke sungai utama tersebut, sehingga mempengaruhi kuantitas dan kualitas air sungai tersebut.

Setiap unit DAS diberi nama dengan nama sungai yang bermuara ke laut langsung. Misalnya DAS Deli, karena sungai Deli langsung bermuara ke laut. Bagaimana dengan daerah-daerah yang mengalirkan airnya ke sungai Babura? Daerah-daerah tersebut beserta sungai Baburanya merupakan bagian dari DAS Deli, yang diberi nama dengan Sub-DAS Babura. Atau dengan kata lain, sungai Babura itu merupakan anak dari sungai Deli. Mengapa? Karena air dari sungai Babura tidak bermuara langsung ke laut, namun bermuara ke sungai Deli.

Indikator kesehatan DAS

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu DAS yang baik (dengan hutan yang masih baik dan dengan luasan kawasan berhutan yang cukup) akan mampu penampung dan penyimpan curah hujan menjadi air tanah. Hanya sekitar 0,1 – 10% saja dari curah hujan yang akan langsung mengalir ke sungai atau menjadi aliran permukaan (run off), sedangkan 90 – 99,9% dari curah hujan yang terjadi pada DAS yang baik akan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga peluang terjadinya banjir pada DAS yang masih baik akan sangat-sangat kecil dibandingkan DAS yang rusak.

Demikian pula sebaliknya, bila DAS rusak maka kemampuannya dalam menampung dan menyimpan air hujan turun drastis. Ketika hujan terjadi, hampir seluruh air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan, mengalir ke sungai dalam waktu bersamaan. Meluap, dan jadilah air bah! Ini bukan bencana alam, tapi adalah bencana ekologis!

Penutupan hutan memegang peranan penting dalam pengaturan sistem hirologi, terutama “efek spons” yang dapat menyekap air hujan dan mangatur pengalirannya sehingga mengurangi kecenderungan banjir dan menjaga aliran air di musim kemarau.  Fungsi tersebut akan hilang jika hutan di daerah DAS yang lebih tinggi hilang atau rusak. Di seluruh wilayah tropika, 90 % petani di dataran rendah tergantung pada kegiatan 10 % masyarakat yang tinggal di daerah hulu sungai.  Salah satu contoh penting di dunia adalah DAS Sungai Gangga, dimana 40 juta penduduk yang tinggal di pegunungan Himalaya mempengaruhi 500 juta penduduk di dataran rendah (MacKinnon et al,  1990).

Suatu DAS yang baik dengan tutupan vegetasi yang cukup dan bertingkat akan mencegah erosi tanah. Mengapa demikian? Erosi tanah secara alami terjadi bila tanahnya terbuka, sehingga ketika hujan, butiran-butiran air hujan akan memecahkan butiran tanah dan kemudian terbawa oleh aliran air hujan tersebut. Kehadiran hutan dan tutupan vegetasi lainnya yang tersusun secara bertingkat akan mengurangi energi kinetik butiran hujan sehingga butiran tanah tidak jadi pecah dan akhirnya erosi tanah tidak terjadi atau kecil sekali.

Pada DAS yang rusak, erosi tanah inilah yang menyebabkan sungai-sungai menjadi dangkal. Semakin terbuka lahannya dan tidak ada jalur hijau atau sabuk pengaman berupa tutupan vegetasi yang cukup di daerah bantaran sungai, maka erosi tanah akan langsung masuk sungai tanpa halangan dan pendangkalan sungai akan semakin cepat terjadi. Pada akhirnya, apabila ini terus berlangsung, hal ini akan menjadi salah satu faktor pemicu banjir pada musim penghujan, apalagi disertai konversi daerah resapan air menjadi daerah terbangun: permukiman, industri dan sejenisnya. Oleh karena itu, praktek pengelolaan lahan, sebagai akibat kebijakan pengelolaan lahan sangat berperan penting terjadi atau tidaknya pendangkalan sungai dan banjir.

Inilah salah satu alasan kenapa dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup (pasal 17 ayat 5). Namun ironinya di bagian utara Sumatera Utara, hanya 4 dari 20 unit DAS yang luas tutupan hutannya yang memenuhi syarat UU No 26 tahun 2007 itu. Ini adalah buah kebijakan pengelolaan lahan yang hanya mencari keuntungan ekonomi atau PAD semata tanpa mempertimbangkan faktor resiko. Misalnya, lahan basah dikasih izin untuk permukiman. Sehingga wajar, banjir dan kekeringan silih berganti datang setiap tahunnya.

Salah satu indikator utama DAS yang sehat adalah dari ketersediaan air, baik jumlah, distribusi (menurut waktu dan ruang) maupun kualitas airnya. Pada DAS yang sehat, air akan tersedia sepanjang tahun, demikian pula debit air sungai akan mengalir sepanjang tahun tanpa perbedaan yang mencolok antara musim penghujan dan kemarau. Dengan demikian, banjir tidak hadir pada musim penghujan, dan sebaliknya kekeringan tidak menerpa di masa kemarau. Kondisi ini juga menunjukan kinerja pengelolaan DAS berjalan secara baik.

Bagaimana di wilayah anda, pembaca?

Read Full Post »

[PDF]

KAJIAN EKOLOGI HUTAN PANTAI DI SUAKA MARGASATWA PULAU RAMBUT   

Jenis Berkas: PDF/Adobe Acrobat
oleh C Kusmana – 2010
Onrizal. Cecep Kusmana. Jurnal KOMUniKASI PENELITIAN. Volume 16 ( 6) 2004.

Ecological studies on littoral forest in Pulau Rambut Wildlife Reserve have been carried out with transect method from October to November 2002. This study would be covered on species composition, forest structure, and bird habitat. The result from three plots recorded the totally species number as 22 tree species. The dominant species in each growth stage were Dysoxylum amooroides in tree stage and Morinda citrifolia in sapling and seedling stage. Tree density is exponentially decreased from trees with small diameter to trees with big diameter. Some trees in littoral forest were in nesting and resting place by some bird.

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19680/1/kpr-des2004-2.pdf

Read Full Post »

Tujuan

•Mengungkap kekayaan jenis tumbuhan suatu kawasan hutan

•Mengkoleksi spesimen herbarium seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai dan membuat koleksi herbarium

•Mendeskripsikan seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai

•Mengidentifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai

•Menyusun kunci identifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai

Link: Panduan Fieldtrip Dendrologi: Eksplorasi Botani Hutan;

Contoh Laporan: Flora mangrove berhabitus pohon di hutan lindung Angke Kapuk, Jakarta. (Onrizal, Rugayah, & Suhardjono). Biodiversitas 6 (1): 34 – 39

Read Full Post »

Older Posts »