Kandungan Karbon Kebun Kopi dan Peranannya dalam Mitigasi Perubahan Iklim

Pendahuluan

Perubahan iklim telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi sebagai dampak dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir (Alvarado & Wertz-Kanounnikoff, 2007). Emisi GRK akibat akumulasi aktivitas manusia telah berkontribusi nyata pada peningkatan pemanasan global (IPCC, 2007). Hasil penelitian terbaru NASA (Cole & McCarthy,  2012) menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata global pada tahun 2011 merupakan yang terpanas kesembilan sejak tahun 1880. Data ini juga menunjukkan suhu rata-rata di seluruh dunia meningkat 0,51 ^oC dibandingkan data baseline pertengahan abad ke-20.

Konsentrasi GRK secara terus-menerus meningkat dalam tempo yang cepat. Konsentrasi gas CO2 di atmosfir pada tahun 1880 sekitar 285 ppm, kemudian konsentrasi rata-ratanya mencapai 315 ppm pada tahun 1960, dan saat ini melebihi 390 ppm (Cole & McCarthy, 2012). Boer (2004) menyatakan sekitar 270 (±30) giga ton karbon (Gt C) telah dilepas ke atmosfir selama periode 1850 – 1998. Deforestasi dan degradasi (menurunnya kualitas) hutan secara global menyumbang sekitar 20% (World Bank, 2007) sampai 25% (Santili et al., 2005; Myers, 2007) dari total emisi tahunan karbondioksida (CO₂) dan menjadi salah satu faktor yang sangat nyata penyebab meningkatnya suhu global (global warming) sebagai salah satu bentuk dari perubahan iklim. Diperkirakan 96% dari emisi tersebut disumbang oleh deforestasi yang terjadi pada negera-negara berkembang di daerah tropis.

Hasil invetarisasi GRK Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2000 total emisi GRK Indonesia untuk tiga GRK utama (yaitu CO₂, CH₄ dan N₂O) tanpa LULUCF (land use, land use change and forestry, yakni perubahan penggunaan lahan dan hutan serta kebakaran gambut) mencapai 594,738 Gg CO₂e. Dengan memasukkan LULUCF, total emisi GRK Indonesia meningkat hampir tiga kali menjadi 1.415.988 Gg CO₂e (SNC, 2010). Oleh karena itu, perubahan simpanan karbon dalam ekosistem daratan sebagai akibat penggunaan lahan oleh manusia telah menjadi perhatian masyarakat dunia dalam kaitannya dengan isu (permasalahan) perubahan iklim.

Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya karbon dari deforestasi (berkurang/hilangnya hutan) dan upaya konservasi hutan alam, saat ini, menjadi salah satu kunci pencegahan (mitigasi) perubahan iklim. Hasil analisis Stern (2006) dengan jelas menyatakan bahwa menghindari deforestasi akan memberikan biaya yang terendah di antara opsi-opsi mitigasi meningkatnya emisi CO₂ dan juga memungkinkan meningkatkan gudang karbon. Pada saat yang sama, berbagai manfaat lainnya, seperti pengurangan kemiskinan, konservasi keanekaragaman hayati  (biodiversity), konservasi tanah dan air, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dapat ditingkatkan.

Konversi hutan di Sumatera umumnya untuk memenuhi permintaan konsumen global telah menyebabkan deforestasi dan dampak ekologi dan sosial. Pertanian secara luas diyakini sebagai salah satu penyebab utama deforestasi. Di seluruh dunia, hutan dijadikan lahan untuk perkebunan kopi, rempah-rempahan, kelapa sawit dan berbagai jenis tanaman lainnya.  Berdasarkan laporan Gaveau et  al. (2009), Philpott et al. (2008) and WWF (2007) diketahui bahwa sebesar 21% hutan alam di Taman Nasional Bukit Barisan telah hilang dalam kurun waktu 1972 sampai 2006 (67.225 ha dari 310.670 ha). Aktivitas pengembangan pertanian menjadi penyumbang utama (80%) dari konversi hutan tersebut. Beberapa aktivitas kunci penyebab deforestasi dan degradasi hutan tersebut antara lain adalah lemahnya kebijakan dan praktek penggunaan lahan, tidak memadainya peraturan penundangan, kurangnya pengakuan hak milik, pertanian dan balak komersial, dan terbatasnya kapasitas dalam melindungi hutan.

Sejak kurun waktu yang lama, Sumatera bagian utara dan daerah disekitarnya dengan aktivitas agroforestrinya dikenal sebagai penghasil kopi, yang dikenal dengan Kopi Gayo dan Kopi Sidikalang. Perkebunan kopi arabika tersebut berdekatan dengan kawasan hutan yang memiliki kekayaan hayati yang sangat tinggi dan kandungan karbon yang tinggi pula, yakni Ekosistem Hutan Leuser dan Ekosistem Hutan Ulu Masen. Lalu, bagaimana posisi kebun kopi dalam kancah isu perubahan iklim, terutama kapasitasnya dalam menyimpan karbon dan peranannya dalam upaya mitigasi perubahan iklim?

Full presentation: Karbon kebun kopi dan mitigasi perubahan iklim

[Disampaikan pada Seminar Nasional “Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kopi” pada 18 April 2012 di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara]

Read Full Post »

Akankah Perubahan Iklim Mengancam Kenikmatan Anda Minum Kopi?

Rasanya sulit mencari orang di bumi ini yang tak pernah minum kopi. Mungkin pembaca salah seorang penikmat kopi. Berbagai fakta manfaat kopi bagi kesehatan manusia telah banyak diungkap. Namun demikian, apakah kesukaan anda akan terus dapat dirasakan pada waktu-waktu mendatang seperti yang anda nikmati hari ini?

Secangkir kopi, selain enak menemani kita saat berdiskusi atau sambil kerja, juga merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Indonesia. Selain itu, kopi juga penting secara sosial yang menghangatkan hubungan di dalam masyarakat, mulai dari rumah, kedai tradisonal sampai kafe dan restoran dengan gaya moderen.

Mengapa kopi penting secara ekonomi dan sosial?

Berdasarkan statistik perkebunan, pada tahun 2009, terdapat 1.266.235 ha perkebunan kopi di Indonesia. Sebagian besar perkebunan kopi tersebut berupa perkebunan rakyat (1.217.506 ha atau 95,2%) dan sisanya perkebunan milik pemerintah (22.794 ha atau 1,8%) dan swasta (25.935 ha atau 2,0%). Hasil kopi yang dihasilkan perkebunan tersebut, selain dikonsumsi di dalam negeri, juga menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan, sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Tentunya dengan fakta ini, kopi penting sebagai sumber pendapatan petani dan juga pendapatan daerah dan negara.

Sumatera merupakan salah satu sentra penghasil kopi di dunia. Sudah sejak lama, pasar internasional mengenal kawasan di Sumatera bagian utara ini sebagai produsen kopi unggulan, yaitu (1) kopi Sidikalang yang berasal dari kebun kopi di dataran tinggi Dairi dan sekitarnya (Sumatera Utara), dan (2) kopi Gayo yang berasal dari kebun kopi di dataran tinggi Gayo, terutama yang tersebar di kabupaten seperti Aceh Tengah, Bener Merian, dan Gayo Luwes.

Daerah dataran tinggi Gayo dan Dairi serta sekitarnya, secara alami, baik faktor iklim dan geografisnya cocok untuk budidaya kopi. Namun dengan perubahan iklim yang telah terjadi, misalnya dalam bentuk meningkatnya suhu permukaaan bumi dan perubahan curah hujan, baik jumlah maupun distribusi akan berpengaruh pada produktivitas kopi.

Mengapa produktivitas kopi rentan terhadap perubahan iklim? Rupanya, tumbuhan kopi hanya dapat berproduksi optimal dalam kisaran suhu yang relatif sempit, yakni antara 18-20 ^oC (Witgens, 2009). Di kisaran suhu itu, meski kopi dapat tumbuh namun kemampuannya menghasilkan buah kopi jauh berkurang. Hasil penelitian Fakultas Pertanian USU bekerjasama dengan Conservation International Indonesia (Bakti et al, 2011) menunjukkan bahwa pada periode 2006-2010 di sentra penghasil kopi Dairi, suhu rata-rata berkisar 20,25 – 21,85 ^oC, sehingga sudah berada di luar kisaran suhu optimal berbuah dan berproduksi.

Hasil olahan data statistik Kabupaten Aceh Tengah dalam angka menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 sampai 2010 telah terjadi penurunan secara terus menerus produktivitas rata-rata kebun kopi per hektar, dari 0,83 ton/ha pada tahun 2007 menjadi hanya 0,52 ton/ha. Sementara buah kopi merupakan hasil yang sangat diharapkan oleh petani sebagai sumber pendapatannya.

Meskipun belum tersedia data serangan hama dan penyakit dalam kurun waktu yang lama, namun secara teori kehidupan hama dan penyakit kopi membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai, termasuk iklim. Nah, dengan demikian patut diduga perubahan iklim akan berpengaruh pada serangan hama dan penyakit tumbuhan kopi. Mengapa demikian? Hasil penelitian, seperti disampaikan oleh Zell (2004), Kovats et al. (2005), McMichael & Lindgren (2011), bahwa perubahan iklim telah mempengaruhi perubahan sebaran beberapa vektor penyakit infeksi (seperti kutu pada daerah lintang yang lebih tinggi atau malaria menjangkau ke dataran yang lebih tinggi). Sehingga, perubahan iklim telah mempengaruhi kesehatan manusia.

Bagaimana hubungan antara perubahan iklim dengan produktivitas kopi? Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait perubahan iklim dengan perubahan penyakit pada manusia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, patut diduga perubahan iklim juga akan mempengaruhi populasi, keanekaragaman dan sebaran vektor penyakit dan hama tanaman kopi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh pada produktivitas kopi. Akibat selanjutnya, hasil panen yang diperoleh petani tentu berkurang.

Dr Hasanuddin, ahli penyakit tumbuhan dari FP USU mengungkapkan perlunya antisipasi kemungkinan berubahnya status populasi dan serangan hama dan penyakit menjadi gangguan yang serius pada produktivitas kopi akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berkelanjutan terkait hama dan penyakit kopi kaitannya dengan berbagai faktor iklim, sehingga akan dapat diduga secara lebih tepat keterkaitan antara perubahan iklim terhadap kejadian dan tingkat serangan hama dan penyakit kopi.

 

Bumi makin panas, daerah yang sesuai untuk kebun kopi berubah!

Peningkatan suhu permukaan bumi sebagai salah satu bentuk perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfir, salah satunya adalah gas karbondiokasida (CO₂). Secara global, konsentrasi gas CO₂di atmosfir terus meningkat secara cepat, dari sekitar 285 ppm pada tahun 1880, terus mencapai 315 ppm pada tahun 1960, dan saat ini melebihi 390 ppm, seperti diungkap oleh peneliti NASA (Cole & McCarthy, 2012).

Bank Dunia tahun 2007 dan peneliti perubahan iklim lainnnya menyatakan bahwa kerusakan (degradasi) dan kehilangan (deforestasi) hutan menyumbang 20% sampai25% dari total emisi tahunan CO₂ dunia, sehinga hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat nyata sebagai penyebab meningkatnya suhu global (global warming) sebagai salah satu bentuk dari perubahan iklim.

Sementara itu, hasil invetarisasi GRK Nasional oleh Bappenas tahun 2010 mendapat fakta bahwa 2/3 emisi GRK di Indonesia diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut serta konversi hutan, termasuk menjadi kebun kopi atau penggunaan lahan lainnya. Semakin tinggi emisi yang dilepas ke atmosfir, semakin tinggi perubahan suhu yang akan terjadi. Oleh karena itu, terlihat hubungan yang saling melingkar antara produksi kopi dengan perubahan iklim dan perilaku kita dalam menggunakan lahan. Lalu dengan demikian, upaya apa yang bisa kita lakukan?

 

Terry Hills, seorang peneliti Conservation International yang berbasis di Brisbane, Australia menyatakan bahwa kopi sangat rentan terhadap perubahan iklim, termasuk naiknya suhu sebagai akibat meningkatnya emisi GRK. Pada akhirnya areal yang sesuai untuk budidaya kopi di Sumatera bagian utara akan semakin sempit.

 

Tindakan lokal saat ini, dampaknya menyelamatkan kesempatan generasi berikutnya

Fakta ilmiah telah menjelaskan kepada kita bahwa peningkatan konsertrasi emisi GRK, termasuk gas karbon akibat berbagai aktivitas manusia telah memicu perubahan iklim, berubah naiknya suhu permukaan bumi serta berubahnya pola, jumlah dan distribusi curah hujan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk mencegah (mitigasi) meningkatnya gas-gas GRK yang lepas ke udara.

Hills, antara lain menyarankan untuk menggunakan pohon naungan dalam budidaya kopi sebagai salah satu bentuk adaptasi perubahan iklim. Hasil simulasi Terry Hills menunjukkan pemberian pohon naungan pada kebun kopi dapat menurunkan suhu mikro antara 3-4 ^oC. Selain itu, keberadaan pohon naungan akan mengurangi kecepatan angin, meningkatkan kelembaban udara, melindungi bunga dari curah hujan yang terus menerus, menghindari penurunan temperatur yang besar pada malam hari, menghindari puncak produksi dua tahunan dan membantu dalam pengelolaan hama/penyakit.

Hasil penelitian kami pada tahun 2010 dan 2011 di kebun kopi di dataran tinggi Gayo menunjukkan bahwa kapasitas kebun kopi untuk menyerap CO₂ (karbon) dari udara dan menyimpannya dalam bagian tumbuhan masih dapat ditingkatkan menjadi dua kali dari kondisi budidaya kopi saat ini. Hal itu dapat dilakukan dengan pengaturan jenis dan jumlah pohon naungan.

Penambahan pohon naungan tersebut, selain dapat meningkatkan serapan dan simpanan karbon juga menghadirkan iklim mikro (suku) yang optimal bagi kopi untuk berbuah. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani, karena kopinya semakin produktif dibandingkan yang diusahakan saat ini, juga petani mendapat sumber tambahan penghasilan dari berbagai jenis pohon pelindung penghasil buah komersial seperti alpukad, jeruk dan nangka.

Tentunya dengan berbagai perbaikan budidaya kopi, baik berupa aktivitas adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim, produktivitas kopi akan tetap terjaga. Apabila itu dilakukan, tentu generasi yang dapat menikmati kelezatan kopi akan semakin panjang.

Semoga…..!

Link lain: http://green.kompasiana.com/iklim/2012/04/20/akankah-perubahan-iklim-mengancam-kenikmatan-anda-minum-kopi/

 

Read Full Post »

Perubahan iklim: ancaman bagi kesehatan manusia

Perubahan iklim: ancaman bagi kesehatan manusia

Perubahan iklim telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi sebagai dampak dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir (Alvarado & Wertz-Kanounnikoff, 2007). Sebagian besar ilmuwan iklim dunia menyatakan bahwa emisis GRK akibat akumulasi aktivitas manusia telah berkontribusi nyata pada peningkatan pemanasan global (IPCC, 2007). Hasil penelitian terbaru NASA (Cole & McCarthy,  2012) menunjukkan bahwa suhu permukaan rata-rata global pada tahun 2011 merupakan yang terpanas kesembilan sejak tahun 1880. Temuan ini menjadi suatu trend dimana sembilan dari 10 tahun terpanas dalam catatan meteorologi telah terjadi sejak tahun 2000. Data ini juga menunjukkan suhu rata-rata di seluruh dunia meningkat 0,51 ^oC dibandingkan data baseline pertengahan abad ke-20.

Konsentrasi GRK secara terus-menerus meningkat dalam tempo yang cepat. Konsentrasi gas CO2 di atmosfir pada tahun 1880 sekitar 285 ppm. Pada tahun 1960, konsentrasi rata-ratanya mencapai 315 ppm dan saat ini melebihi 390 ppm (Cole & McCarthy, 2012). Boer (2004) menyatakan sekitar 270 (±30) giga ton karbon (Gt C) telah dilepas ke atmosfir selama periode 1850 – 1998. Hasil invetarisasi GRK Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2000 total emisi GRK Indonesia untuk tiga GRK utama (yaitu CO2, CH4 dan N2O) tanpa LULUCF (land use, land use change and forestry, yakni perubahan penggunaan lahan dan hutan serta kebakaran gambut) mencapai 594,738 Gg CO2e. Dengan memasukkan LULUCF, total emisi GRK Indonesia meningkat menjadi 1.415.988 Gg CO2e (SNC, 2010).

Sektor berbasis lahan pada tahun 2000 menyumbang emisi GRK sekitar 65% dari emisi nasional dan ini merupakan yang terbesar dibandingkan sektor lain. Emisi sektor berbasis lahan tersebut berasal dari kegiatan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (land use change and forestry; LUCF) (47%), termasuk kegiatan pertanian (5%) dan kebakaran lahan gambut (13%). Selanjutnya, sektor energi menyumbang 23% dari total emisi GRK Indonesia. Sekitar 98% dari total emisi sektor energi berasal dari pembakaran bahan bakar, dan 51,5% berasal dari minyak bumi dan penyulingan gas, 18,2% dari transportasi, 12,2% dari produksi listrik, 7,4% dari perumahan dan 5,9% dari industri manufaktur dan konstruksi. Jumlah emisi sektor energi tersebut meningkat 25% pada tahun 2005 dibandingkan emisi tahun 2000. Sektor lainnya sebagai penyumbang emisi adalah industri dan limbah (SNC 2010). Oleh karena itu, terlihat bahwa sektor-sektor utama penyumbang emisi tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dan kemudian diikuti oleh perilaku penduduk Indonesia.

Perubahan iklim telah mempengaruhi kesehatan manusia. Hal ini termasuk dampaknya terhadap perubahan sebaran beberapa vektor penyakit infeksi (seperti kutu pada daerah lintang yang lebih tinggi atau malaria di dataran tinggi) dan dampak cuaca ekstrim dan kejadian iklim yang terkait dengan kematian, kecelakaan dan kondisi kesehatan lainnya (Zell, 2004, Kovats et al., 2005, McMichael & Lindgren, 2011). Secara global, tingkat kerentanan manusia terhadap perubahan iklim antara lain dipengaruhi perbedaan geografis (misalnya kepadatan penduduk, letak dari garis equator) dan perilaku dalam kebijakan perubahan iklim (Kovats et al., 2005, Wiley, 2010, Samson et al., 2011).

Banyak penyakit menular yang sensitif terhadap kondisi iklim (Gambar 1). Suhu, curah hujan dan kelembaban mempengaruhi replikasi, pematangan dan kelangsungan hidup patogen, organisme vektor (jika ada), dan kisaran dan sebaran berbagai jenis hewan yang berperan sebagai perantara atau pembawa. Sebagai contoh, penyakit yang disebabkan oleh serangga ‘berdarah dingin’ yang sangat sensitif terhadap suhu (McMichael & Lindgren, 2011).

Gambar 1. Faktor iklim yang berpengaruh terhadap penyakit infeksi pada manusia (Human ID) melalui banyak jalur dan kompleksitas yang bervariasi (Sumber: McMichael & Lindgren, 2011)

Sebagai contoh, penyakit infeksi yang terpengaruh oleh perubahan iklim diantaranya adalah malaria, demam berdarah dengue (DBD) dan tubercolosis (TBC). Malaria disebabkan gigitan nyamuk malaria (sebagai vektor) yang mengandung parasit. Infeksi DBD terjadi melalui gigitan vektor berupa nyamuk Aedes spp. (misalnya nyamuk Ae. aegymti yang berkembang di daerah perkotaan di Indonesia dan Kamboja sampai daerah beriklim sedang seperti Nepal dan Argentina, dan nyamuk Ae. albopictus yang baik dari Asia tenggara sampai utara (Jepang dan Cina) sampai Amerika dan Eropa)  (Ng, 2011), sedangkan TBC disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tubercolosis (WHO, 2009, Alavi et al., 2011) yang tingkat kerentanannya antara lain dipengaruhi perubahan iklim (Ford et al., 2010).

Secara global, tantangan yang ditimbulkan oleh DBD telah meningkat secara tajam dalam tiga dekade terakhir, tanpa tanda-tanda mereda. Diperkirakan DBD mempengaruhi setidaknya 50-100 juta orang setiap tahun. Dengan lebih dari 124 negara endemik dengue, 3,6 milyar orang beresiko terinfeksi (WHO, 2012a). Lebih dari 70% dari mereka yang beresiko berada di kawasan Asia Pasifik yang mebuat wilayah ini menjadi pusat aktivitas dengue (Gambar 2) (Ng, 2011), termasuk Indonesia. Laporan WHO (2009) memperkirakan perubahan iklim berperan penting pada 3,8% kematian di seluruh dunia akibat DBD pada tahun 2004. Pada tahun 2009 prevelensi TBC secara global adalah sebesar 5.797.317 dan sebesar 292.754 (5,05%) terdapat di Indonesia (WHO, 2011) dengan sebaran seperti pada Gambar 3.

 Gambar 2. Sebaran DBD pada tahun 2011 menurut negara atau daerah yang beresiko terserang (Sumber: WHO, 2012b)

Gambar 3. Prakiraan sebaran tuberkolosis di seluruh dunia berdasarkan kasus baru tahun 2010 (Sumber: WHO, 2012c)

Bagaimana upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan penduduknya terkait dengan kerentanan terinfeksi penyakit dalam iklim yang berubah? Apakah data yang dimiliki cukup untuk mengambil kebijakan dan program aksi yang tepat, baik mitigasi ataupun adaptasi? Berdasarkan penelusuran penulis, pada tingkat regional dan nasional di Indonesia, masih sangat terbatas analisis sebaran dan perubahan berbagai penyakit yang terkait dengan perubahan iklim.

Lalu, …..?

Bagaimana kesiapan dan saranmu sahabat?

Read Full Post »

Mangrove Capital dari WIIP

Mangrove Capital adalah sebuah program yang diprakarsai oleh Wetlands International bersama para mitranya, bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai mangrove, memberikan pengetahuan dan cara-cara yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan hutan mangrove.

Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemerintah, organisasi sektor swasta dan masyarakat lokal di Indonesia dapat berperan lebih signifikan dalam mengelola mangrove, termasuk melindungi pantai yang rentan dan mendukung perekonomian lokal.

Lebih lengkapnya, silahkan baca di Warta Konservasi Lahan Basah Edisi Januari 2012

Read Full Post »

News: Perdagangan Karbon

detikFinance » Ekonomi

Senin, 26/10/2009 17:50 WIB
Indonesia Bakal Kantongi 300 Ribu Euro dari Perdagangan Karbon
Gede Suardana – detikFinance

Jakarta – Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan luas mulai mendapatkan keuntungan dari mekanisme perdagangan karbon. Indonesia akan mendapatkan sekitar 300 ribu Euro dari negara-negara maju penghasil emisi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Nasional untuk Perubahan Iklim Rachmat Witoelar pada pertemuan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim (IPCC) ke-31 di hotel Westin, Nusa Dua, Senin (26/10/2009). Pertemuan ini dihadiri 430 pakar perubahan iklim dari 140 negara.

Nilai itu didapatkan dari sebanyak 30 sertifikat pengurangan emisi atau CER (Certified Emission Reduction) yang sudah disetujui Badan Eksekutif CDM (Clean Development Mechanism) di bawah Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCC/ United Nation Framework on Climate Change).

“Satu sertifikat setara dengan satu ton gas karbon dan berharga sekitar 10 ribu Euro,” kata Rachmat.

Rachmat menambahkan Indonesia telah mengajukan sekitar 127 proposal kepada Badan Eksekutif CDM dengan potensi nilai penjualan sebesar 10 juta Euro. Ia berharap, CDM menyetujui proposal sehingga mendapatkan CER.

Namun, Rachmat berharap CER tersebut tidak langsung dijual, terutama kepada negara maju penghasil emisi terbesar. Pasalnya, pada Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ke-15 di Copenhagen, Denmark pada Desember 2009 akan kembali dibahas tentang mekanisme perdagangan karbon sehingga harga karbon akan melonjak naik.

Sementara itu, Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 26% pada 2020 dari kondisi yang ada saat ini. Indonesia juga berambisi akan beralih dari negara penyumbang emisi menjadi negara pengelola karbon pada 2030.

Target itu bakal dicapai karena Indonesia memiliki hutan sebagai paru-paru dunia dengan kapasitas penyerapan karbon yang besar.

(gds/dro)

Source: http://www.detikfinance.com/read/2009/10/26/175025/1228918/4/indonesia-bakal-kantongi-300-ribu-euro-dari-perdagangan-karbon

Read Full Post »

News: 24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam

24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pulau-pulau yang makin tenggelam

/

Artikel Terkait:

• Pulau Sitabok Diduga Dijual, Gubernur Jatim Lapor Menteri
• Pemerintah Usut Penjualan Pulau Mentawai ke Kanada

 

Jumat, 2 Oktober 2009 | 12:18 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com — Tercatat sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah lenyap, baik akibat kejadian alam, maupun ulah manusia. Namun, itu belum seberapa. Yang lebih mengkhawatirkan, 2.000 pulau lain di Tanah Air juga terancam tenggelam akibat dampak pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10). Acara kuliah umum ini dihadiri pula oleh Bupati Sorong Stepanus Malak dan civitas akademika Utama.

Freddy menyatakan, ke-24 pulau ini hilang akibat tsunami Aceh pada 2004, abrasi, dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali. Pulau-pulau ini di antaranya Pulau Gosong Sinjai di NAD akibat tsunami, Mioswekel di Papua akibat abrasi, dan Lereh di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir. Pemanasan global, ucapnya, menjadi ancaman paling konkret dan berbahaya bagi pulau-pulau lain di Tanah Air.

Menurut analisis bersama Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB, pada tahun 2030, sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap. “Saya punya list-nya, tetapi tidak bisa diungkapkan di sini,” ujarnya. Dikatakan Freddy, kenaikan permukaan laut bisa mencapai lebih dari 2 meter jika tidak ada penanganan serius dalam menghentikan laju pemanasan global.

Tidak hanya di pulau-pulau kecil, dalam simulasi dampak perubahan iklim, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta akan tenggelam. “Bandara Soekarno-Hatta pun akan tenggelam jika tidak ada upaya serius mengurangi laju pemanasan global. Percaya sama saya, adik-adik sekalian kalau masih hidup di masa itu suatu hari akan mengingat omongan saya ini,” ujarnya.

Ancaman tenggelamnya pulau akibat kenaikan permukaan laut, ucapnya, bukanlah isapan jempol. “Sekarang, telah betul-betul terjadi,” ucapnya memberikan contoh negara Kepulauan Kiribati dan Tuvalu. “Presiden Kiribati telah meminta warga dunia untuk menampung warganya karena ‘negeri’ mereka telah hilang,” tuturnya. Warga-warga dari negara yang berada di Samudra Pasifik ini telah ditampung di Australia dan Selandia Baru.

Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/02/12185635/24.pulau.di.indonesia.hilang.ribuan.lainnya.terancam

Read Full Post »

News: Protokol Copenhagen Punya Harapan Lebih Baik

Protokol Copenhagen Punya Harapan Lebih Baik

NASA Goddard Space Flight Center

Bumi dipotret dari ruang angkasa.

/

Kamis, 1 Oktober 2009 | 20:44 WIB

Laporan wartawan Kompas Caesar Alexey dari Los Angeles

LOS ANGELES, KOMPAS.com – Langkah berbagai negara untuk menyusun kesepakatan yang baru mengenai perubahan iklim mulai mendapat harapan yang lebih baik. Amerika Serikat menyatakan mau turut mengurangi emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan.

“Harapan bagi Protokol Copenhagen bakal lebih cerah daripada Protokol Kyoto. Jika negara adidaya itu mau turut berpartisipasi mengurangi pencemaran guna menahan laju perubahan iklim, negara-negara lain akan lebih mudah diajak untuk berperan serta,” kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dalam pembukaan Governors Global Climate Change Summit di Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (30/9).

Governors Global Climate Change Summit adalah salah satu pertemuan pendahuluan tingkat pemerintah daerah dari seluruh negara sebelum menyusun kesepakatan lingkungan tingkat dunia di Copenhagen, Denmark, atau yang lebih dikenal sebagai Protokol Copenhagen, pada Desember 2009 mendatang. Protokol Copenhagen disusun guna menggantikan Protokol Kyoto yang tidak pernah ditandatangani Amerika Serikat.

Pada kesempatan yang sama, Administrator of The US Enviromental Protection Agency, Lisa P Jackson mengatakan, pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama memberi perhatian besar pada pengembangan energi bersih yang rendah karbon. Saat ini sedang disusun undang-undang mengenai energi bersih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Tidak ada alasan lagi untuk menunda langkah guna menangani perubahan iklim . AS akan menentukan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada 2020,” kata Lisa.

Dorongan bagi Presiden Barack Obama untuk turut berpartisipasi dalam penanganan perubahan iklim juga disuarakan oleh Gubernur Washington Chris Gregoire dan Gubernur California Arnold Schwarzenegger. Chris Gregoire mengatakan, semua gubernur sudah bertindak di wilayah mereka untuk me ngatasi perubahan iklim. Saat ini, perlu tindakan kongkret dari pemerintah nasional AS untuk mengatasi pemanasan global.  

“Perlu kolaborasi global untuk mengatasi perubahan iklim karena dampaknya akan dan sudah dirasakan oleh warga di berbagai negara. Jika perlu, harus ada revolusi dan otot yang kuat untuk menurunkan emisi karbon. Pemerintah subnasional sudah bertindak, kini giliran pemerintah nasional bertindak,” kata Arnold, yang merupakan mantan binaragawan dan aktor Hollywood.

Sementara itu, Fauzi Bowo menyuarakan mengenai pentingnya pelibatan pemerintah kota dan provinsi dalam penanganan perubahan iklim dalam Protokol Copenhagen. Pemerintah daerah dinilai memegang peranan kunci untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di setiap wilayah.

Di sisi lain perlu ada transparansi teknologi dalam efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar karbon. Fauzi Bowo meminta agar negara maju tidak mengeksklusifkan teknologi semacam ini dan tidak menjualnya dengan harga terlalu mahal karena bakal menghambat negara berkembang untuk turut mengurangi emisi gas rumah kaca.

Fauzi Bowo juga meminta kemudahan prosedur dalam perdangangan karbon atau carbon trade. Carbon trade adalah insentif yang diberikan kelompok negara-negara maju pada negara berkembang yang beru saha menurunkan emisi gas karbon.

“Usaha Jakarta untuk mendapatkan insentif dari carbon trade banyak yang gagal hanya karena masalah prosedur, bukan substansi. Padahal, bus Transjakarta dan tempat pengolahan sampah terpadu Bantargebang sudah mampu mengurangi polusi karbondioksida dan gas metan, yang menjadi pemicu pemanasan global,” kata Fauzi Bowo.

 Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/01/20441161/protokol.copenhagen.punya.harapan.lebih.baik

 

Read Full Post »

News: 24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam

24 Pulau di Indonesia Hilang, Ribuan Lainnya Terancam

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pulau-pulau yang makin tenggelam

/

Artikel Terkait:

• Pulau Sitabok Diduga Dijual, Gubernur Jatim Lapor Menteri
• Pemerintah Usut Penjualan Pulau Mentawai ke Kanada

Jumat, 2 Oktober 2009 | 12:18 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com – Tercatat sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah lenyap akibat kejadian alam maupun ulah manusia. Namun itu belum seberapa. Yang lebih mengkhawatirkan, 2.000 pulau lain di tanah air juga terancam tenggelam akibat dampak pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan Kuliah Umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10). Acara kuliah umum ini dihadiri pula oleh Bupati Sorong Stepanus Malak dan civitas akademika Utama.

Freddy menyatakan, ke-24 pulau ini hilang akibat tsunami Aceh 2004 lalu, abrasi, dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali. Pulau-pulau ini diantaranya Pulau Gosong Sinjai di NAD akibat tsunami, Mioswekel di Papua akibat abrasi dan Lereh di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir. Pemanasan global, ucapnya, menjadi ancaman paling kongkrit dan berbahaya bagi pulau-pulau lain di tanah air.

Ancaman akan hilangnya 2.000 pulau kecil di Indonesia pada 2030 itu merupakan hasil analisis bersama Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB. “Saya punya listnya, tetapi tidak bisa diungkapkan di sini,” tuturnya. Dikatakan Freddy, kenaikan permukaan laut bisa mencapai lebih dari 2 meter jika tidak ada penanganan serius dalam menghentikan laju pemanasan global.

Tidak hanya di pulau-pulau kecil, dalam simulasi dampak perubahan iklim, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta akan tenggelam. “Bandara Soekarno Hatta pun akan tenggelam, jika tidak ada upaya serius mengurangi laju pemanasan global. Percaya sama saya, adik-adik sekalian kalau masih hidup di masa itu suatu hari akan mengingat omongan saya ini,” tuturnya.

Ancaman tenggelamnya pulau akibat kenaikan permukaan laut, ucapnya, bukanlah isapan jempol. “Sekarang, telah betul-betul terjadi,” ucapnya memberikan contoh negara kepualauan Kiribati dan Tuvalu. “Presiden Kiribati telah meminta warga dunia untuk menampung warganya karena ‘negeri’ mereka telah hilang,” tuturnya. Warga-warga dari negara yang berada di Samudera Pasifik ini telah ditampung di Australia dan Selandia Baru.

Source: http://sains.kompas.com/read/xml/2009/10/02/12185635/24.Pulau.di.Indonesia.Hilang..Ribuan.Lainnya.Terancam

Read Full Post »

Permenhut tentang Penyerapan dan Penyimpanan Karbon

P.36/Menhut-II/2009, 22 Mei 2009

 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Attachment	Size
P36_09.pdf	223.73 KB

Read Full Post »

News: UNFCCC di Denmark

UNFCCC di Denmark

Selasa, 25 Agustus 2009 | 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah di Bali, konvensi badan PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC atau UN Framework Convention on Climate Change) akan kembali digelar di Copenhagen, Denmark, Minggu (13/12/09).

Konferensi yang diselenggarakan pertama kali pada tahun 1992 itu bertujuan mendesak semua negara yang berkepentingan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang dianggap tidak membahayakan iklim bumi. Tahun ini, pertemuan itu akan menjadikan usulan-usulan untuk menggunakan pembayaran karbon untuk melindungi hutan di dunia.

Konferensi bertajuk “Forest Day 3” didedikasikan untuk membahas peran hutan dalam perubahan iklim, mitigasi serta perubahan adaptasi, dan akan difokuskan pada “Hutan Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim.”

Para negosiator juga akan membahas kerangka kerja global REDD (pengurangan emisi gas rumah kaca dari defortasi dan degradasi hutan). Dengan begitu negara-negara yang mengurangi tingkat deforestasi mereka akan memperoleh kredit untuk emisi gas yang berkurang. Kredit-kredit itu kemudian akan dijual pada pasar karbon internasional atau akan dialirkan ke suatu dana internasional.

Dalam sesi tanya jawab saat media briefing di Hotel Intercontinental, Selasa (25/8) pagi, Dr Agus Purnomo, mewakili pemerintah sebagai Executive Secretary National Council on Climate Change, menjelaskan, masyarakat hutan adat di Indonesia tidak memiliki perbedaan persepsi dengan negara-negara maju dan berkembang yang menghasilkan gas emisi terbanyak di dunia seperti China.

“Masyarakat dan desa itu adalah porsi yang besar, jadi dari pemerintah mereka yang memiliki tanggung jawab besar seperti masyarakat hutan adat akan diberikan insentif sekitar 70 persen,” kata Dr Nur Masripatin, pemimpin tim REDD dari Departemen Kehutanan.

Read Full Post »