Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Sumatera Utara’

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15#save mangrove, #save our life

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Regional Kelompok Kerja Mangrove Daerah se Wilayah Kerja BPHM-II di Hotel Mercure, Batam, 17 – 18 Oktober 2013

Advertisements

Read Full Post »

Potret Habitat, Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Kehidupan*

Oleh: Onrizal

Kita dan Sumberdaya Alam

> 2/3 pelayanan ekosistem dunia telah mengalami penurunan (MEA, 2005)

Sumatera dan Keanekaragaman Hayati
> Sumatera bagian dari Sundaland Biodiversity Hotspot, satu dari 34 wilayah di dunia dengan biodiversitas dan endemisitas yang sangat tinggi, namun tingkat ancaman juga sangat tinggi
Kehilangan Hutan Sumatera Sebagai Habitat dari Keanekaragaman Hayati
> 5 juta ha dalam kurun waktu 1990-2000 atau 25% dari luas hutan hilang dalam kurun waktu 10 tahun tersebut.
Kehilangan hutan di Sumatera Utara
> Total Luas Lahan : 7.202.128,50 ha
> Laju deforestasi (2000-2003): 317.589,12 ha/tahun
Dampak Kerusakan Hutan Terhadap Keanekaragaman Hayati
> Orangutan Sumatera
> Harimau Sumatera
> Gajah Sumatera
Konservasi Keanekaragaman Hayati ~ Konservasi Habitat (Hutan) ~ Perlindungan Kehidupan
Kesimpulan dan Saran
> Sangat penting menjadikan ekosistem alam dan daerah aliran sungai sebagai basis perencanaan pembangunan

> Kerjasama setara dan saling menguntungkan antar daerah yang wilayahnya beririsan baik karena ekosistem alam maupun daerah aliran sungai
*Disampaikan pada Workshop Koordinasi Konservasi Keanekaragaman Hayati di Sumatera Utara. Dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Utara di Hotel Madani, 29 Juni 2012

Read Full Post »

Tahun 2003, pemerintah Indonesia mencanangkan Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN atau GNRHL). Mengapa program dicanangkan? Salah satu alasan utamanya adalah besarnya laju kehilangan hutan Indonesia, yakni rata-rata dari tahun 1985-1997 mencapai 1,7 juta ha per tahun. Akibatnya, secara nasional, pada tahun 2000 sebagaimana dilaporkan INTAG terdapat 24.693.773 ha lahan kritis di dalam kawasan hutan di Indonesia.

Sebagian besar (65% atau 16.100.356 ha) lahan kritis tersebut terletak di kawasan produksi sebagai akibat praktek ekspolitasi yang tidak baik dan sisanya (35% atau 8.594.417 ha) terletak di kawasan lindung yang umumnya kibat perambahan. Bila ditambahkan lahan kritis di luar kawasan hutan, tentu luas lahan kritis secara nasional akan semakin besar. Salah satu dampak yang dirasakan dengan semakin meluasnya lahan kritis adalah semakin sering dan parahnya bencana, seperti banjir di musim penghujan dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau.

Sejatinya, GERHAN ini merupakan gerakan moral secara nasional yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS-DAS prioritas. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan DAS yang rusak, sehingga berfungsi optimal dan lestari. Pertanyaannya saat ini setelah 9 tahun GERHAN dilaksanakan adalah apakah secara substasi mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa untuk melakukan RHL dan kemudian lahan kritis mulai menuju pemulihan?

Bagaimana lahan kritis dan GERHAN di Sumatera Utara? Sumatera Utara memiliki 71 unit DAS di Sumatera Utara (lihat Peta 1), yang terdiri dari 20 DAS yang masuk dalam Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) DAS Wampu Sei Ular, dan 51 DAS yang masuk SWP DAS Asahan Barumun.

Bila berkaca pada UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamanatkan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) berupa kawasan hutan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka sangat sedikit DAS di Sumatera Utara yang memenuhi syarat minimal yang dinyatakan UU tersebut (lihat Peta).

Bagaimana kondisi hutan riil di lapangan? Pada SWP DAS Wampu Sei Ular, hanya 20% (4 dari 20 unit DAS) saja yang tutupan hutannya yang memenuhi persyaratan minimal UU No. 26 tahun 2007 tersebut, yakni DAS Batang Serangan, DAS Besitang, DAS Singkil dan DAS Wampu. Keempat unit DAS yang luas hutan memenuhi syarat minimal UU tersebut adalah DAS yang bagian hulunya termasuk dalam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). DAS Deli yang melewati Kota Medan, tutupan hutannya hanya 5,21% jauh dari syarat minimal 30% (lihat Grafik).

Meskipun Program GERHAN telah dilaksanakan di Sumatera Utara, namun belum mampu menghadang laju kerusakan hutan dan lahan, sehingga jumlah lahan kritis terus bertambah. Pada akhir tahun 2010, Ir. G. Siboro yang saat itu menjabat sebagai Kepala BP DAS Wampu Sei Ular dalam presentasinya berjudul “Quovadis Pengelolaan DAS di Sumatera Utara” antara lain menginformasikan bahwa lahan kritis di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah 1.665.908,68 ha, dan pada tahun 2010 menjadi 2.471.246,61 ha. Sehingga dalam kurun waktu 2004-2010, terdapat penambahan lahan kritis sebesar 805.337,93 ha atau dengan laju rata-rata penambahan lahan kritis di Sumatera Utara adalah 134.222,99 ha/tahun.

Kinerja rehabilitasi hutan dan lahan di Sumatera Utara adalah 85.047,77 ha selama 5  tahun atau rata-rata sebesar 17.009.55 ha setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan asumsi super ekstrim bahwa tidak ada penambahan lahan kritis lagi, maka dibutuhkan waktu  145 tahun untuk merehabilitasi  lahan kritis di Sumatera Utara.

Kita bersama melihat sebuah ironi, disaat Program GERHAN yang dilaksanakan untuk memulihkan sumberdaya hutan dan lahan, namun fakta yang terjadi adalah lahan kritis semakin bertambah. Inilah kondisi paradoks yang terjadi. Apakah akar permasalahan sesungguhnya?

Akar masalah kerusakan DAS

Salah satu penyebab utama mengapa luasan lahan kritis terus bertambah meskipun program GERHAN dilaksanakan adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang masih bersifat eksploitatif, seperti konversi hutan menjadi peruntukan lainnya. Sangat sering, aspek ekologis dikesampingkan dalam pengelolaan SDA, dikalahkan oleh aspek ekonomis jangka pendek. Hal ini juga terlihat pada usulan revisi RTRWP Sumatera Utara yang menurut Ir. G Siboro yang tidak berbasis DAS, namun berorientasi pada eksploitasi.

Kebijakan lain sebagai penyebab semakin bertambahnya lahan kritis adalah banyaknya perizinan penebangan hutan tanpa pertimbangan dan perlindungan hutan. Kita juga banyak melihat, kawasan resapan air, dikonversi menjadi permukiman. Dan itu patut diduga dilakukan dengan izin resmi dari pihak pemerintah yang seharusnya menegakkan aturan.

Tahukah kita, kebijakan eksploitatif yang berorientasi keuntungan ekonomi jangka pendek itu akan merugikan secara ekologis? Salah satu contoh kita ambil DAS Deli yang sebagian wilayahnya mencakup Kota Medan. Salah satu hasil penelitian skripsi mahasiswa Kehutanan USU ( Butarbutar, 2010) menunjukkan nilai ekonomi hutan sebagai pencegah banjir dengan metode kontingensi (willingness to pay) di DAS Deli adalah sekitar Rp 128 milyar setiap tahunnya. Lalu nilai ekonomi berupa biaya pengendalian banjir di DAS Deli adalah sekitar Rp 17 milyar setahun. Itu baru nilai ekonomi hutan dari sebagian kecil aspek ekologis, yakni pencegah banjir. Belum lagi kita menghitung nilai ekonomi hutan dari bagian aspek ekologis lainnya.

Sekarang mana yang lebih untung, keuntungan ekonomi dengan mengkonversi hutan yang ada menjadi penggunaan lain atau mempertahankan hutannya agar banjir dapat dicegah? Inilah salah satu faktor resiko yang belum dimasukkan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD!

Jadi terlihat jelas, akar utama kerusakan DAS adalah terletak pada “behaviour/perilaku” individu, masyarakat, dan birokrasi. Permasalahan tidak melekat pada benda (hutan ataupun DAS) namun pada perilaku. Oleh karena itu, fenomena semakin bertambahnya lahan kritis dan rusaknya DAS adalah disebabkan oleh perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat atau birokrasi yang ada di atas DAS tersebut.

Kami patut menduga, bahwa “perilaku birokrasi” memberi andil paling besar dibanding aktor lainnya. Kenapa? Karena birokrasilah yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan segala aspek kegiatan yang ada di suatu wilayah DAS. Dampaknya sekarang yang kita lihat adalah, laju pertambahan lahan kritis jauh melebihi kemampuan kita dalam merehabilitasi lahan yang rusak. Sehingga dampaknya adalah DAS semakin kritis dan bencana ekologis akan semakin sering berulang, misalnya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau.

Ragam perilaku kita yang merusak DAS

Bagaimana hasil perilaku kita di atas DAS? Pada bagian hulu DAS, yang seharusnya kita konservasi agar dapat melindungi tata air dan mencegah erosi, malah banyak dijadikan lahan budidaya. Parahnya lagi, praktek budidaya yang dilakukan justru semakin memicu meningkatkan aliran permukaan dan erosi tanah, sehingga memperbesar potensi banjir dan mempercepat kehilangan kesuburan tanah.

Praktek pembakaran hutan dan lahan masih menjadi “budaya”, misalnya di daerah dataran tinggi Toba. Hal ini mengurangi kapasitas hutan dan lahan dalam menyerap air ke dalam tanah, hilangnya keanekaragaman hayati. Pada akhirnya, praktek ini merugikan secara ekonomi dan ekologi bagi kehidupan kita dan lam sekitar.

Sangat susah, saat ini, kita menjumpai hulu DAS yang masih berupa hutan yang alami. Adakalanya hutan dalam kawasan lindung sekalipun, banyak yang dirambah. Pada hulu DAS yang masih dapat dipertahankan dengan baik, air jernih dan bersih terus mengalir sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah di bawahnya.

Beralih ke bagian tengah suatu DAS yang umum dijadikan areal budidaya, masih sangat banyak kita temukan praktek budidaya yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air. Salah satunya adalah keberadaan sempadan sungai. Keppres 32 tahun 1990 telah mengamatkan, misalnya pada pasal 16 menyatakan sempadan sungai (a) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman, dan (b) untuk sungai di kawasan permukian berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.

Bagaimana praktek di lapangan? Banyak areal budidaya, seperti kebun, persawahan dan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tidak memiliki jalur hijau sebagai sabuk pengaman. Hal ini memicu erosi tebing sungai dan juga erosi tanah dari kegiatan budidaya langsung masuk ke sungai, sehingga sungai semakin cepat dangkal.

Selain itu, banyak lahan-lahan resapan air yang diberi izin untuk dijadikan kawasan permukiman, sehingga menjadi langganan banjir setiap tahun. Mengapa? Karena memang dibagun di tempat air “parkir”.

Pada bagian hilir DAS, umumnya berupa kawasan permukiman atau perkotaan. Banyak kota yang tidak tertata dengan baik, termasuk tanpa mempertimbangkan resiko banjir. Rasio daerah terbangun dengan daerah terbuka hijau banyak diabaikan. Banyak halaman yang justru malah dibeton! Hal ini sangat mengurangi kapasitas tanah dalam meresapkan air hujan.

Pada daerah perkotaan, seperti Medan, banyak kita temui reklamasi bantaran sungai, sehingga semakin mempersempit badan sungai. Sampah yang dibuang langsung ke sungai telah menjadi pemandangan sehari-hari, seolah-olah sungai adalah tempat pembuangan sampah. Termasuk kemudian adalah sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri yang mungkin tanpa “kontrol” atau ada permainan antara oknum pabrik dengan oknum pengawas. Jadilah sungai kita kotor, tercemar, bau dan sebagainya. Sampai-sampai ikan sapu-sapu saja mati, seperti diberitakan beberapa waktu lalu, padahal mereka sangat tahan terhadap pencemaran. Tidak kah ini menyadarkan kita, bahwa perilaku kita sudah sangat merusak dan merugikan?

Banjir rob kini telah menjadi langganan masyarakat Belawan, hampir setiap bulan ketika bulan perdani tiba. Lebih kurang 5 hari setiap bulannya. Dulu, sangat jarang mereka terkena banjir rob, yakni banjir akibat pasang tinggi air laut. Mengapa demikian? Salah satu alasan utamanya adalah semakin rusaknya atau hilangnya hutan mangrove di daerah pasang surut pantai. Padahal lahan mangrove yang masih bagus, menurut hasil penelitian Prof Cecep Kusmana dari IPB Bogor, mampu mengikat air pasang dengan perbandingan volume 1 : 15. Oleh karena itu, sangat jarang daerah di belakang hutan mangrove yang masih baik yang mengalami banjir rob.

Potret kerusakan lingkungan akibat perilaku kita yang merusak di atas DAS telah menimbulkan kerugian baik secara ekonomi, ekologi, kesehatan serta berbagai sendi kehidupan kita. Akankah kita tetap begini terus, atau mau secara bersama-sama bergerak merubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kita harus menempuh jalur struktural dan non-struktural, formal, non formal maupun informal, karena merubah perilaku bukan perkara mudah, namun bukan berarti tidak bisa! Mari duduk bersama dan bergerak bersama dengan rencana yang kita sepakati bersama.

***

Onrizal

Dosen dan Peneliti pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

[Harian Waspada, 5 Juni 2012, Halaman B2, Liputan Khusus]

Read Full Post »

 

[Opini pada harian Waspada, Rabu 16 Mei 2012 halaman B5]

 

Oleh: Onrizal*

 

Tak pelak lagi kini, ketika musim hujan tiba, ketakutan penduduk akan dilanda banjir melanda penduduk Sumatera Utara. Mengapa? Sejak tahun 2000 sampai sekarang saja, di setiap musim hujan hampir selalu diikuti oleh banjir atau banjir bandang.

Sebagai pengingat, penulis ungkap kembali beberapa bencana banjir bandang besar yang melanda pasca tahun 2000. Pada tahun 2001, banyak daerah di Sumut dilanda banjir dan banjir bandang, termasuk Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Malam hari tanggal 2 November 2003 bertepatan dengan hari ke-8 bulan Ramadhan di tahun itu, banjir bandang melanda daerah Bukit Lawang. Kejadian mencekam di malam hari sekitar pukul 20.30 wib itu, seperti dicatat Brahmantyo (2009) telah merenggut 154 jiwa tewas atau hilang dari penduduk asli maupun wisatawan asing dan lokal. Hingga bulan Februari 2004 tercatat 80 orang dinyatakan tidak ditemukan jasadnya.

Dini hari 14 September 2009, banjir bandang besar menerpa kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal. Setidaknya 25 orang warga dilaporkan tewas.

Sepuluh tahun pasca banjir bandang tahun 2001, Kota Medan kembali diterjang banjir bandang pada pekan pertama 2011 (tepatnya 6 Januari 2011). Sang Walikota Medan, seperti dikutip media saat itu, mengatakan “ini banjir 10 tahunan.”

Tak sampai hitungan tahun, menjelang dini hari tanggal 1 April 2011, warga Medan yang bermukim di bantaran sungai Babura terbangun, dikejutkan oleh banjir besar yang telah masuk ke rumah mereka. Pagi dan siang harinya banjir makin membesar, sampai-sampai merendam rumah dinas para pejabat, seperti rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, rumah dinas Kapolda Sumatera Utara, dan rumah dinas Walikota Medan yang belum pernah terendam oleh banjir-banjir sebelumnya yang melanda kota Medan. Banjir kali ini tercatat sebagai salah satu banjir terbesar dalam sejarah Kota Medan.

Banjir bandang kembali menerjang Mandailing Natal pada anggal 26 Februari 2012. Banjir akibat meluapnya sungai (Aek) Ranto Puran, Mandailing Natal itu setidaknya merendam 5 desa, 11 rumah hanyut, 40 rumah rusak berat, 740 KK mengungsi.

Banjir dan akar masalahnya

Bencana banjir telah menyebabkan korban nyawa, kehilangan harta benda, rusaknya infrastruktur, terganggunya kegiatan ekonomi sehingga banjir itu berakibat kerugian ekonomi, sosial dan ekologi. Dana APDB terkuras pada masa tanggap darurat dan rehabilitasi. Namun demikian, rentetan banjir bandang di Sumatera Utara khususnya dan negeri ini umumnya, secara substansi belum merubah pandangan dan sikap sebagian besar aparat pemerintahan, masyarakat dan swasta. Aparat hanya sibuk saat bencana banjir itu menerjang, dan beritanyapun lenyap seiring dengan surutnya air. Tak tampak dalam kebijakan “pembangunan” seperti tercantum dalam APBD. Faktor resiko bencana belum masuk dalam pertimbangan dan penyusunan APBD itu.

Kenapa suatu daerah bisa kena banjir atau banjir bandang? Seringkali kita baca atau dengar pendapat pasca banjir, termasuk dari kebanyakan pejabat eksekutif dan legislatif yang menyatakan hujan sebagai biang keladi, sebagai penyebab terjadinya banjir.

Ya, sangat sering kita mendengar hujan menjadi tertuduh sebagai penyebab suatu daerah dilanda banjir. Sepintas terlihat alasan itu benar, namun apakah betul demikian? Benar, hujan merupakan input dalam peristiwa banjir dan kejadian hujan itu di luar kuasa manusia. Lalu, salahkah hujan?

Lebih lanjut ada yang mengulas lebih, selain hujan, kerusakan hutan di hulu menjadi penyebab banjir bandang itu. Terlihat alasan ini lebih kuat, hujan ditambah hutan yang rusak menjadi penyebab banjir bandang. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu wilayah dengan hutan yang masih baik dan dengan luasan kawasan berhutan yang cukup akan mampu penampung dan penyimpan curah hujan (CH) menjadi air tanah. Hanya sekitar 0,1 – 10% saja dari CH yang akan mengalir langsung ke sungai atau menjadi aliran permukaan (run off), sedangkan 90 – 99,9% dari CH yang terjadi pada DAS yang baik akan diresapkan ke dalam tanah. Sehingga peluang terjadinya banjir pada DAS yang masih baik akan sangat-sangat kecil kalau tidak boleh dibilang tidak ada.

Bagaiman dengan Kota Medan yang sangat sedikit ruang terbuka hijau dan daerah resapan airnya? Hasil analisa BPDAS Wampu Sei Ulau tahun 2011 terhadap kemampuan wilayah Kota Medan dalam meresapkan air kedalam tanah saat musim hujan rata-rata hanya 45%. Artinya, sebesar 55% curah hujan itu tidak bisa diresapkan ke dalam tanah, sehingga menjadi aliran permukaan saat hujan tersebut.

Oleh karena itu, sangat wajar, karena hutannya rusak, maka saat hujan pasti banjir menerjang. Pertanyaan lebih lanjut, benarkah salahnya hujan dan hutan yang rusak?

Saya mencermati, meneliti dan berdiskusi dengan banyak rekan terkait banjir dan banjir bandang ini. Jika kita cermati dengan seksama benarkah banjir karena hutan/tutupan vegetasi yang jumlahnya sangat sedikit (misalnya pada DAS Deli yang luas ril hutannya hanya sekitar 5 % dari luas keseluruhan DAS Deli)? Sehingga kita sering mengatakan bahwa banjir disebabkan oleh tutupan vegetasi (hutan) yang sangat kecil dalam suatu DAS. Ini saya sebut sebagai pernyataan pertama.

Jika kita berhenti menganalisa hanya sampai disitu, maka kerusakan hutan di dalam DAS itu adalah sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Sekarang coba kita bertanya lebih dalam: apakah keberadaan tutupan bervegetasi yang kecil ini hanya suatu “pertanda/ fenomena /symtom” yang menunjukkan ada “masalah lain” di belakangnya? Sehingga bisa dikatakan bahwa ada permasalahan kelembagaan yang mempengaruhi kinerja kelestarian DAS. Nah, ini saya sebut sebagai pernyataan kedua.

Jika kacamata analisis yang kita gunakan adalah pembahasan “non kelembagaan/non institusional” maka pernyataan pertama “tidak salah”. Namun jika dilihat/dicermati dari sudut pandang “kelembagaan/institusional” atau pernyataan kedua, maka pernyataan pertama kurang begitu tepat, kenapa?

Permasalahan rusaknya hutan, kecilnya tutupan vegetasi/hutan dalam suatu unit DAS itu melekat pada “behaviour/perilaku” individu, masyarakat, dan birokrasi. Jadi permasalahan tidak melekat pada benda (hutan ataupun DAS) namun pada perilaku.

Oleh karena itu, maka “fenomena banjir” yang merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan DAS disebabkan oleh perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat atau birokrasi yang ada di atas DAS tersebut. Kami menduga, bahwa “perilaku birokrasi” memberi andil paling besar dibanding aktor lainnya. Kenapa? Karena birokrasilah yang punya kewenangan dan kekuasaan untuk menjalankan segala aspek kegiatan yang ada di suatu wilayah DAS.

Program GERHAN yang telah menelan uang milayaran setiap tahun, namun gagal, penyebab utamanya adalah karena kegagalan di birokrasi. Sangat banyak atau sudah umum adanya, aparat birokrasi terjebak oleh jebakan administrasi (administration trap), hanya semata-mata memenuhi keabsahan administrasi. Bahkan lebih bahayanya lagi, birokrat takut berinovasi untuk kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan karena takut jika diperiksa “inspektorat” akan ada temuan yang tidak sesuai administrasi.

Nah, kalau sudah sampai disini, pertanyaannya adalah apa yang mempengaruhi perilaku individu, masyarakat dan birokrasi itu? Banyak yang mempengaruhi. Bisa Regulasi/UU/PP/Perda dll, bisa norma agama, ideologi atau bahkan kesepakatan bersama dari suatu masyarakat, koalisi tertentu, dan lainnya.

Langkah ke depan

Ingin banjir dan banjir bandang tak berulang di Sumatera Utara? Saya yakin, kita semua menginginkan itu. Oleh karena itu, perlu pembenahan mendasar terhadap perilaku yang bermasalah dari individu, masyarakat dan birokrasi dalam beraktivitas dan bersikap di atas wilayah DAS.

Dalam tataran kebijakan perlu disusun pedoman pengelolaan DAS di Sumatera Utara dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) sebagai payung apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di atas suatu unit DAS, apa kewajiban dan hak setiap para pihak yang terlibat. Perda itu juga harus merinci tanggung gugat dan ancaman pidana bagi siapa saja yang menyebabkan rusaknya wilayah DAS.

Kerjasama antara kabupaten atau kota yang terletak dalam satu hamparan DAS menjadi suatu keharusan/kewajiban, misalnya antara Kota Medan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Seluruh DAS yang bagian wilayahnya mencakup Kota Medan, bagian hulunya terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Oleh karena itu, setelah perda perlu disusun Rencana Terpadu (RP) setiap unit DAS, misalnya RPDAS Deli yang didalamnya mengikat pemerintahan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo.

Langkah selanjutnya, harus ada edukasi baik berupa pendidikan, sosialisasi kepada segala pihak terkait melalui berbagai media, termasuk dalam aktivitas pendidikan sekolah sejak dini.

Ini bukan obat mujarab yang keberhasilannya seperti membalik telapak tangan. Namun perlu keseriusan, nafas panjang dan konsistensi dalam pelaksanaannya dari semua pihak, karena yang dilakukan adalah merubah perilaku. Bila itu kita lakukan, maka kegagalan program GERHAN tidak akan terulang sehingga lahan kritis akan terus berkurang, pengalihfungsian daerah resapan air menjadi permukiman tidak akan terjadi, dan berbagai perilaku buruk lainnya yang selama ini terjadi. Lebih lanjut, kondisi lingkungan suatu DAS akan pulih, sehingga dapat berfungsi kembali. Dan pada akhirnya bencana banjir bandang tak lagi menghantui penduduk di Sumatera Utara ini.

Semoga!

—-

*Dosen dan Peneliti bidang Ekologi dan Manajemen Hutan Tropika pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Read Full Post »

Keseimbangan hara merupakan salah satu faktor penting dalam produktivitas tanaman, termasuk tanaman kopi. Hal penting selanjutnya adalah pemeliharaan kesuburan tanah agar dapat berkelanjutan.

Apa dan bagaimana keseimbangan hara dan pengelolaan kesuburan tanah pada kebun kopi. Berikut file presentasi pada  Lokakarya Nasional “Keseimbangan hara dan pengelolaan kesuburan tanah berkelanjutan pada kopi arabika di Sumatera Utara dan Aceh” yang diselenggarakan pada 22 Mei 2012 di Fakultas Pertanian USU Medan

1. Menuju formula pemupukan kopi: pengalaman IFC

2. Pengelolaan kesuburan tanah berkelanjutan pada produksi kopi arabika

3. Pengelolaan lahan kopi arabika Gayo berbasis satuan lahan dan hubungannya dengan indikasi geografis

4. The impact of climate change on population of coffee crop pest and diseases in Northen Sumatera

5. Nutrition of coffee

6. Sekilas tentang Amarta II dan Rencana bagi PROJECT kopi arabika – SUMUT

Semoga bermanfaat

Read Full Post »

“Agar banjir bandang tak berulang, agar nyawa tak melayang sia-sia karena ketidak pedulian dan tak mau mengambil pelajaran”

*****

Saat itu bulan Ramadhan 1423H, bulan nan suci dan agung bagi kaum muslimin seluruh dunia. Pada tahun 1423H tersebut, awal Ramadhan terdapat di pekan akhir bulan Oktober 2003. Sebagaimana ungkapan lama dalam masyarakat, bulan yang berakhiran ber-ber, seperti September, Oktober, November dan Desember agar menyediakan ember. Kenapa ? Karena pada bulan yang berakhiran ber-ber tersebut adalah musim penghujan.

Ya, waktu itu di daerah Langkat Hulu, Sumatera Utara sedang berlangsung hujan lebat. Air hujan seolah-olah ditumpahkan dari langit, tidak ada hentinya selama beberapa hari terakhir saat itu. Hari itu Minggu tanggal 2 November 2003 bertepatan dengan dengan hari ke-8 bulan puasa (Ramadhan) 1423 H. Ketika takbir dan tahmid dikumadangkan dengan khusuk mengiringi sholat tarawih, tiba-tiba suara air bergemuruh di antara derasnya hujan, datang mendekat dan menerjang apa saja yang dilaluinya. Banjir bandang itupun menghantam Bukitlawang.

Musibah banjir bandang Bukitlawang itu juga menghantam kawasan wisata Bahorok di perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser. Air bah yang membawa segala macam material: kayu gelondongan, lumpur, pasir dan bebatuan menerjang semua yang berada di sepanjang Sungai Bahorok, sungai utama yang mengalir di Bukitlawang. Gelondongan kayu yang besar tersebut beserta material lainnya yang dibawa air bah menyergap semua yang berada di bantaran sungai. Rumah, pondok wisata, hotel yang tersebar di kiri kanan sungai itu pada ketinggian kurang dari 5 meter permukaan sungai saat normal hancur diterjang air bah.

Kejadian mencekam di malam hari sekitar pukul 20.30 wib itu telah merenggut 154 jiwa tewas atau hilang dari penduduk asli maupun wisatawan asing dan lokal. Hingga bulan Februari 2004 tercatat 80 orang dinyatakan tidak ditemukan jasadnya [1]. Inna lil lahi wa inna ilaihi rojiun.

*****

Akankah hujan terus menjadi tersangka, biang keladi terjadinya banjir bandang? Mengapa kita yang diberi akal tidak menggunakannya secara jujur dan objektif? Bukan kah alam telah memberi tanda? Dimana kita harus membangun permukiman, dimana yang berbahaya? Kitalah yang sering membuat kerusakan di muka bumi.

Kasus banjir di Bukitlawang antara lain dari berbagai publikasi dinyatakan karena hutan di hulunya di pergunungan Leuser banyak yang gundul akibat penebangan haram atau yang lebih dikenal dengan illegal logging dan perambahan [2, 3, 4] – meskipun banyak pihak yang memperdebatkan. Lalu, kayu gelondongan yang berserakan pasca banjir bandang itu berasal darimana?[5] Sementara di Jember dilaporkan hutan di pegunungan Argopuro yang merupakan daerah hulu dengan kelerengan yang cukup tajam juga dalam kondisi rusak. Sehingga ketika musim hujan, sisa hutan yang ada yang telah rusak tidak sanggup lagi menyimpan air dan menahan tanah dari erosi dan longsor. Maka air banjirpun membawa lumpur tanah.

Hasil penelitian Fakultas Kehutanan IPB dalam periode 1978 – 2004 [6] juga bisa menjelaskan hal tersebut. Pada areal berhutan lebat, laju erosi tertingginya hanya 0,02 ton/ha/th. Jika hutan lebat tersebut kemudian berubah menjadi semak belukar, maka laju erosinya meningkat menjadi 2,09 ton/ha/th atau meningkap hampir 105 kali lipat. Selanjutnya apabila menjadi lahan gundul tanpa vegetasi, maka laju erosinya meningkat secara spektakuler, yakni mencapai 514,00 ton/ha/th atau meningkat 25.700 kali lipat dari areal berhutan. Sangat bisa dibayangkan, betapa besar peluang banjir bandang membawa lumpur ketika hutan digunduli saat musim hujan.

Selanjutnya, pada tanah yang tidak stabil penebangan hutan menaikkan hampir lima kali kejadian longsor dan volume tanah yang longsor meningkat tiga kalinya. Pembuatan jalan untuk penebangan meningkatkan 50 kali pada kejadiaan longsor dan volume tanah yang longsor meningkat 30 kali [6]. Dengan demikian, hutan sangatlah penting untuk pengendaliaan tanah longsor.

Dari berbagai fakta dan kejadian serta hasil penelitian ilmiah, sudah sangat jelas kaitan kerusakan hutan dan lahan terhadap meningkatnya potensi banjir dan tanah longsor.

Cukuplah bencana banjir dan tanah longsor tersebut sebagai penyadaran bagi kita semua. Jadilah bagian dari solusi, bukan menjadi bagian masalah. Lingkungan adalah milik bersama, mari jaga dan kelola lingkungan secara arif, bersama dan berkelanjutan untuk kemakmuran umat manusia sebagaimana tujuan penciptaannya.

Semoga kita bisa mengambil pelajaran!


[1] Brahmantyo, B. 2009. Mengenang kembali banjir bandang Bukitlawang Bahorok 2003-2009. Ekspedisi Geografi Indonesia 2009 Sumatera Utara. Bakosurtanal, Bogor, Hal. 88 – 89

[2] Ridho, P.G. 2003. Walhi: Banjir Bahorok akibat degradasi lingkungan. [http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/11/04/brk,20031104-80,id.html]

[3] Julianty. 2006. Menengok kembali peristiwa banjir bandang Bahorok – apa yang harus diperbaiki? Buletin Planolog 1: 12-17

[4] BAPPENAS dan BAKORNAS PB. 2006. Rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana 2006-2009. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)

[5] Malley, F.C. 2004. Kataspora banjir Bahorok dan persekongkolan mengelabui publik. Intip Hutan edisi Juni 2004: 6-9

[6] Kusmana, C., Istomo, S. Wilarso, E.N. Dahlan, & Onrizal. 2004. Upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam pemulihan kualitas lingkungan. Makalah utama pada Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan, pada 4 Juni 2004 di Klub Rasuna, Ahmad Bakrie Hall, Jakarta

*Disarikan dari Onrizal. 2010. Ayat-ayat konservasi

Other link: http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/27/refleksi-banjir-bandang-bukitlawang/

Read Full Post »

PEMBAGUNAN KERANGKA PRIORITAS DAN KELEMBAGAAN MITIGASI GRK UNTUK SEKTOR BERBASIS LAHAN DI TINGKAT DAERAH:

SEBUAH POTRET DARI SUMATERA UTARA

 

Onrizal, Darma Bakti, Hasanuddin

Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara

Latar Belakang

Tekad pengurangan emisi gas rumah kaca sudah dipancangkan Pemerintah RI. Kini, bagaimana mewujudkan? Bagaimana kesiapan daerah?

Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden RI pada pertemuan G-20 di Pittsburg, USA, bulan September 2009, secara sukarela berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% (atau sampai dengan 41% dengan adanya dukungan internasional) pada tahun 2020 dari tingkat emisi yang berlangsung seperti saat ini atau “Business as Usual” (BAU). Sektor berbasis lahan pada tahun 2000 menyumbang emisi GRK sekitar 65% dari emisi nasional dan ini merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lain. Emisi sektor berbasis lahan tersebut berasal dari kegiatan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (land use chang and forestry; LUCF) (47%), termasuk kegiatan pertanian (5%) dan kebakaran lahan gambut (13%) (SNC, 2010).

Salah satu upaya untuk memenuhi komitmen tersebut, pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 (Perpres 61/2011) pada tanggal 20 September 2011. Perpres 61/2011 antara lain menetapkan kebijakan dan strategi serta besaran nominal dari target penurunan emisi untuk setiap bidang. Dalam pasal 6 Perpres 61/2011 tersebut juga mengharuskan Gubernur untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan prioritas pembangunan daerah yang selambat-lambat selesai dalam waktu 12 bulan (pasal 6). Terkait dengan hal tersebut, bagaimana potret pemanfaatan lahan di Sumatera Utara dan kaitannya dengan upaya penurunan emisi GRK di daerah?

Selengkapnya di: Pembangunan Kerangka Prioritas dan Kelembagaan Penurunan Emisi GRK di Sumatera Utara

*Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional “Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Bidang Berbasis Lahan” di IPB International Convention Center (IICC), Jl. Raya Padjajaran, Baranangsiang, Bogor pada Selasa 4 Oktober 2011

Read Full Post »

Older Posts »